Tak Hanya China, Sandiaga Uno Sebut Anggota ASEAN Juga Ikut Klaim Natuna: ASEAN Selama Ini Diam

TRIBUNWOW.COM - Situasi di perairan Natuna sempat memanas saat kapal-kapal asal China masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tersebut.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan China bukanlah satu-satunya negara yang mengklaim perairan Natuna merupakan wilayahnya.

Dikutip TribunWow.com, ia mengatakan ada beberapa negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang juga ikut mengklaim wilayah tersebut.

• Bahas Konflik Indonesia-China di Natuna, Sandiaga Uno: Kita Tidak Perlu Meningkatkan Ketegangan Ini

Mulanya Sandiaga bercerita bagaimana dirinya pernah memantau langsung wilayah di Natuna menggunakan sebuah helikopter.

Ia mengatakan konflik di Natuna disebabkan oleh adanya permasalahan batas wilayah.

"Kami melihat langsung dari helikopter, wilayah yang kita sebut perairan Natuna ini," kata Sandiaga dalam acara 'HOT Indonesia' Talk Show tvOne, Senin (20/1/2020).

"Pihak China menyebutnya perairan China Selatan dan ini menjadi keributan masalah batas wilayah."

Kemudian Sandiaga menyebutkan ada negara anggota ASEAN yang ternyata turut menambah permasalahan di Natuna dengan ikut mengklaim daerah tersebut.

"Dan banyak negara yang mengakui wilayah perairan ini, termasuk Vietnam, Filipina," terang Sandiaga.

Meskipun banyak negara yang mengklaim daerah tersebut, Sandiaga menegaskan wilayah Natuna secara jelas dimiliki oleh Indonesia.

"Tapi hak kepemilikan Indonesia atas wilayah tersebut sangat terlindungi dan memiliki batasan yang jelas di dalam zona eksklusif ekonomi Indonesia," tegasnya.

Ia menyarankan kepada pemerintah agar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) lebih dikembangkan

"ZEE Indonesia harus dikembangkan lagi," ujarnya.

• Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna: Kalau Diusir Saja Ya Sia-sia

ASEAN Bungkam Soal Natuna

Pada kesempatan yang sama Sandiaga juga membahas bagaimana Indonesia harus berusaha untuk melibatkan peran ASEAN dalam permasalahan di Natuna yang melibatkan banyak negara tesebut.

Pertama ia mengatakan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas dalam menangani konflik di Natuna.

"Pada akhirnya nanti kita harus lebih tegas," kata Sandiaga.

"Lebih banyak melibatkan peran pemerintah dan lakukan diskusi diplomatik, dan lakukan pertemuan dengan dukungan masalah batas wilayah," lanjutnya.

Ia berharap agar ASEAN dapat membantu permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Sandiaga mengatakan organisasi internasional tersebut selama ini belum pernah melakukan upaya untuk membantu Indonesia menangani masalah yang terjadi di Natuna.

"Dan kita berharap ASEAN juga bisa digunakan sebagai forum pertemuan tersebut," katanya.

"ASEAN selama ini diam soal masalah ini (Natuna)," pungkasnya.

• Sebut Tidak Jelas, PKS Kritik SOP Pengusiran Kapal China di Natuna: Baiknya Dekati, Terus Tabrak

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-4.45:

Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal Cina

Pengamat Politik Rocky Gerung kembali mengungkit konflik Indonesia dan China di perairan Natuna.

Sebelumnya, China sempat mengklaim kepemilikan perairan Natuna hingga memerintahkan kapal nelayannya mencari ikan di wilayah tersebut.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Rocky Gerung lantas menyoroti sikap pemerintah Indonesia.

Menurut Rocky Gerung, kapal China tak seharusnya diusir dari laut Natuna.

• Kritik Upaya China Kuasai Natuna, Menlu Jepang Toshimitsu Motegi: Jelas Milik Indonesia

• Bertemu Dubes China Bahas Konflik di Natuna, Mahfud MD: China Minta Nelayan Mereka Ganti Kerjaan

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/1/2020).

Ia menilai, konflik Natuna menimbulkan kecemasan di benak masyarakat Indonesia.

Hal itulah yang menyebabkan sejumlah pihak menginginkan Indonesia harus memerangi China.

"Bangsa ini ada di dalam kecemasan bahkan dalam soal-soal semacam Natuna kemarin itu," ucap Rocky.

"Akhirnya semua orang menganggap bahwa kita mesti perang."

Padahal menurut Rocky, perairan Natuna tak sepenuhnya milik Indonesia.

Lantas, ia memastikan kekalahan Indonesia jika perang melawan China.

"Jadi energi kita dialihkan oleh opini publik negara untuk pergi ke Natuna itu. Padahal bukan itu wilayah kita," ujar Rocky.

"Kalau kita perang itu 14 jam kita udah pasti nyerah, karena peluru kita cuma mampu 14 jam."

Menurut Rocky, dibandingkan dengan konflik Natuna, masalah tenaga kerja asing lebih pantas mendapat sorotan.

• Anies Baswedan Dibully karena Banjir, Rocky Gerung Tantang Jokowi Jelaskan soal Ini: Ngerti Gak?

Sebab, keberadaan tenaga kerja asing itu berhubungan dengan perekonomian negara.

"Karena itu masalahnya bukan Natuna tapi tenaga kerja asing dari Tiongkok yang jadi problem di seluruh Indonesia," kata Rocky.

"Nah isu itu enggak mau diangkat oleh pemerintah karena isu itu lebih berbahaya secara ekonomi."

Kembali menyinggung soal Natuna, Rocky menjelaskan logika soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilanggar China.

"Jadi pemerintah ambil resiko main di Natuna, padahal kalau kita belajar hukum internasional wilayah kedaulatan kita itu memang cuma 12 mil," ucapnya.

"Selebihnya ada laut bebas tapi kita punya hak untuk mengolah itu, itu disebut Zona Ekonomi Eksklusif karena kita negara berdaulat."

Lebih lanjut, Rocky menyinggung pengusiran kapal China dari perairan Natuna oleh kapal perang Indonesia.

"Jadi negara berdaulat diberi hak untuk mengelola 200 mil, tapi kedaulatan kita tetap 12 mil itu," ucap Rocky.

"Sekarang masalahnya dia mencuri ikan, lalu kapal perang kita mengusir dia."

Menurutnya, kapal China lebih layak ditangkap daripada hanya diusir dari wilayah Natuna.

"Loh, pencuri itu harusnya ditangkap bukan diusir, gitu," ujarnya.

"Kan itu logikanya kan, jadi bukannya ditangkap malah diusir."

Hal itu berkenaan dengan tindakan kapal China yang mencuri ikan di wilayah Natuna.

"Karena ini bukan soal kedaulatan, ini soal pencurian.," ungkapnya.

"Pencuri di Zona Ekonomi Eksklusif."

Simak video berikut ini menit 18.40:

(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami)