100 Hari Kerja Jokowi, Ketua YLBHI Asfinawati: Dia Berbohong pada Dokumen yang Disetor ke KPU

TRIBUNWOW.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong, soal Nawa Cita yang dijanjikan pada masa kampanye.

Dilansir TribunWow.com, Selasa (28/1/2020), hal itu ia sampaikan saat membahas 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

Mulanya, Asfinawati mengatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu tidak hanya terjadi di masa lalu.

• Polisi Jadi Ketua KPK hingga PSSI, Ray Rangkuti Kritik Jokowi: Dia Biarkan Tindakan Unprofesional

Ia meminta jangan ada pikiran bahwa HAM masa lalu tidak pernah bisa diselesaikan.

"Pertama Hak Asasi Manusia bukan yang masa lalu, yang terjadi pelanggar HAM yang berat."

"Yang kedua justru para pelaku utamalah yang selalu memasuki pikiran kita, percaya bahwa itu tidak bisa diselesaikan," jelas Asfinawati seperti dikutip dari channel YouTube Kompas TV pada Selasa (28/1/2020).

Menurut Asfinawati, sebenarnya para pelanggar HAM bisa dimaafkan jika bisa mengakui kesalahannya.

"Padahal sebetulnya dalam KKR itu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi tokoh-tokoh atau orang yang melakukan bukan aktor sebenarnya itu bisa dimaafkan."

"Kalau dia membuat pengakuan dengan itulah permasalahan HAM kita bisa selesai. Kita bisa tahu ternyata ini pelaku utamannya ini," jelas Asfinawati.

• Kritik Pemerintahan Jokowi, YLBHI Berikan Tantangan Ini saat Politisi PDIP Menyebutnya Berlebihan

Selain itu, Asfinawati mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan kasar dari aparat penegak hukum juga merupakan tindakan pelanggaran HAM.

"Kembali lagi persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia ini jangan dipersempit hanya di masa lalu, ada banyak sekali tindakan represif aparat menangkap, memukul orang yang berdemonstrasi," ungkap Asfinawati.

"Itu disiksa dan lain-lain itu datanya banyak sekali loh," imbuhnya.

Lantas, Asfinawati kembali mengungkit janji Jokowi pada kampanye periode pertamanya pada 2014 yang tertuang dalam Nawa Cita.

Di dalam Nawa Cita itu juga terdapat janji Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia.

"Pertama yang harus kita ingat Pak Presiden Jokowi itu di periode pertama berjanji sehingga bisa dipilih dengan dokumen Nawa Cita."

"Dan di dokumen Nawa Cita dia menjanjikan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masa lalu dan melakukan berbagai pemenuhan Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

• Didebat YLBHI, Politisi NasDem Bandingkan Era Jokowi dengan Soeharto: Anda Gak Ngalamin

Lantaran belum terwujud, Asfinawati menilai Jokowi sudah berbohong.

"Dan itu sudah dibohongi dan dia sudah berbohong pada dokumen yang sudah dia setor ke KPU itu," ungkapnya.

Sehingga, ia menilai tak akan ada lagi harapan penyelesaian masalah HAM di empat tahun setengah yang akan datang selama periode Jokowi.

"Dan kemudian yang terjadi sebaliknya, jadi hilangkan harapan kita akan terjadi lagi," protes Asfinawati.

 Lihat videonya mulai menit ke 17:05:

 Perdebatan antara Politisi NasDem Vs Asfinawati soal Jokowi

 Perdebatan terjadi antara Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Emmy Hafild, dengan Asfinawati.

Dilansir TribunWow.com, dalam perdebatan itu, bahkan Emmy Hafild terdengar melontarkan 'nada tinggi' kepada Asfinawati.

Saat menjadi narasumber dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (27/1/2020), keduanya membicakan soal 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin.

Perdebatan itu bermula ketika Emmy Hafild membandingkan pemerintahan Jokowi dengan Mantan Presiden Soeharto.

• Bahas Virus Corona, Jokowi Paham Tak Semua Pengidap Tunjukkan Gejala: Semua Negara Alami Hal Sama

• 100 Hari Masa Kerja Jokowi, Ketua YLBHI Bandingkan dengan Presiden Sebelumnya: Nyawa Tak Dihargai

Mulanya, Asfinawati menyinggung soal Firli Bahuri yang terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semua orang sudah ditundukkan dalam pemilihan pimpinan KPK, seluruh suara di Komisi III (DPR RI) sepakat memilih satu orang yang sekarang menjadi pimpinan KPK, yaitu Firli," kata Asfinawati.

"Dan itu apa artinya? Tidak ada sikap kritis lagi setidak-tidaknya ditunjukkan oleh pemilihan itu."

Lantas, Asfinawati menyinggung soal aksi demonstrasi pada September 2019 lalu.

"Pembungkaman juga ada yang lain," ucap Asfinawati.

"Jangan lupa 324 anak mengalami penangkapan sewenang-wenang gara-gara aksi September kemarin."

Terkait hal itu, Asfinawati pun menyinggung jumlah korban tewas dalam aksi tersebut.

"Dan 67 orang meninggal di luar proses hukum, 51nya setidak-tidaknya karena aksi menyampaikan pendapat di muka umum," ucap Asfinawati.

Ia menambahkan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi kerap bertolak belakang dengan di lapangan.

"Kalau data-data ini tidak ada, kalau 67 orang bisa mati di luar proses hukum dianggap berlebihan, saya tidak tahu harus mengatakan apa."

"Selesai kita," sambungnya.

• 100 Hari Masa Jabatan Presiden, Ketua YLBHI Ungkit Janji Jokowi di Periode Kedua: Kita Dibohongi

Pernyataan Asfinawati itu pun langsung ditanggapi oleh Emmy Hafild.

Ia justru menyinggung soal pelanggaran HAM di era Soeharto.

"Ya mungkin enggak pernah ngalami hidup di zaman orde baru," kata Emmy.

"Jadi tidak tahu bagaimana pelanggaran HAM berat yang terjadi di orde baru."

Belum selesai Emmy menyatakan pendapatnya, Asfinawati langsung menyahut.

"Artinya sekarang Jokowi dibandingkan dengan Soeharto? Ya bagus," sahutnya.

"Sebentar, ini waktu saya," jawab Emmy dengan nada tinggi.

Perdebatan di antara keduanya pun tak dapat dihindari.

"Iya dong, Anda membandingkan itu dengan orde baru," ucap Emmy.

"Dan Soeharto otoriter," sahut Asfinawati.

Menurut Emmy, ada perbedaan antara kasus pelanggaran HAM di era Jokowi dan Soeharto.

"Sebentar, kasih kesempatan saya menjelaskan posisi saya," kata Emmy.

"Yang terjadi sekarang kan kasus per kasus, kalau yang pelanggaran HAM Berat yang dilakukan itu secara sistematis oleh negara."

"Kalau saat ini itu kasus perkasus," imbuhnya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Jayanti Tri Utami)