Cawagub DKI Tuai Polemik, Pendamping untuk Anies Baswedan Disebut Bisa Berpotensi Jadi Wapres

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Indo Barometer, M Qodari, turut mengomentari polemik pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Posisi tersebut memang telah kosong selama 1,5 tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Meskipun demikian, akhirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra mengumumkan dua nama dari masing-masing partai.

• Tak Jawab Soal Keunggulannya sampai Diusung Jadi Cawagub DKI, Riza Patria: Tanya Sama PKS

Dilansir TribunWow.com, awalnya Qodari menyebutkan situasi kedua partai yang mengusung nama cawagub DKI Jakarta.

"Kedua partai tentunya punya ambisi untuk bisa menguasai kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan itu tidak salah," kata Qodari, dalam tayangan YouTube Sapa Indonesia Malam di KompasTV, Rabu (22/1/2020).

Qodari kemudian menjelaskan dua jabatan yang paling diincar di Indonesia, yakni jabatan presiden dan gubernur ibu kota.

"Saya pernah mengatakan ada dua jabatan yang paling seksi di Indonesia ini. Pertama, Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.

"Nah, siapa Gubernur DKI Jakarta berikutnya, itu pasti yang paling berpotensi adalah wakil gubernur," lanjut Qodari.

Qodari menyebutkan wakil gubernur bahkan bisa langsung mengajukan diri menjadi calon wakil presiden, seperti yang dilakukan Sandiaga Uno.

Ia kemudian mengomentari cawagub yang diusung masing-masing partai, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

"Beliau berdua ini kalau salah satu terpilih Wakil Gubernur DKI Jakarta, kita boleh melihatnya sebagai salah satu calon di tingkat nasional juga," jelas Qodari.

"Jadi memang ini sebuah posisi yang sangat menarik, yang dianggap sangat strategis, sehingga kemudian tidak ada yang mau mengalah," lanjutnya.

• Diusung Dampingi Anies Baswedan di DKI, Nurmansjah Lubis: Kapan Lagi Tukang Kopi Jadi Wagub?

Qodari mengatakan penentuan cawagub untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bom waktu.

"Ini ibarat bom waktu, sebetulnya," katanya.

"Ketika PKS dengan Gerindra itu berencana untuk berkoalisi, maka semua aspek perbedaan yang mungkin timbul di antara keduanya disapu dulu ke bawah karpet, begitu," jelas Qodari.

Karena Pilpres 2019 sudah selesai, semua aspek perbedaan di antara PKS dengan Gerindra muncul kembali ke permukaan.

Apalagi, Gerindra memutuskan untuk bergabung di dalam pemerintahan.

"Tapi apapun itu, buat saya yang penting makin cepat DKI punya wakil gubernur, makin bagus," tegasnya.

Qodari menilai antara PKS dengan Gerindra pasti sudah ada pembicaraan tentang pembagian jabatan dalam koalisinya.

"Pasti ada pembicaraan yang sangat serius. Pembicaraan dari Gerindra kepada PKS adalah eh, tolong PKS, Gerindra saja. Karena Sandiaga Uno itu dulu Gerindra," jelas Qodari.

"PKS ngomong dengan Gerindra, tolonglah, bro, kasih kesempatan buat PKS menjadi wakil gubernur," lanjutnya.

Menurut Qodari, meskipun di depan publik hubungan kedua partai tampak baik, di belakang sedang ada perselisihan.

"Ujungnya muncul dua nama. Menurut saya di depan pasti akan saling berbicara positif, ya. Tetapi di belakang, saya yakin sedang adu pedang ini," kata Qodari.

• Tak Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Jakarta Bersama Gerindra, Ini Penjelasan PKS

Lihat videonya dari menit 6:30

Sempat Tahan Gerindra

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS mengaku sempat menahan Gerindra dalam mengumumkan dua nama Cawagub DKI Jakarta.

Ketua Komisi Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta, Achmad Yani, menyebutkan PKS pernah meminta agar Gerindra menunda pengumuman.

Penundaan itu dimaksudkan agar kedua pihak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.

"Pimpinan kami mengatakan jangan dilakukan dulu," kata Achmad Yani, dikutip dari WartaKotaLive.com, Senin (20/1/2020).

Selain itu, penundaan tersebut dimaksudkan agar pihak PKS dapat menyesuaikan dengan agenda pribadi masing-masing.

“Kami minta, ayo, duduk bersama untuk mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai kita yang sama-sama partai pengusung berjalan sendirian,” kata Yani.

Selain itu, Yani juga mendorong agar masing-masing calon berkompetisi secara sportif dalam meyakinkan 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Diketahui pemilihan calon wakil gubernur akan ditentukan oleh DPRD DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Yani merasa yakin terhadap usulan partainya.

“Kami dari PKS optimistis karena menyiapkan kader terbaik," kata Yani.

"Maka harapannya adalah seluruh anggota dewan bisa memberikan dukungan pada kader PKS dan Wagub bisa dimiliki PKS,” lanjutnya.

• Sandiaga Uno Blak-blakan Ungkap Alasan Berani Tinggalkan Anies Baswedan dari Kursi Wagub DKI Jakarta

Gerindra Bantah Bersikap "Grasak Grusuk"

Sebelum mengumumkan nama cawagub, sempat terjadi perselisihan antara kedua partai, yakni PKS dan Gerindra.

Kedua partai sempat berselisih paham mengenai waktu pengumuman nama cawagub.

Pihak PKS menyebutkan partainya meminta agar Gerindra tidak terburu-buru mengumumkan nama cawagub.

Meskipun demikian, akhirnya Gerindra mengumumkan nama cawagub meskipun tanpa kehadiran PKS pada Senin (20/1/2020) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra, M Taufik, membantah partainya tergesa-gesa mengumumkan nama cawagub DKI Jakarta.

"Enggak, ah. Ini buktinya kita bareng-bareng sama PKS. 'Kan ditanda tangan suratnya semua. Kami berpikir ketika surat itu ditanda tangan, mestinya semua sudah paham," kata Taufik, dalam tayangan KompasTV, Rabu (22/1/2020).

"Ketika kemarin kami bilang 'Ayo, kita serahin ke Pak Gubernur', PKS oke. Jadi enggak ada masalah," tambahnya.

Di sisi lain, Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan partainya bukanlah partai yang tergesa-gesa.

"Tentunya 'kan ada proses. Sampai itu proses selesai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, dan diserahkan kepada gubernur, di situlah PKS akan mengumumkan," kata Sohibul Iman.

"Jadi PKS itu partai yang tidak grasak-grusuk," tegasnya.

Sejalan dengan pemimpin partai, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo menyebutkan partainya sudah bersikap lunak dengan memberikan satu jatah cawagub kepada Gerindra, meskipun merupakan hak PKS sepenuhnya.

"Kalau kemudian PKS berkeras pokoknya dua-duanya harus PKS, pokoknya enggak mau sama yang lain, kami bisa memperkirakan akan buntu terus. Lama terus," kata Sakhir Purnomo.

"Dan juga kasihan. Nanti ada kekhawatiran pandangan publik Jakarta, PKS dianggap menghambat," lanjutnya.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)