Bahas Masalah Ekonomi Indonesia, Sandiaga Uno Singgung Gas dan BPJS: Ekonomi Bawah Ya Terasa Sekali

"Kalau untuk yang ada di lapisan terbawah, ekonomi bawah ya terasa sekali," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, kenaikan tarif BPJS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

• Ungkap Pengalaman Berkesan di Pilpres 2019, Sandiaga Uno Pernah Diajak Selfie di Toilet Umum: Kacau

Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tertulis dalam pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Besaran iuran tiap bulan per kelas yang berlaku per tanggal 1 Januari 2020 adalah Rp 42 ribu untuk kelas III, Rp 110 ribu untuk kelas II, dan Rp 160 ribu untuk kelas I.

Kenaikan ini juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk golongan PBI sebelumnya, dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23 ribu kemudian naik menjadi Rp 42 ribu dan ditanggung oleh pemerintah.

Sedangkan untuk rencana kenaikan harga elpiji 3 kg, pemerintah telah berencana mencabut subsidi gas bertabung hijau tersebut pada pertengahan 2020.

Pemerintah berencana menerapkan sistme distribusi tepat sasaran elpiji 3 kg.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/1/2020), Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto menjelaskan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melakukan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg.

“Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan distribusi langsung elpiji 3 kg bertujuan agar penggunaannya lebih tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” jelasnya.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” lanjut Arifin.

• Ditanya Kegiatan setelah Pilpres 2019, Sandiaga Balik Tanya: Enggak Baperan Kan? Gue Aja Kalah Biasa

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.45:

(TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)