Terkini Nasional
Kritik Jiwasraya, Omnibus Law, hingga Pemilihan Rektor, Ekonom Faisal Basri: Rezim Semakin Busuk
Pengamat Ekonomi, Faisal Basri menilai rezim sekarang adalah rezim yang buruk. Hal itu diungkapkan melalui akun channel YouTube Rocky Gerung
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
"Nah ini dicoba dikendalikan juga seolah-olah semua sudah dikendalikan," kritiknya.
Selain itu, Faisal Basri juga mengkritik soal pemilihan rektor oleh pemerintah.
Menurutnya hal itu dilakukan agar bisa menyingkirkan mahasiswa yang mengkritik pemerintah.
"Kemudian juga kampus, kampus didukunglah rektor-rektor yang mendukung pemerintah supaya salah satu tugas rektor adalah mengeliminasi demonstrasi mahasiswa dan sebagainya," kata dia.
Sehingga, Faisal Basri menilai bahwa pemerintah sekarang merupakan rezim yang busuk.
"Ini saya rasa sistematis saya rasa dan ini biasanya kalau sudah begini sudah tanda-tanda kalau sudah represif seperti ini rezim semakin keropos, rezim semakin busuk gitu ya."
"Dan piihannya serahkan pada rakyat kembali mau apa negeri ini," protesnya.
• Mahfud MD Ngaku Didatangi Orang untuk Belokkan Kasus Jiwasraya, Najwa Shihab: Siapa yang Berani?
Lihat videonya mulai menit ke-8-31:
Kritik Omnibus Law
Selain itu, Faisal Basri juga mengkritik soal Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja
Faisal Basri mengatakan bahwa Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor.
"Apapun dilakukan untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, membuka investasi sebesar-besarnya, apapun dikasih pajak dikasih, diturunkan, ada super tax tidak tebel, ada tax holiday 20 tahun, nanti pemilik lahan batu bara tidak dibatasi lagi lahannya," ujar Faisal Basri.
Namun, Omnibus Law nantinya akan merugikan dan bisa mengambil banyak hak-hak buruh.
Tak hanya itu, pemerintah daerah tak lagi diberikan kewenangan terkait investasi-investasi tersebut.
"Kemudian, perpanjangan otomatis macem-macem gitu, sementara yang dari buruh akan diambil, diotak-atik, pesangan, betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu."
"Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah itu harus dialihkan ke pusat," jelasnya.
• Pro Kontra Rencana Omnibus Law, Konfederasi KASBI Ungkit Pernyataan Jokowi: Bertolak Belakang
