Konflik RI dan China di Natuna
Sebut Edhy Prabowo Tak Tegas, Pakar Hukum Soroti Kapal Asing di Natuna: Masyarakat China Tertawa
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut kebijakan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, justru melunak.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Tapi bukan untuk kemudian tanda kutip mungkin yang dipersepsikan oleh publik juga untuk dipertahankan oleh TNI kita," kata Hikmahanto.
"Karena hak berdaulat itu di laut lepas, tidak boleh ada kedaulatan di situ."
• Pakar Hukum Internasional Ungkap Motif Kapal China Masuk di Natuna, Singgung Wajah Baru di Kabinet
Lantas, Hikmahanto pun menyinggung kebijakan Edhy Prabowo yang enggan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.
"Betul sekali, jangan sampai nanti pemerintah China atau masyarakat China tertawa," kata Hikmahanto.
"Seolah-olah Indonesia ini tidak bisa membedakan antara kedaulatan dengan hak berdaulat."
Hikmahanto menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo itu menguntungkan pemerintah China.
Namun, malah merugikan pemerintah Indonesia.
Ia menilai, kebijakan Edhy Prabowo itu tak tegas.
"Itu yang harusnya sinyal baik untuk China, tapi sinyal enggak baik di Indonesia, seolah-olah sudah lunak," ujar dia.
Pernyataan Hikmahanto itu pun langsung ditanggapi oleh sang presenter.
"Sinyal baik untuk pencuri ikan tapi sinyal tidak baik bagi Indonesia gitu ya?," tanya presenter.
"Iya betul," jawab Hikmahanto.
Hikmahanto lantas mengungkap fakta baru soal kondisi perairan Natuna.
Ia menyebut nelayan di Natuna Utara selama ini kerap dihalau oleh kapal China saat berlayar.
"Jadi sekarang yang harus dilakukan kalau menurut saya kapal-kapal KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kita harus melindungi nelayan kita di Natuna Utara," ucap Hikmahanto.
