Debat Panas dengan Politikus NasDem, Ketua YLBHI: Jokowi Dibandingkan sama Soeharto? Ya Bagus

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan terjadi antara Politikus Partai NasDem, Emmy Hafild dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Dilansir TribunWow.com, Selasa (28/1/2020), Emmy Hafild dan Asfinawati berdebat terkait masalah penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Asfinawati menilai pelanggaran HAM banyak terjadi di era Jokowi, namun Emmy Hafild menganggap sebaliknya.

• Tak Terima Jokowi Disalahkan dalam Kasus Pelanggaran HAM, Politisi NasDem: Gus Dur Juga Enggak Bisa

Mulanya, Asfinawati mengungkap soal penangkapan ratusan anak pada demontrasi menolak Revisi Undang-Undang KPK September 2019 lalu.

Bahkan, 67 orang meninggal di luar proses hukum pada aksi tersebut.

"Pembungkaman juga ada yang lain. Jangan lupa 324 anak mengalami penangkapan sewenang-wenang gara-gara aksi September kemarin," ujar Asfinawati seperti dikutip dari Kompas TV pada Selasa (28/1/2020). 

"Dan 67 orang meninggal di luar proses hukum, 51-nya setidak-tidaknya karena aksi menyampaikan pendapat di muka umum," imbuhnya.

Asfinawati menilai bahwa data di lapangan berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh pemerintah.

"Kalau data-data ini tidak ada, kalau 67 orang bisa mati di luar proses hukum dianggap berlebihan, saya tidak tahu harus mengatakan apa. Selesai kita," protes Asfinawati.

• Politisi NasDem Ungkap Jokowi Berhasil atasi Masalah 212, Ketua YLBHI Balas Sebut Presiden Berbohong

Menanggapi pernyataan Asfinawati, Emmy langsung membandingkan masalah HAM di era Presiden Soeharto.

Menurutnya, pelanggaran HAM di era Soeharto merupakan kasus berat.

"Ya mungkin enggak pernah ngalami hidup di zaman orde baru. Jadi tidak tahu bagaimana pelanggaran HAM berat yang terjadi di orde baru," jelas Emmy.

Kemudian, Asfinawati langsung menimpali Emmy.

"Artinya sekarang Jokowi dibandingkan dengan Soeharto? Ya bagus," sela Asfinawati.

"Sebentar, ini waktu saya. Iya dong, Anda membandingkan itu dengan orde baru," balas Emmy.

"Dan Soeharto otoriter," sahut Asfinawati lagi.

Kemudian, perdebatan terhenti ketika Emmy meminta agar Asfinawati berhenti mendebatnya.

• 100 Hari Kerja Jokowi, Ketua YLBHI Asfinawati: Dia Berbohong pada Dokumen yang Disetor ke KPU

Menurutnya pelanggaran HAM di era Jokowi dan Soeharto berbeda.

Pada era Soeharto dilakukan sistematis oleh negara, sedangkan pada masa Jokowi pelanggaran HAM dilakukan kasus per kasus (tidak sistematis).

"Sebentar, kasih kesempatan saya menjelaskan posisi saya," pinta Emmy.

"Yang terjadi sekarang kan kasus per kasus, kalau yang pelanggaran HAM Berat yang dilakukan itu secara sistematis oleh negara."

"Kalau saat ini itu kasus perkasus," jelas dia.

Lihat videonya mulai menit ke-36.00:

Ketua YLBHI Nilai Jokowi sudah Berbohong

Kemudian, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  Asfinawati turut menanggapi apa yang diungkapkan Emmy.

Asfinawati mengatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu tidak hanya terjadi di masa lalu.

Ia meminta jangan ada pikiran bahwa HAM masa lalu tidak pernah bisa diselesaikan.

"Pertama Hak Asasi Manusia bukan yang masa lalu, yang terjadi pelanggar HAM yang berat."

"Yang kedua justru para pelaku utama lah yang selalu memasuki pikiran kita, percaya bahwa itu tidak bisa diselesaikan," jelas Asfinawati.

• Bahas Kebebasan Pendapat Era Jokowi, Politisi NasDem Ungkit Tudingan Jokowi PKI: Itu Sangat Pribadi

Menurut Asfinawati, sebenarnya para pelanggar HAM bisa dimaafkan jika bisa mengakui kesalahannya.

"Padahal sebetulnya dalam KKR itu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi tokoh-tokoh atau orang yang melakukan bukan aktor sebenarnya itu bisa dimaafkan."

"Kalau dia membuat pengakuan dengan itulah permasalahan HAM kita bisa selesai. Kita bisa tahu ternyata ini pelaku utamannya ini," jelas Asfinawati.

Selain itu, Asfinawati mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan kasar dari aparat penegak hukum juga merupakan tindakan pelanggaran HAM.

"Kembali lagi persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia ini jangan dipersempit hanya di masa lalu, ada banyak sekali tindakan represif aparat menangkap, memukul orang yang berdemonstrasi," ungkap Asfinawati.

"Itu disiksa dan lain-lain itu datanya banyak sekali loh," imbuhnya.

Lantas, Asfinawati kembali mengungkit janji Jokowi pada kampanye periode pertamanya pada 2014 yang tertuang dalam Nawa Cita.

Di dalam Nawa Cita itu juga terdapat janji Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia.

"Pertama yang harus kita ingat Pak Presiden Jokowi itu di periode pertama berjanji sehingga bisa dipilih dengan dokumen Nawa Cita."

"Dan di dokumen Nawa Cita dia menjanjikan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masa lalu dan melakukan berbagai pemenuhan Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

• Didebat YLBHI, Politisi NasDem Bandingkan Era Jokowi dengan Soeharto: Anda Gak Ngalamin

Lantaran belum terwujud, Asfinawati menilai Jokowi sudah berbohong.

"Dan itu sudah dibohongi dan dia sudah berbohong pada dokumen yang sudah dia setor ke KPU itu," ungkapnya.

Sehingga, ia menilai tak akan ada lagi harapan penyelesaian masalah HAM di empat tahun setengah yang akan datang selama periode Jokowi.

"Dan kemudian yang terjadi sebaliknya, jadi hilangkan harapan kita akan terjadi lagi," protes Asfinawati. 

(TribunWow.com/Mariah Gipty)