Breaking News:

Terkini Nasional

Rocky Gerung Nilai Tak Pantas Ketua KPK Firli Bahuri Temui Luhut: Bisa Dianggap Disuruh Jokowi

Rocky Gerung mengomentari pertemuan Pimpinan KPK, Firli Bahuri dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Mohamad Yoenus
Tribunnews.com/channel YouTube Realita TV/Tribunnews.
Pengamat Politik Rocky Gerung (tengah) mengomentari pertemuan Pimpinan KPK, Firli Bahuri (kanan) dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Rabu (15/1/2020). 

"Apa yang saya lihat pernyataan Pimpinan KPK-pun simpang siur. Ada pimpinan KPK yang sampai menyatakan bahwa dia masih berada di luar negeri."

"Bahkan kita tadi mendengar cuplikan sebentar Ketua KPK Firly meyakini bahwa beliau masih berada di luar negeri padahal sudah berada di Indonesia," jelas Donal Fariz.

 ICW Tuntut Jokowi Pecat Yasonna Laoly, Diduga Halangi Proses Hukum Harun Masiku: Dia Telah Berbohong

Selain masalah keberadaan Harun Masiku, KPK juga dianggap tidak jelas terkait surat penggeledahan Kantor DPP PDIP.

Pimpinan KPK menyebut telah memohon izin penggeledahan pada Dewan Pengawas.

Namun, Dewan Pengawas justru secara tidak langsung mengatakan bahwa KPK belum meminta surat izin penggeledahan.

Yang kedua kesimpangsiuran yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan satu dari beberapa pimpinan KPK yang menyebutkan mereka sudah memberikan permohonan izin penggeledahan Kantor DPP PDIP kepada Dewan Pengawas

"Tapi faktanya kalau kita dengar pernyataan dari anggota Dewan Pengawas implisit mengatakan bahwa surat itu belum pernah datang ke meja mereka."

"Ini yang pertanyaan tumpang tindih," kata Donal Fariz.

Sehingga, Donal Fariz mengibaratkan kasus Harun Masiku seperti ikan di dalam kolam yang kemudian airnya diobok-obok.

 ICW Laporkan Yasonna Laoly soal Dugaan Halangi Proses Hukum Harun Masiku: Terancam 12 Tahun Penjara

Permasalahan yang sederhana namun sengaja diputar-putar agar inti permasalahan dan solusi sulit ditemukan.

"Kalau saya mengatakan, kasus ini kasus sederhana kalau kita analogikan sebuah kolam, kolamnya kelihatan, airnya bersih sesederhana itu."

"Tetapi karena kepentingan tertentu kolamnya diobok-obok sehingga ikannya susah menjadi ditemukan," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-4.09:

 

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Tags:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Luhut Binsar PandjaitanJokowi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved