PSI Soroti Pengadaan Toa Peringatan Banjir oleh Pemprov DKI: Seperti pada Era Perang Dunia II

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan menanggapi soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengadakan anggaran untuk sistem peringatan banjir.

Pasalnya alat yang digunakan untuk sistem peringatan tersebut adalah pengeras suara atau toa.

August menilai hal tersebut tak efektif untuk dilaksanakan.

• Bahas Demo Banjir, Mardani Ali Sera Kutip Slogan Anies Baswedan: Maju Kotanya Bahagia Warganya

"Untuk mengatasi banjir, perlu dilakukan pengadaan toa, yang mana toa ini akan dipakai lurah-lurah untuk menyampaikan ke warga, RT/RW, untuk bisa mengantisipasi banjir," ujar August seperti dikutip dari KompasTv, Kamis (16/1/2020).

"Justru hal ini menurut saya, tidak efektif dan menghambur-hamburkan APBD atau uang rakyat DKI Jakarta," paparnya.

Menurutnya, ada cara yang lebih efektif dan efisien dalam membangun sistem peringatan dini bencana banjir dibanding menggunakan toa.

Ia mengatakan cara pencegahan banjir lebih baik dilakukan dengan koordinasi antar lembaga terkait, seperti BMKG dengan pemerintah.

"Hal yang terbaik dilakukan adalah, bagaimana supaya dilakukan koordinasi," papar August.

"Baik dari SKPD terkait, mulai adanya warning dari BMKG, dan itu bisa diterima oleh Diskominfo, dan juga bisa disebarkan melalui dinas-dinas terkait BPBD, yang siap-siap menanggulangi bencana."

Sementara itu, politisi PSI lain yang juga anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana meminta Pemprov untuk mengaktifkan kembali aplikasi Pantau Banjir.

William mengatakan hal tersebut lebih baik ketimbang melakukan pembelian Disaster Warning System (DWS).

Ia menilai, langkah yang dilakukan Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam mencegah dan menanggulangi masalah banjir.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ujar William dikutip Kompas.com, Kamis (16/1/2020).

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," imbuhnya.

• Fahira Idris Sebut Ada Penyesatan Informasi soal Program Toa Rp 4 M Anies Baswedan: Bahan Serangan

Pria berumur 23 tahun ini menuturkan, pada versi terbaru aplikasi tersebut, sudah tak ada lagi fitur Siaga Banjir.

Padahal, fitur tersebut berguna untuk memberikan informasi mengenai kondisi pintu air.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata dia.

Pada versi terbarunya, pengguna hanya dapat melihat ketinggian air di tiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air.

William mengatakan, aplikasi ini lebih efektif digunakan, mengingat mayoritas warga Jakarta sudah melek teknologi.

"Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone."

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," kata William.

• Fahira Idris Sebut Ada Penyesatan Informasi soal Program Toa Rp 4 M Anies Baswedan: Bahan Serangan

Sebelumnya diberitakan, BPBD berencana membeli enam set perangkat pengeras suara canggih untuk 
memperkuat sistem peringatan dini.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (16/1/2020), Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Ridwan menjelaskan, pengeras suara yang memiliki nama Disaster Warning System (DWS) nantinya akan tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Ia mengatakan alat ini diperlukan agar informasi dapat tersampaikan ke warga dengan baik.

"Kalau tambah pakai toa kan akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi ke warga," ujar Ridwan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Ridwan mengatakan alat-alat tersebut nantinya akan dipasang di daerah-daerah rawan banjir.

"Nantinya akan dipasang di Tegal Alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Cililitan," katanya.

Pengeras suara atau toa tersebut nantinya akan menggunakan dana sebesar Rp 4 miliar yang berasal dari APBD 2020.

Lihat video selengkapnya mulai menit 0.44:

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski/Anung Malik)