Jakarta Banjir Lagi, Pakar Kritik Anies Baswedan Nilai Pengerjaan Drainase Kejar Setoran: Tidak Rapi

TRIBUNWOW.COM - Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Pakar Tata Kelola Air, Firdaus Ali lantas menyoroti masalah perbaikan drainase di DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Firdaus Ali saat menjadi narasumber di acara Metro Pagi Prime Time pada Senin (24/2/2020).

• Sindir Tujuh Minggu Tujuh Kali Banjir di Jakarta, Azas Tigor Tantang Pemprov DKI: Kita Buktikan Saja

Firdaus Ali mengatakan bahwa saluran air sebenarnya sudah dibenahi oleh dua Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kita punya 442 kilometer saluran makro kita. Kita punya kemudian mikro dengan penghubung 1527 km panjangnya."

"Sebagian besar sudah sempat dibenahi di zamannya Pak Jokowi, kemudian Ahok," katanya.

Meski Gubernur DKI Jakarta sekarang, Anies Baswedan disebut telah mengerjakan perbaikan drainase, Firdaus menilai hasilnya tidak rapi.

"Kemudian ya di zamannya Gubernur Anies sempat juga disentuh, tapi pengerjaannya di lapangan saya perhatikan tidak rapi," ungkapnya.

Pria yang juga pakar di bidang bioteknologi ini mengatakan bahwa pengerjaan saluran air yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkesan 'kejar setoran'

Dikerjakan secara singkat dan dilakukan pada akhir masa anggaran.

• Keras, Politisi Gerindra Syarif juga Kritik Pemerintah Pusat soal Banjir: Naruh Beko saja Ditangkap

"Tetapi kemudian saluran mikro penghubung yang merupakan ini tugasnya Dinas Tata Air Jakarta saya memperhatikan dalam satu tahun terakhir pengerjaannya dipepetkan waktunya menjelang pergantian tahun atau di akhir masa anggaran," kritiknya.

Selain itu, bahan-bahan bekas galian juga tidak langsung dibersihkan hingga justru membuat kembali jatuh ke aliran air.

"Di lapangan juga ketidaksiplinan bahwa ya kital lihat bahan-bahan bekas galian ditumpuk di jalan, menghambat aliran air."

"Lalu sebagian dicemplungkan atau kemudian tercemplung terbukti di kemarin kawasan Menteng," kata Firdaus Ali.

Hal itu dibuktikan dengan hasil sidak Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.