Jokowi Tunjuk 3 Orang Asing Dewan Pengarah Ibu Kota, Pengamat: Harusnya Rahasia, Tida Ada Investasi

TRIBUNWOW.COM - Pengamat tata kota Nirwono Yoga, menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk pihak asing menjadi anggota Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia.

Menurut Nirwono, hal itu menunjukkan pemerintah belum memiliki konsep yang matang terkait pembangunan Ibu Kota Negara ini.

Pembangunan sebuah Ibu Kota Negara baru, kata dia, harus bersifat rahasia, apalagi terhadap pihak asing.

Selain itu, sebuah Ibu Kota Negara baru harus fokus untuk pemerintahan, dan tidak ada investasi asing di dalamnya.

• Jokowi Mau Semua ASN Langsung Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim: Sudah Perintahkan Menpan-RB

Diberitakan sebelumnya, Jokowi telah menunjuk tiga tokoh dunia untuk menjadi anggota dewan pengarah dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Tiga tokoh tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

“Investor asing pasti arahnya ibu kota bisnis internasional, supaya dapat pengakuan, supaya dapat investasi di situ. Kota pemerintahan gak perlu investasi. Apa yang perlu diinvestasi? Karena Istana, gedung pemerintahan, kementerian, terus kemudian hunian untuk ASN tidak ada unsur bisnisnya sama sekali,” ujar Nirwono kepada VOA.

Menurutnya, dengan melibatkan pihak asing menjadi dewan pengarah dalam pembangunan 'Ibu Kota Negara' baru, itu artinya sama saja dengan membuka “dapur” negara kepada pihak asing.

“Pusat pemerintahan dibiayai oleh APBN, sementara kawasan pendukungnya dibangun oleh investor asing? Itu yang membuat rancu. Ini ibu kota pemerintahan atau bisnis. Jelas saja di depan. Karena itu tidak bisa dicampur aduk."

"Begitu masterplan-nya dibuka, ditawarkan kepada asing, asing kan juga akan berpikir untung, gak ada yang mau rugi."

"Sama saja kita membuka kelemahan-kelemahan kita, sistem pertahanannya kita, masa iya seperti itu? Itu yang menurut saya perlu perhatian khusus bahkan mengkhawatirkan. Sebuah IKN kita buka dengan gamblang kepada pihak asing,” jelasnya.

Nirwono mengatakan bergabungnya pihak asing dalam Dewan Pengarah akan menghilangkan kearifan lokal dan identitas bangsa dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru ini.

Idealnya, kata Nirwono, jika ingin menonjolkan identitas bangsa maka semua yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru ini haruslah berasal dari Tanah Air.

“Konsep identitas bangsanya ada di mana? Dewan pengarah nanti malah mengacak-ngacak identitas bangsa."

"Kalau mau bikin identitas bangsa harusnya 100 persen karya anak bangsa. Buat apa kita bicara smart city, ternyata teknologinya dari Korea, bikin kereta api canggih ternyata buatan China, apapun teknologinya kita membangga-banggakan eh ternyata buatan Eropa, bukan itu identitas bangsa."