Mahfud MD Tegaskan Tak Akan Lakukan Negosiasi dengan China soal Polemik Laut Natuna

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan sikap tegas pemerintah Indonesia atas polemik di Laut Natuna.

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (5/1/2020), Mahfud meminta agar seluruh kapal asing yang masuk wilayah Indonesia itu harus diusir.

Mahfud berujar pihaknya tak mau melakukan negosiasi.

• Jadi Dasar Klaim China atas Perairan Natuna, Apa Itu Nine Dash Line yang Ditolak Indonesia?

Menurutnya, negosiasi dapat dilakukan apabila daerah tersebut merupakan daerah sengketa.

Sedangkan, wilayah perairan Natuna merupakan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.

Hal ini sesuai dengan hukum internasional yang berlaku oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

"Kita lihat saja. Pokoknya kita tidak mau negosiasi. Kalau dia (kapal asal China) masuk, kita usir," kata Mahfud MD, saat menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Ia juga mengaku pemerintah akan melakukan apappun demi kedaulatan negara.

"Sudah siap-siap. Sudah diumumkan kan. Sudah siap ke sana."

"Apapun yang kita miliki harus kita gunakan untuk menjaga kedaulatan kita," ucap Mahfud.

Saat ini, patroli masih dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Laut Natuna.

"Sudah diputuskan patroli akan diperkuat. Penguatan kapal-kapal yang sekarang ada di tempat lain dikerahkan ke sana," ucap Mahfud MD.

"Untuk menghalau. Kita tidak berperang ya. Kita menghalau untuk menjaga kedaulatan kita sendiri," kata dia.

• Mantan KSAL Bernard Kent Ungkap Harus Tegas soal Masuknya Kapal China ke Natuna: Kita Boleh Tembak

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan pihaknya sudah menerjunkan enam kapal untuk mengamankan periran yang berbatasan dengan Laut China Selatan itu.

"Kemarin ada empat kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan saat ini kami tambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran," kata Yudo, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2020).

Yudo menuturkan, terdapat sejumlah dua kapal Coast Guard China serta satu kapal pengawasan perikanan milik pemerintah China di timur Laut Natuna.

Ia menyebut, tak ada batas waktu toleransi untuk mengusir kapal berbendara China tersebut.

Untuk itu, ia sementara berkantor di Natuna sampai masalah ini selesai.

• Pengamat Beberkan Cara Menangkan Pertarungan atas Klaim Natuna dari China, Sebut Kata Kunci

Sebelumnya diberitakan, ketiga kapal berbendera China ini ketahuan sedang mengambil ikan di perairan Indonesia.

Ketiga kapal ini kemudian diusir oleh KRI Tjiptadi

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut Fajar Tri Rohadi mengatakan, peristiwa itu terjadi, Senin (30/12/2019).

"Sementara pergerakan KRI Tjiptadi-381 terus dihalau oleh Kapal Cost Guard China yang mengikuti dari lambung kiri," kata suara yang terdengar dari tayangan Kompas TV.

"KRI Tjiptadi-381 mempertahankan halu dan kecepatan, sementara Kapal China Coast Guard bergerak mendekat mencoba menghalangi halu dari KRI Tjiptadi-381," jelasnya.

 Lihat video selengkapnya:

 (TribunWow.com/Fransisca Mawaski)