Haris Azhar Soroti 100 Hari Pemerintahan Jokowi: Enggak Ada Tanda-tanda Positif

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Maruf Amin yang sudah memasuki hari ke 100.

Ia menilai tak ada perkembangan berarti dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi.

Menurutnya, banyak kemerosotan yang terjadi dalam hampir semua aspek.

• Didebat YLBHI, Politisi NasDem Bandingkan Era Jokowi dengan Soeharto: Anda Gak Ngalamin

Utamanya adalah penegakan hukum untuk koruptor dan juga pelanggar HAM

"Enggak ada tanda-tanda positif, masih seperti dulu," katanya seperti dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Senin (27/1/2020).

"Rumusnya gampang, korban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa-masa sebelum Jokowi enggak ada yang diselesaikan."

Haris juga berujar, bukannya menyelesaikan, pada masa pemerintahan kedua Jokowi ini justru malah menambah masalah.

Dalam penindakan korupsi, Haris mengatakan pemerintah malah terlihat mendukung para koruptor.

Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang baru untuk KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Tapi di dalam zamannya dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru," paparnya.

• Jokowi Sebut Jiwasraya adalah Kasus Lama, SBY Merasa Terusik: Salahkan Saja Masa Lampau

"Kondisi penanganan korupsi itu juga tambah, dulu itu penanganan korupsi dilawan balik sama koruptor."

"Tapi di zaman Jokowi malah difasilitasi dengan undang-undang yang baru.'

"Jokowi sebenarnya suporternya para koruptor," kritiknya.

Tak cuma Haris, kinerja pemerintahan kedua Jokowi ini juga dikritik oleh anggota DPR RI Komisi III Benny Harman.

• 100 Hari Masa Jabatan Presiden, Ketua YLBHI Ungkit Janji Jokowi di Periode Kedua: Kita Dibohongi

Dikutip dari Kompas.com, Senin (27/1/2020), Benny mengatakan Jokowi hanya sibuk melakukan pelemahan terhadap KPK.

"Jokowi di 100 hari pemerintahannya sibuk dengan agenda pelemahan sistematis terhadap KPK," ujar Benny kepada wartawan, Senin (27/1/2020).

Tak cuma itu, politisi Demokrat ini juga menyoroti soal perkembangan penegakan HAM dan hukum yang tak ada perkembangan berarti.

Ia mengungkit kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini.

Seperti Tragedi Semanggi dan penganiayaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Benny juga menyinggung soal kasus korupsi yang baru muncul lainnya, yaitu dugaan korupsi Jiwasraya dan dugaan suap yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku.

"Malah kasus-kasus baru muncul seperti Jiwasraya, Asabri, kasus Harun Masiku, dan kasus Papua," kata Benny.

"Omnibus law yang dijanjikan akan selesai dalam 100 hari juga enggak jelas batang hidungnya," ujarnya.

Lihat video selengkapnya:

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)