Terkini Nasional
Ditanya WNI Eks ISIS Bisa Terlantar karena Tak Dipulangkan, Soleman Ponto: Kenapa Harus Dipikir?
Pengamat Intelejen, Soleman B. Ponto mengungkapkan hanya ada dampak negatif jika ratusan WNI ekspatriat ISIS kembali ke Indonesia.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
"Bagaimana isi kepalanya itu? Apalagi anak-anak, anak-anak saja latihan nembak kepada orang hidup, masih anak-anak saja latihan orang hidup apalagi sudah besar dia akan jadi jagoan," ucapnya.
Soleman Ponto saat menjadi narasumber di acara Prime Talk Metro TV pada Rabu (5/2/2020). Ia angkat bicara terkait wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS. (Channel Youtube Metrotvnews)
• Maman Imanulhaq Nilai Pemerintah Tak Tegas Hadapi WNI Eks ISIS: Dia Lakukan Pembantaian Manusia
Lihat videonya mulai menit ke-20:30:
Pengamat Terorisme Minta Pemerintah Jangan Lepas Tangan
Pengamat Terorisme Harits Abu Ulya meminta ada kajian lebih terkait wacana wacana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.
Harits Abu Ulya menilai, keputusan paling besar adalah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Metro TV News pada Rabu (6/2/2020), meski keputusan pada Jokowi namun itu sangat bergantung dengan masukan-masukan lembaga di bawahnya.
• Soleman Ponto Tolak Ratusan WNI Eks ISIS Pulang: Mereka Sudah Siap Mati, Pergi Saja Ngapain Balik
"Ini isu yang pro kontra tapi akan bermuara kepada keputusan Pak Presiden Jokowi dan kita akan melihat dan publik juga berharap Pak Presiden bisa mengambil keputusan bulan Mei atau sebelum Juli."
"Itu keputusan yang adil, beradab dan berperikemanusiaan dan ini sangat bergantung pada proses di bawahnya, jadi dari Kementerian Polhukam, dan lembaga terkait, atau institusi BNBT, BIN dan sebagainya," jelas Harits.
Harits menilai, lembaga itu sangat berpengaruh bagi keputusan Jokowi.
"Jadi untuk bisa memberikan pertimbangan, opsi-opsi terbaik untuk Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.
Namun, menurut pendapatnya pribadi negara seharusnya masih peduli dengan eks ISIS tersebut.
"Bahwa pada dasarnya negara harus hadir memberikan policy (kebijakan) terhadap persoalan-persoalan warga negaranya, baik di dalam negeri, atau di luar negeri," kata Harits.
Lalu, Harits mengibaratkan sebuah keluarga di mana anggotanya ada yang melakukan pelanggaran hukum.
Bagaimanapun sebagai sebuah keluarga, negara tetap harus ikut menangani.
• Maman Imanulhaq Nilai Pemerintah Tak Tegas Hadapi WNI Eks ISIS: Dia Lakukan Pembantaian Manusia
"Dan sebagai sebuah keluarga besar, kadang-kadang ada ada anggota keluarga kita yang melakukan pelanggaran hukum, tindakan kriminal, dan sebagainya."
"Dan sebagaimana kita hidup dalam berbangsa, bernegara kita saksikan, ada yang jadi pemberontak, ada faktanya jadi separatis, ada yang melakukan tindakan perampokan, pencurian, koruptor bahkan kemudian juga melakukan tindakan terorisme ini adalah bagian dari masalah bahwa negara harus hadir," jelasnya.
