Proyek Revitalisasi Monas Tuai Polemik, Puan Maharani: Kembalikan seperti Aslinya

"Kalau memang harus dihentikan, kita hentikan. Sementara kan sifatnya? Nanti kalau memang harus kita lengkapi, kita lengkapi," kata Heru Hermanto, dalam tayangan KompasTV, Kamis (23/1/2020).

Tanggapan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi komentar warganet terkait proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).

Dilansir TribunWow.com, Anies enggan berkomentar banyak terkait protes warganet tersebut.

Ia mengatakan penebangan ratusan pohon di kawasan Monas hanya ramai di media sosial Twitter.

• Hotman Paris Sindir Anies Baswedan soal Banjir di Jakarta: Di Komplek Gue Semuanya Batu Semen

"Itu kan ramai di Twitter saja," kata Anies Baswedan, dikutip dari TribunJakarta.com, Rabu (22/1/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menolak menjelaskan lebih lanjut tentang rencana revitalisasi Monas.

"Nanti Kepala Dinas Citata saja yang menjelaskan," kata Anies.

Untuk diketahui, sejumlah 190 pohon di sisi selatan Monas dikorbankan untuk proyek revitalisasi.

Penebangan pohon tersebut menuai polemik dari sejumlah kalangan, baik masyarakat mau pun anggota dewan.

Saat ini terungkap pula fakta kontraktor revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara, ternyata menggunakan jasa penyewaan alamat kantor untuk memuluskan langkahnya memenangkan tender.

Tidak Berizin

Dikutip dari Kompas.com, revitaliasi kawasan Monas belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah dan belum melalui tahapan yang ditentukan.

Menurut Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, keberadaan Komisi Pengarah telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Komisi Pengarah terdiri dari tujuh instansi dan dikepalai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.