Pakar Hukum Internasional Sesalkan Sikap Prabowo soal Natuna, Ungkap yang Harusnya Segera Dilakukan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana memberikan kritiknya pada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hikmahanto Juwana menyampaikan kritik itu terkait pesan Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat lebih kalem menghadapi persoalan Natuna.

Mulanya, Hikmahanto berharap agar Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto datang langsung ke Natuna Utara untuk melakukan rapat.

• Bahas tentang Konflik RI dan China di Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar soal Kedaulatan

Prabowo Subianto harus bisa menunjukkan bahwa Natuna merupakan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia.

Seperti yang dilakukan Menteri Pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu.

"Nah kalau misalnya mau ada kegiatan konkret yang sebenarnya saya ingin lihat itu adalah Menteri Pertahanan," ujar Hikmahanto dalam tayangan YouTube tvonenews, Minggu (5/1/2020).

"Seperti pada tahun 2016 datang ke Natuna Utara, lakukan rapat di sana, tunjukkan kami Indonesia menguasai secara efektif Zona Ekonomi Eksklusif bukan kedaulatan seperti itu," saran Hikmahanto.

Kemudian, Hikmahanto menduga China kini tengah mengetes seberapa kuat Indonesia.

"Jadi empat hal sekarang ini China sedang mengetes muka-muka baru di kabinet. Apakah mereka sekuat Pak Jokowi ketika 2016, harapan mereka tidak kuat," duga Hikmahanto.

Akibatnya, Hikmahanto mengkritik pesan yang disampaikan Prabowo Subianto sebelumnya untuk tetap tenang menghadapi Natuna.

Bagi Hikmahanto, seharusnya Prabowo Subianto menampakkan sikap tegasnya dengan segera menangani langsung masalah itu.

"Maka saya agak kritisi ketika Pak Menhan mengatakan sabar, cool down, dan sebagaianya. Jangan."

"Harusnya Pak Menhan bilang, bahwa kami akan hadir di Natuna Utara, kami akan lakukan rapat di sana, itu pertama yang harus dilakukan," kritik Hikmahanto.

• Tak Mau Nego dengan China soal Kapal yang Masuk ke Natuna, Mahfud MD: Enggak Usah Ngotot-ngototan

Lihat videonya mulai menit ke-19:41:

China Klaim Natuna karena Nine Dash Line

Hubungan diplomatik Indonesia dengan China sedang memanas karena permasalahan batas wilayah laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau, nine dash line (sembilan garis putus-putus) yang diklaim China.