Soal Polemik Natuna, Presiden Jokowi: Kedaulatan Tak Ada Tawar Menawar

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengunjungi wilayah Natuna pada Rabu (8/1/2020).

Dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2020) Presiden menyatakan sikap tegasnya soal kedaulatan negara.

Meski Natuna berada di wilayah terluar Indonesia, ia menegaskan kawasan tersebut merupakan bagian dari Indonesia.

• Sindir Pihak yang Teriak Perang dengan China demi Natuna, Ali Ngabalin: Ente Punya Kekuatan Apa?

“Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan."

"Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” tegas Jokowi di hadapan para nelayan.

Ia juga menyinggung soal kedaulatan negara yang tak boleh ditawar.

"Dan yang namanya kedaulatan itu tak boleh ditawar, tak ada tawar menawar

Mengenai insiden kapal asing, Jokowi mengatakan kapal berbendera Tiongkok itu tak masuk wilayah Indonesia.

Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden.

"Yang ada hanya masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif, bisa lewat semua kapal? Tentu bisa, tapi hati-hati kalu dia nyuri ikan, nah itu baru boleh diusir atau ditangkap."

"Tapi tidak masuk dalam teritori Indonesia, tolong ini dibedakan," ujar Jokowi.

Lihat video selengkapnya mulai menit ke 1.51:

• Nelayan Pantura Cerita Bentrok Fisik dengan Kapal Asing di Natuna, Lempar Botol hingga Bakar-bakaran

Mengenai pengamanan di Natuna, TNI sudah mengerahkan Jet tempur F-16 yang diterbangkan dari Pekanbaru.

Untuk memperkuat operasi pengamanan, TNI mengadakan Operasi Lintas Elang 20 yang dipusatkan di perairan Natuna.

Dalam operasi lintas elang 20, TNI mengirim jet tempur F-16 dan sejumlah personel TNI.

Dikutip dari tayangan Kompas Pagi, Kamis (9/1/2020), Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsma Ronny Irianto Moningka menyebut pengiriman ini telah sesuai dengan perintah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Diberikan perintah Panglima TNI, diberikan perintah untuk melakukan Operasi Lintas Elang," ujar Marsma Ronny Irianto Moningka.

Marsma Ronny Irianto juga menyebut jika Operasi Lintas Elang merupakan operasi rutin.

• Mahfud MD Ungkap 2 Tugas yang Diberikan Jokowi Selesaikan Polemik Natuna: 470 Kapal Siap Berangkat

Tak hanya menempuh langkah represif, pemerintah Indonesia pun mengajukan langkah diplomasi.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Wakil Presiden Maruf Amin.

DIkutip dari Kompas.com, Rabu (8/1/2020),  ia menyatakan Laut Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dengan demikian, kapal-kapal China ataupun negara lain  tak boleh sembarangan melintas di Laut Natuna.

"Saya kira menurut saya yang harus dipegang itu adalah apa yang dikemukakan oleh Presiden, bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto," ujar Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Maruf Amin berharap, Tiongkok dapat memahami hal tersebut.

"Kita harapkan China menyadari itu. China menghormati aturan-aturan itu sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta.

"Secara yuridis itu adalah bagian Indonesia maka pernyataan (Presiden Joko Widodo) yang mengatakan kita akan bela kedaulatan itu saya kira menjadi pegangan," kata Ma'ruf lagi.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)