Virus Corona
Wabup Natuna soal Isolasi WNI dari China: Kalau Ada Apa-apa, Siapa Mau Bertanggungjawab?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Indonesia berencana melakukan karantina terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China.
Karantina tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh warga yang dievakuasi dalam keadaan sehat tanpa terpapar virus corona.
Pulau Natuna rencananya akan menjadi tempat karantina sementara bagi WNI yang baru dievakuasi dari Wuhan.
• WNI dari Wuhan Akan Diisolasi di Natuna, Warga Cemas hingga Grudug Gedung DPRD
Setibanya di Indonesia, seluruh WNI yang dipulangkan dari Wuhan, rencananya akan dikarantina selama dua pekan di Natuna.
Menganggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti turt angkat bicara terkait peran wilayahnya.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Sabtu, (1/2/2020), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, bahwa pemerintah pusat tidak melakukan koordinasi dalam memutuskan kebijakan tersebut.
Padahal,WNI asal Whuan tersebut rencananya akan ditempatkan di wilayah perkotaan Natuna.
Ngesti menegaskan, bahwa Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Bahkan, Pemkab Natuna disebut belum tahu menahu tentang upaya dan antisipasi apa yang harus dilakukan untuk warganya agar tidak ada yang terinfeksi virus corona.
Ia menegaskan bahwa wilayahnya secara fasilitas tidak siap menghadapi kebijakan pemeritah pusat tersebut.
"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020) dilansir Kompas.com.
• VIDEO Momen Haru Doa Bersama Tim Evakuasi WNI sebelum Terjun Langsung Hadapi Virus Corona di Wuhan
Menurutnya keputusan pemerintah pusat dengan memilih Natuna sebagai wilayah karantina merupakan keputusan sepihak dan terkesan dipaksakan.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya
Ngesti mengungkapkan, penolakan tak hanya dari Pemkab Natuna saja, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu.
