Ferdinand Hutahean Sebut KPK Urung Geledah Kantor PDIP Hanya karena Diadang Sekuriti: Sangat Lucu

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean mengaku prihatin melihat drama yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PDI Perjuangan (PDIP).

Diketahui, KPK gagal melakukan penggeledahan di Kantor PDIP terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan politisi partai terkait, Harun Masiku, Kamis (9/1/2020).

Dilansir TribunWow.com, Ferdinand Hutahean terang-terangan menyebut kegagalan KPK melakukan penggeledahan itu disebabkan karena yang dihadapi adalah partai besar.

• Ungkit Undang-undang Baru, Haris Azhar Prediksikan Kinerja Pimpinan KPK: Kerjanya Cuma khotbah 

• Kantor PDIP Gagal Digeledah, Abraham Samad Bantah KPK Ugal-ugalan: Ditonton Sabang sampai Merauke

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Selasa (14/1/2020).

Ferdinand mulanya mengungkapkan pendapatnya terkait drama antara KPK dan PDIP.

"Saya sangat sedih ya dan prihatin sekali atas sebuah drama yang terjadi," ucap Ferdinand.

"OTT terhadap Wahyu Setiawan dan kawan-kawannya."

Menurutnya, kini publik justrui dipertontonkan pertikaian antara lembaga negara dan partai politik penguasa itu.

"Yang kemudian kita disuguhi tontonan dan publik Indonesia disuguhi tontonan yang sangat tidak enak betul," ujar Ferdinand.

Bahkan, Ferdinand menganggap pemberantasan korupsi oleh KPK kini tampak lucu.

"Ini menjadi sebuah proses penegakan hukum pemberantasan korupsi yang menjadi sangat lucu," kata Ferdinand.

"Saya baca beritanya enggak ketawa kok bang," sahut sang presenter.

"Saya ketawa sambil nangis," jawab Ferdinand.

• KPK Tak Kunjung Geledah Kantor PDIP, Haris Azhar Lantang Sampaikan Kritikan: Itu Namanya Pelesiran

Ferdinand menyatakan, tim penyidik KPK yang hendak menggeledah Kantor PDIP diadang dengan alasan  tak jelas.

"Ada penyidik KPK yang dibekali oleh surat tugas dan dilindungi oleh undang-undang melaksanakan tugasnya ternyata gagal hanya diadang oleh sekuriti partai politik," ucap Ferdinand.

Ia menambahkan, pengadangan terhadap KPK itu tampak tak masuk akal.

Sebab, menurutnya KPK angkat kaki dari Kantor PDIP hanya karena diadang oleh sekuriti.

"Saya tidak di lokasi tapi kan keterangan dari KPK kita harus percaya bahwa penyidik dia datang ke sana membawa surat tuga,s tapi harus balik kanan karena diadang sekuriti partai," ucap Ferdinand.

"Saya percaya sekuriti partai ini bukan orang kuat."

"Tapi partai yang besar ini yang sangat kuat."

Menanggapi pernyataan Ferdinand, Politisi PDIP Masinton Pasaribu pun angkat bicara.

"Jadi saya kan sudah luruskan tadi menurut saya enggak perlu diulas lagi," kata Masinton.

"Ini kita tim hukum kita sedang mengumpulkan itu karena ini menyangkut teknologi segala macam."

Masinton tetap kekeh menyatakan bahwa KPK bertindak ugal-ugalan saat mendatangi Kantor PDIP.

"CCTV-nya kita punya itu akan kita antarkan ke Dewan Pengawas," ucap Masinton.

"Bahwa ada tindakan ugal-ugalan di luar prosedur hukum."

Simak video berikut ini menit 5.24:

KPK Ugal-ugalan

Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan (PDI), Masinton Pasaribu mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendatangi Kantor DPP PDIP.

Diketahui, KPK sempat akan melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP, namun gagal.

Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI terpilih 2019-2020 yang menyeret nama Politisi PDIP, Harun Masiku.

Terkait hal itu, Masinton Pasaribu justru menyebut KPK 'ugal-ugalan.'

• Komentari Penggeledahan Dilakukan Sepekan setelah OTT, Haris Azhar Sebut UU KPK Tidak Efektif

Mulanya, Masinton Pasaribu menyoroti tentang tudingan yang menganggap PDIP menghalangi penggeledahan.

"Jadi kenapa di sana mudah di sini sulit, kira-kira kan begitu," ucap Masinton dikutip dari YouTube tvOneNews, Senin (13/1/2020). 

Masinton menyatakan, tim KPK yang datang ke Kantor DPP PDIP tak membawa surat tugas apapun.

Hal itulah yang diklaimnya menjadi alasan PDIP menolak penggeledahan KPK.

"Nah ketika datang tim penyelidik lapangan KPK ke Kantor DPP PDI Perjuangan itu tidak membawa surat tugas apapun," ujar Masinton.

"Sebagaimana kalau orang datang ke Kompas mau masuk ke ruangan Pemred lah atau apa."

Namun, pernyataan Masinton itu langsung disahut oleh sang presenter.

"Kan karena tidak butuh izin dari Dewan Pengawas tadi?," tanya presenter.

"Surat tugas bukan izin ini, bedakan surat tugas dengan surat izin," jawab Masinton.

Menurutnya, tim KPK perlu membacakan surat tugas penggeledahan yang dibawa.

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Masinton Pasaribu Blak-blakan Sebut KPK Ugal-ugalan, Ini Alasannya

Namun, hal itu tak dilakukan oleh tim KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP.

"Yang datang itu harus membacakan surat tugasnya," jelas Masinton.

"'Kami petugas ini, kami ditugaskan datang kemari dalam rangka penanganan perkara ini dan objeknya yang akan kami segel ini '," imbuhnya.

Hal itulah yang menyebabkan Masinton menyebut KPK ugal-ugalan.

"Itu tidak ada dan tidak dibacakan oleh penyelidik," ucap Masinton.

"Ini yang saya sebut tadi cara ugal-ugalan."

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa ada segelintir orang di KPK yang belum bisa menerima berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi.

"Ini yang belum move on cara kerja KPK dengan undang-undang 19 2019 ini dia masih menggunakan cara ugal-ugalan," ujarnya.

"Sementara Undang-undang 19 tahun 2019 ini mengatur supaya tidak ugal-ugalan ini penyelidik."

Ucapan Masinton itu pun kembali ditimpali oleh sang presenter.

"Ugal-ugalan atau gagap sebenarnya?," tanya presenter.

"Ini malapraktik, ini ugal-ugalan," jawab Masinton.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)