Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Salim Said Singgung Tindakan Tegas: Senjata yang akan Bicara

TRIBUNWOW.COM - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, Salim Said angkat bicara soal konflik yang terjadi di perairan Natuna.

Dilansir TribunWow.com, Salim Said menyatakan ada sejumlah tindakan yang mungkin dilakukan pemerintah Indonesia jika kapal China benar-benar tak mau meninggalkan wilayah Natuna.

Diketahui, beberapa waktu terakhir China mengklaim kepemilikan perairan Natuna.

Hal itulah yang kemudian memancing pemberitaan soal kemungkinan terjadinya perang di antara dua negara ini.

• Masalah Natuna juga sempat Memanas di Tahun 2016, Jokowi Langsung Datang dan Rapat di Kapal Perang

• Soal Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna, Ketua Himpunan Nelayan Sindir Menteri KKP Sebelumnya

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Selasa (7/1/2020), Salim Said menyebut kapal China harus segera diusir dari perairan Natuna.

"Ya kalau dia melanggar wilayah kita ya harus diusir dong," ujar Salim Said.

Bahkan, jika kapal China enggan mundur, Salim Said menyebut pemerintah Indonesia dapat menggunakan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Kalau dia melawan ya itu kita terpaksa menggunakan alutsista itu," ucap Salim Said.

"Kan sederhana sekali itu persoalannya."

Lantas, Salim Said menyinggung soal kemungkinan adanya unsur politis dalam konflik ini.

"Lah iya politis dong, kalau melibatkan negara lain itu kan jelas unsur politik," kata dia.

"Jangan lupa kalau terlibat di situ alutsista senjata, dia lupa bahwa penggunaan senjata itu adalah kelanjutan dari penggunaan politik."

"Tidak ada negara berkonflik tanpa bermula dengan konflik politik."

Namun, menurut Salim Said, ada cara beradab yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik Natuna ini.

"Kalau cara beradab ya cara politik, apa itu?," kata Salim Said.

"Pemerintah Indonesia bicara dengan pemerintah China."

• Para Menteri Beda Sikap soal Klaim China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar

Untuk mempertahankan wilayah Natuna, Salim Said menyebut Indonesia bisa memperingatkan China untuk segera mundur.

"Ini akan melibatkan persepsi, kalau persepsi Indonesia berdasarkan hukum bahwa itu wilayah Indonesia maka kita mau bicara sama China," ujarnya.

"'Ngapain lu masuk wilayah gue?'," imbunya.

Namun, pada kondisi tertentu, pemerintah Indonesia disebutnya juga perlu berunding dengan China,

"Lah, kalau China bilang 'Itu wilayah saya', ya kita harus berunding," kata Salim Said.

Lantas, jika perundingan tak mendapatkan titik temu, perang akan terjadi di antara dua negara.

"Kalau perdebatan tidak selesai, maka di situ senjata akan bicara, alutsista akan bicara," ungkapnya.

"Tapi apakah betul separah itu keadaan?"

Melanjutkan penjelasannya, Salim Said menyebut China memiliki sejumlah masalah yang belum terselesaikan.

Hal itulah yang menyebabkan China harus mengambil sumber daya alam dari negara lain.

"Saya ingin mengingatkan Anda, kita semua, China itu punya persoalan-persoalan," kata Salim Said.

"Banyak pengangguran di sana, penduduknya bertambah terus, jadi ada kebutuhan untuk mencari bukan hanya lapangan kerja di negara lain, tapi juga sumber-sumber dari negara lain," imbunnya.

Simak video berikut ini menit 7.45:

Kemungkinan Terjadinya Perang

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengimbau TNI Angkatan Laut (AL) untuk tak melepaskan tembakan ke arah kapal China di perairan Natuna.

Diketahui, kapal China kini berada di perairan Natuna dan mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut.

Dilansir TribunWow.com, Hikmahanto Juwana pun menyinggung soal penjagaan militer Indonesia di wilayah perairan Natuna kini.

Ia tak menampik adanya kemungkinan terjadinya perang jika TNI AL melepaskan tembakan ke arah kapal China.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube tvOneNews, Minggu (5/1/2020).

Mulanya, Hikmahanto menyinggung kejadian serupa yang terjadi pada 2016.

Ia pun menyebut nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"2016 instruksi presiden waktu itu jelas pada Ibu Susi untuk nelayan-nelayan di Pantura hadirkan di Natuna," ucap Hikmahanto.

"Kemudian konsesi-konsesi yang sudah diberikan oleh Kementerian ESDM terkait landas kontinen langsung diekseskusi."

"Itu yang harusnya kita lakukan. Lalu kasih perlindungan."

• Soal Natuna, Mahfud MD Sebut Indonesia Tak akan Perang dengan China: Hubungan Lanjut seperti Biasa

Hikmahanto menjelaskan, pemerintah Indonesia perlu serius dalam menjaga perairan Natuna.

Satu diantaranya adalah dengan mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna.

"Kan itu wilayah kita, kita kan mengeksplorasi," ujar Hikmahanto.

"Mengeksploitasi, kenapa kita harus berpikir menimbulkan resiko?"

Lantas, ia menyebut kekayaan alam perairan Natuna justru dinikmati oleh nelayan China.

"Sementara China itu tidak berpikir seperti itu," ujar Hikmahanto.

"Dia suruh nelayannya masuk ke sana, kalau perlu nanti akan dieksploitasi."

"Kenapa kita harus berpikir sebaliknya jadi kayak menyerah?"

Hikmahanto menyebut, pengamanan milietr sebenarnya tak diperlukan dalam masalah ini.

Sebab, yang menjadi permasalahan di Natuna bukanlah persoalan kedaulatan negara.

"Bukan penguatan militer karena ini bukan masalah kedaulatan," kata dia.

• Sebut Edhy Prabowo Tak Tegas, Pakar Hukum Soroti Kapal Asing di Natuna: Masyarakat China Tertawa

Meskipun demikian, ia tak menampik jika ada kemungkinan persoalan ini akan menjadi lebih serius.

"Kalaupun sekarang ada latihan militer itu siapa tahu konflik di situ berubah menjadi perang panas," ujarnya.

"Katakanlah ada lontaran peluru, tapi jangan sampai TNI kita, TNI Angkatan Laut melemparkan peluru pertama karena kita akan salah."

Menurut Hikmahanto, hal tersebut perlu dilakukan untuk menegaskan pada China bahwa ketegasan Indonesia dalam mempertahankan perairan Natuna masih konsisten hingga kini.

"Nah itulah yang kemudian siap-siap dan menunjukkan pada pemerintah China bahwa kami kebijakannya 2016-2020 konsisten, sama, seperti itu," ucapnya.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)