Breaking News:

Konflik RI dan China di Natuna

Kapal China Masuki Perairan Natuna, Pakar Hukum Soroti Pernyataan Prabowo Subianto: Harusnya Tegas

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana buka suara soal polemik masuknya kapal coast guard milik milik China di perairan Natuna.

Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
YouTube metrotvnews
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana dalam kanal YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana buka suara soal polemik masuknya kapal coast guard milik milik China di perairan Natuna.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Hikmahanto Juwana menyoroti kebijakan yang diterapkan di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Tak hanya soal kebijakan Edhy Prabowo, Hikmahanto Juwana juga menyinggung pernyataan yang disampaikan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020).

Mahfud MD Tegaskan Tak Akan Lakukan Negosiasi dengan China soal Polemik Laut Natuna

Bakamla Ungkap Kondisi Terkini Natuna: Tidak Pergi, Jumlah Kapal China yang Masuk Justru Bertambah

Terkait soal maraknya kapal China di perairan Natuna, Hikmahanto mulanya menyinggung para menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

Ia menganggap, sikap yang ditunjukkan para menteri justru berseberangan dengan pemerintah.

"Jadi sebenarmnya respon kita sudah bagus, cuma ada mungkin beliau-beliau yang menjadi menteri saat ini seolah-olah suaranya agak berbeda dengan pemerintah," ucap Hikmahanto.

Hal itulah yang menurutnya membuat kapal China berani berada perairan Natuna.

Hikmahanto menyatakan, pemerintah China seolah-olah sedang menguji ketegasan para menteri di kabinet baru.

"Nah ini yang mungkin dari pihak pemerintah China sedang menguji apakah muka-muka baru di kabinet ini punya konsistensi apa tidak dengan kebijakan yang diambil selama ini oleh Indonesia," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, China disebutnya juga pernah menguji Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 lalu.

"Itu yang dicoba karena Presiden Jokowi aja kan dicoba seperti itu," kata Hikmahanto.

"Tapi presiden selalu menegaskan bahwa sembilan garis putus tidak diakui."

"Bahkan ketika ketangkap kapal nelayan China yang punya peta dan peta itu menjorok ke wilayah Natuna kita presiden langsung datang ke sana," sambungnya.

Hikmahanto menilai, pemerintah China tengah mencoba melihat konsistensi sikap Indonesia setelah menteri kabinet baru resmi dilantik.

"Nah mungkin ini sekarang pemerintah China mau melihat apakah konsistensi itu ada atau tidak," ujarnya.

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana dalam tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020).
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana dalam tayangan YouTube metrotvnews, Minggu (5/1/2020). (YouTube metrotvnews)

Pengamat Beberkan Cara Menangkan Pertarungan atas Klaim Natuna dari China, Sebut Kata Kunci

Terkait hal itu, Hikmahanto pun menyinggung pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Diketahui, Edhy Prabowo sempat menyatakan tak akan menenggelamkan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin.

Hikmahanto menyebut, kebijakan Edhy Prabowo justru melunak dibandingkan dengan era Susi Pudjiastuti.

"Karena kan Menteri Perikanan mengatakan bahwa kalau nanti ditangkap tidak perlu lagi ditenggelamkan," ucap Hikmahanto.

"Jadi seolah-olah malah melunak."

Melanjutkan penjelasannya, Hikmahanto juga menyinggung nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Ini yang dicoba apakah memang demikian, oleh karena itu Pak Menhan menurut saya jangan mengatakan kita bersabar," kata dia.

Ia mengimbau Prabowo Subianto untuk bersikap lebih tegas dalam menghadapi persoalan Natuna ini.

"Tapi harusnya Pak Menhan juga tegas mengatakan bahwa kita akan ke Natuna Utara," ujar Hikmahanto.

" 'Saya akan melihat sendiri kondisi di sana seperti apa'," imbuhnya.

"Jadi untuk menunjukkan bahwa Indonesia konsisten, 2016-2020 konsisten."

Lantas, Hikmahanto juga menyoroti soal persiapan anggota TNI mengamankan perairan Natuna.

Ia menilai, sikap TNI tersebut cukup berlebihan.

"Tapi menurut saya ini satu hal, tidak perlu kemudian TNI kita seolah-olah mau siap-siap perang," kata dia.

