Soal Natuna, Moeldoko Blak-blakan Akui Pernah Buat China Memohon hingga Tegas Beri Ancaman Ini

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengungkap pengalamannya saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Moeldoko mengaku pernah membuat duta besar China sampai memohon-mohon padanya.

Dilansir TribunWow.com, Moeldoko pun mengimbau pemerintah China untuk tak main-main pada perairan Natuna.

Diketahui, China mengklaim perairan Natuna atas dasar nine dash line.

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

• 4 Solusi atasi Ketegangan dengan China soal Natuna Dibeberkan oleh Pakar Hukum: Jangan Berunding

Hal itu pun memicu konflik dengan pemerintah Indonesia.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (6/1/2020), Moeldoko mengaku pernah menangkap nelayan China yang melanggar aturan.

"Saya punya pengalaman ini, perlu dicatat juga, ada pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan China dan kita tangkap waktu itu," kata Moeldoko.

"Akhirnya apa yang dilakukan duta besar China?"

Disebutnya, waktu itu duta besar China bahkan memohon-mohon pada Moeldoko agar melepaskan nelayan yang ditangkap.

"Mohon-mohon, 'Mohon panglima kapal ini bisa dilepas'," ucapnya.

" 'Entar dulu, tidak semudah itu, saya tahan dulu melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan itu saya bisa lepaskan'," imbuh Moeldoko.

• Kemungkinan Angkatan Laut Indonesia Keluarkan Tembakan untuk Kapal China di Natuna

Berdasar pengalaman tersebut, Moeldoko mengimbau Panglima TNI yang kini untuk bertindak tegas.

Ia menyebut klaim China atas perairan Natuna tak dapat dibiarkan.

"Maknanya apa? Kita harus lakukan tindakan, tidak boleh kita biarkan," ujarnya.

"Karena ini bagian dari wilayah kita yang secara hukum internasional diberikan hak untuk mengelola."

Lebih lanjut, Moeldoko memberikan wanti-wantinya pada pemerintah China untuk tak coba-coba mempermainkan Indonesia.

Menurutnya, perairan Natuna adalah milik Indonesia dan tak dapat diganggu gugat.

"Jadi jangan coba-coba menganggu kami untuk mengelola itu, itu hak kami," ujar Moeldoko.

"Gitu loh kira-kira."

Lantas, Moeldoko pun menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal konflik Natuna.

Jokowi disebutnya melarang diadakannya negosiasi dengan pemerintah China.

"Jadi Pak Presiden mengatakan tidak ada tawar menawar, dan tidak ada negosiasi," ujarnya.

"Enggak perlu negosiasi, dilarang negosiasi kalau menurut saya harus tegas."

Simak video berikut ini menit 1.00:

Luhut Binsar Bela Edhy Prabowo

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal konflik di perairan Natuna.

Diketahui, pemerintah China mengklaim kepemilikan perairan Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pun menjadi sorotan seusai kapal China memasuki wilayah Natuna.

Semenjak Edhy Prabowo menjabat, kapal asing dianggap berani melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.

Terkait hal itu, melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020), Luhut Binsar pun mengungkapkan pembelaannya terhadap Edhy Prabowo.

• Pakar Hukum Internasional Sesalkan Sikap Prabowo soal Natuna, Ungkap yang Harusnya Segera Dilakukan

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy (menjabat) ini lebih banyak kapal (asing) masuk," kata Luhut.

"Tidak benar itu, saya ulangi sekali lagi itu tidak benar."

Luhut mengklaim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tetap bekerja sebagaimana mestinya meski kapal asing kini menyerbu perairan Natuna.

"Karena kami punya data lengkap kok," kata Luhut.

"KKP itu masih bergerak, hanya saja kan memang intesitasnya coast guard belum bisa sebanyak yang lain karena kapalnya terbatas."

Lantas, Luhut menyinggung soal penyelundupan nikel yang belum lama ini diungkap oleh KKP.

Kala itu, semua kapal milik KKP terlalu fokus mengurusi penyulundupan nikel tersebut.

Hingga lalai menjaga perairan Natuna.

Hal itulah yang disebutnya menjadi jalan pembuka bagi kapal China untuk memasuki wilayah Natuna.

• Sikap Prabowo atas China soal Natuna Diprotes Pakar Hukum sambil Berkali-kali Tunjuk-tunjuk Kamera

"Kemarin misalnya kita mobilisasi, penanganan nikel yang diselundupkan itu ada beberapa puluh kapal kita pindak ke sana semua," ujar Luhut.

"Kita belum mampu di Barat, lalu orang lain datang masuk."

"Kalau barang ndak kau jaga ya orang datang lah."

Kini, setelah kapal China memasuki Natuna, Luhut bersama jajarannya akan memperbaiki penjagaan agar kejadian serupa tak kembali terulang.

"Coba kau enggak jaga rumahmu kan orang datang kan. Jadi kita perbaiki penjagaan kita ," ujar Luhut.

Lantas, ia kembali menegaskan Edhy Prabowo bukanlah orang yang patut disalahkan atas kejadian ini.

"Tapi bukan si coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerja setelah Pak Edhy tidak betul juga itu," kata Luhut.

"Saya ingin luruskan itu karena saya ikuti betul."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)