Bahas Toa Rp 4 M, PSI Duga Ada Pengaburan Isu Pencegahan Banjir: Formula E Rp 300 M Sudah Cair

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anthony Winza menanggapi soal program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan pengeras suara atau toa untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir.

Menurutnya sistem pengadaan toa tersebut sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari upaya pencegahan banjir.

Dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Kompastv, Kamis (16/1/2020), mulanya Anthony mengatakan sukses atau tidaknya program bergantung kepada sumber daya manusianya atau SDM.

"Kita lihat begini, mau sistemnya kembali ke zaman perang pun atau mau sistemnya semutakhir apapun, tapi permasalahan di sini adalah SDMnya," papar Anthony.

• Gugat Anies Baswedan, Tim Advokasi Korban Banjir DKI Singgung Kampanye Pilkada: Harusnya Sudah Fasih

"Kalau tidak dikelola dengan smart (pintar), se-smart apapun alatnya maka itu akan menjadi suatu kegagalan," tambahnya.

Anthony kemudian menyindir soal alat pompa Pemprov DKI yang berhenti beroperasi karena alasan diistirahatkan.

"Sebagai contoh, jangan sampai nanti begitu kita punya banyak toa, dianggarkan, nanti dikatakan begitu saat banjir, maaf toanya sedang diistirahatkan, lalu tidak digunakan," katanya.

"Seperti waktu itu katanya pompa diistirahatkan, itu sangat konyol."

Ia menyayangkan pompa yang seharusnya dapat berfungsi maksimal saat banjir datang justru mengalami kerusakan.

"Kedua masalah pompa, ini ada kesalahan desain atau manajemen, saya sudah keliling."

"Dikatakan bahwa ada pompa-pompa yang terendam, bagaimana caranya pompa dibuat kurang tinggi, ini kan masalah desain," lanjut Anthony.

Anthony menjelaskan toa tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peringatan dini banjir DKI Jakarta.

"Kalau memang tujuannya untuk mencegah banjir tidak, tapi ini sifatnya hanya complementary saja," terangnya.

"Memberi peringatan, kalau dibilang efektif tentu tidak, kalau untuk satu Jakarta modalnya hanya toa tentu tidak."

"Sekarang masalahnya saya enggak mau terjebak di masalah toa saja," imbuhnya.

Anthony menduga apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI membuat anggaran untuk pengadaan toa, dilakukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat soal langkah pencegahan banjir di Jakarta.

"Ini seakan-akan ada pengaburan isu bahwa masalahnya adalah peringatan dini," ujarnya.

"Ini pencegahan dulu yang jauh lebih penting," lanjut Anthony.

• Fahira Idris Sebut Ada Penyesatan Informasi soal Program Toa Rp 4 M Anies Baswedan: Bahan Serangan

Ungkit Dana Rp 300 M Formula E

Kemudian, Anthony membahas soal permasalahan APBD DKI yang berujung pada hambatan pencegahan banjir.

Ia merasa janggal akan hal tersebut, karena melihat anggaran untuk formula E yang bernilai Rp 300 miliar lebih justru sudah cair.

"Sekarang dikatakan bahwa APBD kita waktu itu defisit di 2019, sehingga tidak bisa membebaskan lahan untuk banjir, begitu katanya untuk penanganan banjir," kata Anthony.

"Di 2019, APBD perubahan, tercatat ada commitment fee untuk balapan formula E, Rp 300 miliar lebih, itu sudah cair."

"Banyak isu yang mengatakan dana APBD di 2019 ada defisit, katanya dari pemerintah pusat telat memberikan dana ke Pemprov DKI."

"Lalu akibatnya kurangnya dana tersebut lalu defisit, sehingga tidak bisa membebaskan lahan."

"Tapi nyatanya Rp 300 miliar untuk formula E sudah cair di 2019," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, BPBD berencana membeli enam set perangkat pengeras suara canggih untuk
memperkuat sistem peringatan dini.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (16/1/2020), Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M. Ridwan menjelaskan, pengeras suara yang memiliki nama Disaster Warning System (DWS) nantinya akan tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Ia mengatakan alat ini diperlukan agar informasi dapat tersampaikan ke warga dengan baik.

"Kalau tambah pakai toa kan akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi ke warga," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Ridwan mengatakan alat-alat tersebut nantinya akan dipasang di daerah-daerah rawan banjir.

"Nantinya akan dipasang di Tegal Alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Cililitan," katanya.

Pengeras suara atau toa tersebut nantinya akan menggunakan dana sebesar Rp 4 miliar yang berasal dari APBD 2020.

• Soal Toa Rp 4 M untuk Banjir, PSI Sindir Prioritas Anies Baswedan: Pencegahan Dulu Diselesaikan

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-5.48:

(TribunWow.com/Anung Malik)