"Karena ini bukan masalah kedaulatan yang dilanggar. Tapi ini hak berdaulat."

Simak video berikut ini menit 3.09:

Jumlah Kapal China di Natuna Semakin Bertambah

Direktur Operasi Laut Bakamla (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia, Laksma Nursyawal Embun mengungkap kondisi terbaru perairan Natuna.

Sebagaimana diketahui, perairan Natuna kini dimasuki oleh sejumlah kapal coast guard milik China.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube tvOneNews pada Minggu (5/1/2020), Nursyawal mengatakan bahwa kapal China yang masuk ke Natuna justru bertambah.

Nursyawal menjelaskan bahwa lima kapal itu tidak semua di dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

"Berita yang terbaru pukul 17.00 WIB kita masih memonitor dari Puskodal Bakamla yaitu kita monitor ada lima kapal coast guard China."

"Dua berada di daerah ZEE kita terus kemudian, terus kemudian tiga masih berada di luar ZEE kita."

"Ini informasi terbaru yang kami terima dari Puskodal demikian," jelas Nursyawal.

Pencurian Ikan Merajalela, Bupati Natuna Sebut Kapal Asing Tak Kapok meski Ditenggelamkan

Nursyawal lantas membenarkan pertanyaan presenter bahwa memang ada penambahan jumlah kapal China ke Indonesia.

Nursyawal mengatakan bahwa awalnya ia hanya mengetahui ada dua kapal China yang berada di perairan Natuna.

"Artinya ini ada penambahan ya Pak kapal coast guard China? Sebelumnya ada tiga kan pak?," tanya presenter.

"Betul, memang awalnya kemarin dari tanggal 15 sampai dengan yang kami melakukan pemberhentian pengadangan pada tanggal 23 sampai dengan 24 itu memang masih ada dua," jawab Nursyawal.

Namun, tidak hanya dua kapal coast guard China yang berada di perairan Natuna.

Dua kapal itu juga dikawal oleh satu kapal trigger.

"Namun kami sendiri sudah mendapatkan informasi juga bahwa ini tidak hanya dua coast guard, awal-awalnya memang sudah ada satu trigger China yang mengawal rombongan kapal China yang awal-awal," jelasnya.

"Ini tadi dikatakan ada total lima, tiga berada di dalam kemudian yang dua berada di luar ZEE."

"Kemudian ini artinya bagaimana mereka bisa tetap berada di situ walaupun sudah dihalau untuk tidak berada di situ?," tanya presenter.

Menanggapi pertanyaan itu, Nursyawal lantas membeberkan kronologi penemuan kapal China di perairan Natuna.

"Mungkin ini juga sudah diketahui oleh banyak masyarakat kita melalui media -media bahwa kronologis mulai awal kami mendapatkan informasi di tanggal 10 Desember bahwa ada rombongan kapal-kapal ikan China yang dikawal dua coast guard dan satu trigger," terang Nursyawal.

Soal Klaim Natuna, China Disebut Sedang Menguji Reaksi Pejabat Baru Kabinet Jokowi-Maruf Amin

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2019, Nursyawal mengatakan bahwa kapal-kapal asing itu sudah menunjukkan gelagat kurang baiknya dengan mematikan pendeteksi kapal.

"Kemudian dari Puskodal kami juga juga dapat memantau kehadiran posisi-posisi kapal tersebut dan mereka juga sudah melakukan kegiatan atau tindakan yang kurang baik ya dengan mematikan sarang-sarang mereka untuk tidak mudah dideteksi itu pada tanggal 15," lanjutnya.

Sedangkan pada tanggal 19 Desember 2019 Bakamla melakukan pemeriksaan yang akhirnya menemukan kapal-kapal itu masih di Indonesia.

Bakamla sempat meminta mereka menjaauhi Natuna dan mulanya mereka menurut.

Namun pada 23 Desember 2019, justru mereka bertemu lagi di ZEEI.

"Kemudian tanggal 19 kita lakukan pemeriksaan dan kebetulan bertemu dan saat itu memang posisi berada di landasan kontingen, kita meminta mereka bergerak ke utara, dan mereka mengikuti."

"Nah pada tanggal 23 kita bertemu lagi di ZEEI," cerita Nursyawal.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)

Tags:
Konflik RI dan China di NatunaPolemik kapal China masuk wilayah NatunaNatunaPrabowo Subianto
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved