Di Ruang Sidang DPR, Politisi PKS Keluhkan Kelanjutan Kasus Dugaan Peghinaan Ade Armando pada Anies

TRIBUNWOW.COM - Politikus PKS, Abu Bakar Al Habsy menilai penegakan hukum masih tebang pilih.

Hal itu diketahui melalui acara TV One Dua Sisi yang berlangsung di Gedung Parlemen, pada Jumat (14/2/2020).

Abu Bakar Al Habsy mengatakan bahwa hukum kini semakin berpihak pada kekuasaan.

• Bandingkan Kasus Ade Armando dan Penghinaan Risma, Politisi PKS: Colek Sedikit Langsung Laporan

"Jelas penegakkan hukum masih tumpul ke bawah jelas, tajam ke bawah tumpul ke atas itu masih,"kata Abu Bakar.

Ia menilai, kasus seorang yang dekat dengan penguasa akan mudah terekspose.

"Banyak contoh simple saja kalau yang deket dengan kekuasaan selalu dengan mudahnya di follow-up, kalau yang tidak deket pasti susah," ujarnya.

Lalu Abu Bakar mencontohkan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Pegiat Media Sosial, Ade Armando pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak berlanjut.

Berbeda dengan laporan Wali Kota Surabaya, Risma yang langsung diproses.

• Bersama Ade Armando, Rocky Gerung Gagap Tak Bisa Jawab Pertanyaan, Presenter: Baru Kali Ini

"Contoh kasus AA, Ade Armando ketika dia membuat laporan, ketika dia kasus bikin Joker wo.., laporan Fahira (Idrus) sampai sekarang enggak selesai tuh."

"Begitu Ibu Risma, dicolek sedikit langsung laporan," ucap Abu Bakar.

Sehingga, ia menilai penegakkan hukum masih tebang pilih.

"Artinya apa di sini penegakkan hukum masih berat," ucap dia.

Mendengar pernyataan itu, Wakil Ketua DPR yang berasal dari PPP, Arsul Sani meminta agar dalam rapat itu seharusnya dihadirkan pihak dari polisi agar berimbang.

"Kita dengar dulu suara dari koalisi ini, tapi sayangnya enggak adil juga enggak ada Polri di sini."

"Kan harus diberikan kesempatan juga dong hak jawabnya Kapolri," ujar Arsul Sani.

• Ade Armando Tak Mau Anies Baswedan Maju Pilpres 2024, Sebut Jakarta Sekarang Sudah Hancur

Lihat videonya mulai menit ke-11:56:

Ketua DEMA UIN Sindir Prabowo Subianto

Ketua Dewan Masyarakat UIN Syatif Hidayatullah, Sultan Rivandi sempat menyinggung Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto soal polemik Rancangan Undang-undang (RUU) KPK.

Mulanya, Sultan Rivandi menyinggung masalah-masalah KPK seperti Politikus PDIP, Harun Masiku yang tak kunjung tertangkap.

• Harun Masiku Belum Tertangkap, BIN Enggan Ikut Campur dan Pilih Serahkan ke KPK

"OTT, dramatisasi OTT yang PTIK semacam negara yang tidak bisa ditembus oleh para penyidiknya."

"Apalagi kasus Komisaris Rosa yang dikembalikan ke institusinya," kata Sultan.

Sehingga, ia menilai RUU KPK sama sekali bukan untuk menguatkan lembaga hukum tersebut.

"Di mana penetrasi penguatannya? Ini betul ada cacat prosedur pembuatan karena RUU KPK dibuat saat kondisi yang sangat genting, kegentingannya dari mana," kata dia.

Lalu menurutnya, keadaan semakin parah ketika Prabowo Subianto yang selama ini dikenal sebagai rival Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru bergabung dengan pemerintahan.

Sehingga, menurutnya tidak ada keseimbangan.

Akibatnya, DPR hanya bekerja seperti formalitas menyetujui langkah-langkah pemerintah.

• Penyelidikan Kasus Harun Masiku, KPK Isyaratkan akan Tetapkan Tersangka Lain

"Pada saat Pilpres ada dua penantang, yang penantanggnya pun ikut dalam armada pemenang, akibatnya apa enggak ada chek and balances."

"Sehingga, legislatif hanya menjadi stempel apa yang diwacanakan oleh eksekutif," katanya.

Sultan Rivandi menilai, itu sudah sesuai rencana Jokowi agar semua langkah pemerintah mulus.

"Dan ini pun produk dari Pak Jokowi, kaitan paradoksnya jadi saya berikan Fadli Zon."

"Dua buku paradoks Indonesia dikasihkan dua sub judul, sub judul pertama ditambahkan penantang ikut dalam armada pemenang."

"Sub judul terakhir buku paradoks di Indonesia, Jokowi The Best Actor Paradoks di Indonesia," kritik Sultan.

Mendapat kesempatan membalas Sultan, politikus Gerindra, Fadli Zon yang turut hadir mulanya mengapresiasi pendapat Sultan.

• Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Direktur Indo Barometer: Waspadalah, Anda Belum Aman

"Jadi begini saya apresiasi pendapat itu dan harus kita melihat dalam sebuah konteks," katanya.

Ia juga menyayangkan RUU KPK yang dibuat hanya dalam waktu singkat.

"Ketika itu memang agak dipaksakkan begitu, RUU itu lahir begitu cepat dengan situasi transisional sebetulnya dan memang masih banyak perdebatan yang harusnya diperdalam ketika itu," lanjutnya.

Lalu, Fadli Zon mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto sempat menolak RUU KPK.

Namun, lantaran ada perubahan maka pihak Gerindra hanya memberikan catatan.

"Dan sebenarnya ada arahan dari Pak Prabowo ketika itu ya tolak aja sebetulnya begitu."

"Tapi memang dinamika akhirnya dengan catatan, dan catatan itu ada beberapa hal terkait dengan Dewas Pengawas dan lain-lain," jelas Fadli Zon.

• Fadli Zon Tak Terima Prabowo Subianto Dikaitkan Anggaran Atasi Terorisme, Fadjroel: Beliau di Sana

Lihat videonya mulai menit ke-19:50:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)