Hasto Terseret dalam Kasus Harun Masiku, I Wayan Sudirta: Jenderal Tak Mengerjakan Pekerjaan Kopral

TRIBUNWOW.COM - Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto turut diseret dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menanggapi hal itu, Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta menilai tak adil jika Hasto Kristiyanto dituding terlibat dalam kasus suap Harun Masiku.

Diketahui, KPK telah memeriksa Hasto Kristiyanto dan mencecarnya dengan 24 pertanyaan, Jumat (24/1/2020) terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2020 tersebut.

• Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dicecar 24 Pertanyaan

Dilansir TribunWow.com, I Wayan Sudirta menganggap ada unsur politik dalam kasus yang menyeret Harun Masiku.

Disebutnya, KPK kerap menangkap kader PDIP pada saat partai tersebut tengah menjalani acara besar.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (23/1/2020).

"Apa salahnya PDI Perjuangan kalau setiap kongres dan Rakernas ada anggotanya yang ditangkap?," tanya Sudirta.

"Apa ini kebetulan sampai empat kali? Pasti tidak."

Lantas, Sudirta menyinggung kronologi kasus suap Harun Masiku.

Disebutnya, KPK juga sengaja membongkar kasus tersebut saat PDIP tengah menjalani kegiatan partai.

"Saya buktikan yang terakhir, penyadapan seharusnya menurut penjelasan KPU sejak 2019 sudah disadap," kata Sudirta.

"Penyerahan uang bulan Desember, kenapa bukan bulan Desember yang ditangkap?"

"Kok ditunggu sampai ada kegiatan PDI Perjuangan di bulan Januari," sambung Sudirta.

Ia menilai, KPK bertujuan mempolitisasi kasus tersebut.

"Ini ada apa? Ini politisasi," kata dia.

Lantas, ia pun menyinggung nama Hasto Kristiyanto yang turut terseret dalam kasus Harun Masiku.

"Bagaimana Pak Hasto diseret-seret dalam kasus ini?," ujarnya.

"Padahal dia diseret karena dituduh mengeluarkan uang."

Menurutnya, tak masuk akal jika Hasto Kristiyanto dianggap bersalah dalam kasus ini.

"Mana buktinya Pak Hasto mengeluarkan uang?," tanya Sudirta.

"Mohon maaf, siapapun yang jadi Sekjen enggak akan jadi pemain langsung."

"Siapapun jadi jenderal enggak akan mengerjakan pekerjaan kopral," smabungnya.

Ia menilai, tak adil jika Hasto Kristiyanto turut diseret dalam kasus tersebut.

"Kalaupun orang itu memang bener melakukannya enggak akan dia tampakkan sendiri," kata Sudirta.

"Tapi ini tuduhannya Pak Sekjen itu terlibat dah dikatakan mengeluarkan uang."

"Ini kan enggak adil," sambungnya.

• PDIP Tuai Sorotan, I Wayan Sudirta Kembali Ungkit Jasa Megawati Bentuk KPK: Kenapa Tega?

Simak video berikut ini menit ke-0.48:

Pemenang Pemilu 'Babak Belur'

Pada kesempatan itu, sebelumnya I Wayan Sudirta meminta simpati masyarakat atas tindakan KPK yang dinilai sewenang-wenang.

Diketahui, sebelumnya KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk melakukan penggeledahan namun gagal.

Terkait hal itu, I Wayan Sudirta pun menyebut wajah PDIP kini seolah sudah 'babak belur' akibat kejadian itu.

Dilansir TribunWow.com, I Wayan Sudirta juga menyinggung Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Mulanya, Sudirta kembali mengungkit soal penggeledahan Kantor DPP PDIP yang gagal dilakukan KPK.

Diketahui, penggeledahan itu berkaitan dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI terpilih 2019-2020 yang melibatkan kader PDIP, Harun Masiku.

Harun Masiku kini bahkan menjadi buronan KPK.

Menurut Sudirta, tim penyidik KPK tak membawa surat tugas saat mendatangi Kantor DPP PDIP.

"Belum ada surat di meja tapi penggeledahan sudah ada," ucap Sudirta.

"PDI Perjuangan dibuat babak belur karena KPK yang namanya demikian hebat, mau menggeledah padahal enggak punya surat," sambungnya.

Berita soal gagalnya penggeledahan Kantor DPP PDIP itu disebutnya semakin menjatuhkan nama partai berlambang kepala banteng itu.

Karena itu, Sudirta pun meminta simpati dari masyarakat Indonesia.

"Bahkan media memberitakan bahwa ada satu kontainer keluar seolah-olah itu barang sitaan," ujarnya.

"Sehingga masyarakat kami mohon simpatinya."

Lebih lanjut, Sudirta menyinggung status PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2019 lalu.

Ia menyebut, tak selayaknya partai pemenang pemilu diperlakukan KPK seperti ini.

• PDIP Dituding Sembunyikan Harun Masiku, I Wayan Sudirta: Dituduh habis-habisan, Buktinya Enggak Ada

"Kalau PDI Perjuangan partai pemenang pemilu saja dibikin babak belur seperti itu," kata Sudirta.

"Anda bisa bayangkan kalau rakyat kecil yang mengalami itu."

Lantas, ia menilai KPK sebagai institusi besar tak seharusnya berusaha menggeledah Kantor DPP PDIP tanpa dibekali surat izin.

"Maka kami mohon simpati dari masyarakat, kenapa sampai KPK sebuah institusi besar yang saya hormati selama ini bisa melakukan tugas-tugas tanpa surat izin," ucapnya.

Terkait ICW yang melaporkan Yasonna Laoly ke KPK, PDIP disebutnya tak keberatan.

Lebih lanjut, Sudirta menyinggung soal tindakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Masalah kedua, Pak Laoly dilaporkan," kata Sudirta.

Untuk itu, ia mengimbau ICW untuk tak menghalangi upaya PDIP balik melaporkan tindakan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas).

"Ini prosedur yang bagus, dan saya berharap adik-adik dari ICW kalau kita lapor ke Dewas yang jangan dihalangi, jangan dinilai macam-macam," ujar Sudirta. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)