Sempat Tegang dengan China, Moeldoko Sebut Indonesia Siap Buka Kerja Sama di Natuna: Dengan Siapapun

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan Indonesia terbuka soal peluang kerja sama di Natuna.

Ia mengatakan Indonesia tidak tertutup dalam peluang kerja sama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (10/1/2020), Moeldoko mengatakan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan negara mana pun, tidak hanya dengan China.

"Bukan hanya dengan China, dengan siapapun," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2020).

• Ketatkan Patroli di Natuna, TNI Pastikan Kapal China Sudah Keluar dari ZEE Indonesia

Ia kemudian memberikan contoh kerja sama Indonesia bersama Exxon Mobile di Natuna.

Indonesia bekerja sama dengan perusahaan minyak asal amerika tersebut untuk mengelola sumber minyak yang banyak terdapat di daerah tersebut.

"Jadi semua negara bisa mengelola, hak berdaulat bisa dikerjasamakan," tambah Moeldoko.

Moeldoko mengatakan soal kerja sama, sudah tertuang dalam aturan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

"Ada salah satu ayatnya, pasalnya, mengatakan bisa saja di ZEE itu bisa kerja sama. Kerja sama bisa, yang penting ada ikatan kerja sama," katanya.

Meskipun Indonesia sudah menyatakan siap terbuka untuk tawaran kerja sama, Moeldoko menyebut hingga kini belum ada langkah dari pemerintah China untuk mengajukan kerja sama di Natuna.

Sebelumnya diberitakan, hubungan antara Indonesia dan China sempat tegang karena masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai asal China secara ilegal ke ZEE Perairan Natuna.

Direktur Operasi Laut Bakamla (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia, Laksma Nursyawal Embun mengatakan kapal-kapal asal China tersebut telah terpantau berada di perairan Natuna sejak Selasa (10/12/2019).

Langkah China telah terbukti melanggar aturan yang teradapat dalam UNCLOS 1982.

• Reaksi Prabowo setelah Disebut Lembek soal Natuna: Enggak Apa-apa

Jokowi Ajak Jepang Investasi di Natuna

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Motegi Toshimitsu di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (10/1/2020).

Kunjungan ini merupakan yang pertama dalam masa jabatan Motegi Toshimitsu sejak dilantik pada 11 September 2019.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Setelah mengunjungi Istana Merdeka, Menlu Jepang melanjutkan agendanya ke Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengatakan salah satu topik pembahasan adalah investasi di pulau-pulau terluar.

Salah satu target investasi pengembangan adalah wilayah yang baru-baru ini menjadi konflik, yakni Kepulauan Natuna.

Sejauh ini, Jepang dan Indonesia sudah melakukan kerja sama pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Pengembangan tersebut dilakukan melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), peningkatan kapasitas nelayan, dan pengembangan wisata.

"Selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar, investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan," kata Retno, Jumat (10/1/2020).

• Soroti Sikap Prabowo saat Tanggapi Konflik Natuna, Najwa Shihab: Saat Debat Capres Kok Berapi-api?

Dubes China Sebut Investasi Tak Akan Terpengaruh

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mengatakan permasalahan Natuna tidak akan memengaruhi investasi China ke Indonesia.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Xiao yakin tidak akan ada dampak ekonomi dari persoalan di Natuna.

"Saya tidak berpikir (akan berdampak pada investasi) seperti itu, enggak," kata Xiao Qiao dalam acara China Business Forum-Enchancing The Power of Indonesia Capital Market, Rabu (8/1/2020).

• Prabowo Tak Khawatir Penangkapan Kapal Asing Hambat Investasi dan Hubungan Bilateral: Kita Cool Saja

Dikutip dari Kompas.com, Xiao menyatakan konflik yang terjadi saat ini hanyalah perbedaan perspektif.

Menurutnya selama ini Indonesia dan China punya hubungan yang baik sehingga tidak akan memengaruhi urusan bisnis kedua negara.

"Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area, tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda," kata Xiao.

Ia berpendapat masalah di perairan Natuna saat ini dapat selesai dengan komunikasi yang baik.

"Kami bisa menyelesaikan masalah ini. Kami memiliki komunikasi yang baik dan saya pikir masalah kami akan terselesaikan dengan baik," lanjutnya.

Xiao menegaskan permasalahan di Natuna tidak akan memengaruhi hubungan kedua negara, termasuk investasi dari China ke Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal serupa.

Ia meyakini tidak akan ada pengaruh terhadap kesepakatan investasi di antara kedua belah pihak.

"Enggak ada. Kayak kakak beradik kan suka juga gesekan," kata Luhut.

• Reaksi Prabowo Subianto saat Pernyataannya soal Natuna Banyak Tuai Kritikan

Indonesia Jaga Hubungan dengan China

Menurut pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira menilai wajar apabila Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan China.

Dikutip dari Tribunnews.com, selama ini Indonesia memang berusaha menjaga komunikasi dengan China, terutama dengan para investor.

"Indonesia memang punya kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan negeri tirai bambu," kata Bhima Yudhistira.

Ia menjelaskan posisi Tiongkok sangat penting bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.

Diketahui, jumlah investasi yang diberikan China saat ini berada di posisi dua terbesar menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ini bisa dimaklumi, sebab berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), China adalah negara dengan investasi terbesar kedua di Indonesia," kata Bhima.

Menurut Bhima, investasi yang dikucurkan China mencapai nilai USD 3,3 miliar dalam periode Januari sampai September 2019.

(TribunWow.com/Anung Malik/Brigitta Winasis)