Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Pengamat Terorisme Minta Negara Jangan Lepas Tangan: Sebagai Keluarga

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Terorisme Harits Abu Ulya meminta ada kajian lebih terkait wacana wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Harits Abu Ulya menilai, keputusan paling besar adalah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Metro TV News pada Rabu (6/2/2020), meski keputusan pada Jokowi namun itu sangat bergantung dengan masukan-masukan lembaga di bawahnya.

• Soleman Ponto Tolak Ratusan WNI Eks ISIS Pulang: Mereka Sudah Siap Mati, Pergi Saja Ngapain Balik

"Ini isu yang pro kontra tapi akan bermuara kepada keputusan Pak Presiden Jokowi dan kita akan melihat dan publik juga berharap Pak Presiden bisa mengambil keputusan bulan Mei atau sebelum Juli."

"Itu keputusan yang adil, beradab dan berperikemanusiaan dan ini sangat bergantung pada proses di bawahnya, jadi dari Kementerian Polhukam, dan lembaga terkait, atau institusi BNBT, BIN dan sebagainya," jelas Harits.

Harits menilai, lembaga itu sangat berpengaruh bagi keputusan Jokowi.

"Jadi untuk bisa memberikan pertimbangan, opsi-opsi terbaik untuk Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.

Namun, menurut pendapatnya pribadi negara seharusnya masih peduli dengan eks ISIS tersebut.

"Bahwa pada dasarnya negara harus hadir memberikan policy (kebijakan) terhadap persoalan-persoalan warga negaranya, baik di dalam negeri, atau di luar negeri," kata Harits.

Lalu, Harits mengibaratkan sebuah keluarga di mana anggotanya ada yang melakukan pelanggaran hukum.

Bagaimanapun sebagai sebuah keluarga, negara tetap harus ikut menangani.

• Maman Imanulhaq Nilai Pemerintah Tak Tegas Hadapi WNI Eks ISIS: Dia Lakukan Pembantaian Manusia

"Dan sebagai sebuah keluarga besar, kadang-kadang ada ada anggota keluarga kita yang melakukan pelanggaran hukum, tindakan kriminal, dan sebagainya."

"Dan sebagaimana kita hidup dalam berbangsa, bernegara kita saksikan, ada yang jadi pemberontak, ada faktanya jadi separatis, ada yang melakukan tindakan perampokan, pencurian, koruptor bahkan kemudian juga melakukan tindakan terorisme ini adalah bagian dari masalah bahwa negara harus hadir," jelasnya.

Sehingga, Harits meminta agar negara jangan lepas tanggung jawab terkait nasib mereka.

Diperlukan solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut.

"Ini kan konsep idealnya negara seperti itu, enggak bisa kemudian negara ini berlepas tangan atau membiarkan begitu saja karena mereka melakukan pelanggaran."

"Jadi selama ada solusi yang terbaik untuk mereka kenapa tidak gitu?," katanya.

• Politisi PKB Maman Imanulhaq Tolak WNI Eks ISIS Pulang dan Beri Kritikan: Lucu Juga Pemerintah Ini

Lihat videonya mulai menit ke-15:45:

Maman Imanulhaaq Tolak Eks ISIS Balik ke Indonesia

Anggota DPR fraksi PKB, Maman Imanulhaaq angkat bicara terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Hal itu diungkapkan Maman Imanulhaaq saat menghadiri acara Satu Meja Kompas TV pada Rabu (6/2/2020).

Terkait masalah tersebut, Maman Imanulhaaq menyebut pemerintah tidak bertindak tegas.

• Angkat Bicara soal Wacana Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS, Mahfud MD: Mereka Bisa Jadi Virus Baru

Maman mengatakan, pemerintah harus tegas menolak kepulangan mereka.

Pasalnya, mereka sudah jelas meninggalkan Indonesia demi membela ISIS.

Menurutnya, hal itu sudah melukai Pancasila.

"Yang akhirnya mereka memilih bergabung dengan ISIS itu sudah mencabik-cabik kesepakatan kita bernegara."

"Mereka sudah tidak mengakui NKRI dan ideologi kita Pancasila," kata Maman.

Sehingga ratusan WNI itu secara tegas tidak boleh pulang.

"Maka negara harus tegas, mereka tidak boleh pulang," katanya.

• Kritisi Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Soleman Ponto Ungkit Kekejaman ISIS: Kita Aja Kewalahan

Menurutnya, masalah pemulangan eks ISIS yang dikaitkan dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) membuatnya sedikit merasa lucu.

Pasalnya, pemerintah belum mampu serius menangani kasus-kasus HAM besar di Indonesia.

"Nah dalam proses tidak boleh pulang itu sebenarnya di sini lobi-lobi kita sebagai negara kita yang menghargai HAM makanya saya lucu juga pemerintah ini."

"Mau ngurusin HAM kelompok yang sudah terbukti teroris semenetara kasus-kasus HAM besar di Indonesia, nasional saja mereka tidak fokus," kritik Maman.

Lihat videonya mulai menit ke-28:30:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)