Bahas Kapal China Terobos ZEE Natuna, Pengamat Militer Paparkan PR Besar Prabowo dan Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Masuknya sejumlah kapal nelayan dan penjaga pantai milik china ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia.

Aksi tersebut dianggap melanggar aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Dikutip TribunWow.com, Pengamat Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya atas perairan Natuna.

• Sikap Tegas Laksdya TNI Yudo Margono Usir Kapal-kapal China Penerobos ZEE Natuna: Jangan Ngotot

Connie mulanya memperingatkan kepada pemerintah bahwa jangan sampai ada perbedaan sikap dalam menangani masalah di perairan Natuna.

"Satu hal, ini enggak boleh terjadi, pejabat negara berlainan sikap," katanya di acara 'KOMPAS PETANG' Kompastv, Sabtu (4/1/2020).

Ia kemudian mencontohkan sikap keras yang diambil oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).

"Tadi contoh bisa kita lihat bagaimana Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I akan patroli di situ penuh barangkali sebulan atau lebih," jelas Connie.

Connie kemudian menyampaikan PR terbesar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Menurutnya masalah di perairan Natuna sebenarnya sudah selesai, karena memiliki dasar hukum yang jelas berupa UNCLOS 1982.

Ia juga menegaskan apa yang telah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal China harus menuruti aturan UNCLOS merupakan hal yang benar.

"Sebenarnya menurut saya PR terbesar adalah begini, Indonesia itu sudah jelas kalau masalah Natuna saya bilang sudah clear (jelas), hukum semua sudah," kata Connie.

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu harus kita dukung, konvensi hukum lautnya jelas," tambahnya.

Connie berpendapat sikap Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara poros maritim dunia belum cukp tegas.

"Tapi yang sekarang tidak jelas mungkin sikap kita tentang bagaimana mengelola maritim kita utamanya setelah presiden menyatakan presiden bervisi poros maritim dunia," tuturnya.

Demi mencapai tujuan negara poros maritim dunia, Connie memaparkan ada beberapa hal yang harus dijalankan.

"Ketika kita bervisi poros maritim dunia ada banyak hal mesti ditempuh," katanya.

"Secara hardway-nya (keras) kita harus menjadi negara pemain."

"Pemain itu artinya kita sudah bisa tampil dan ada terus patroli," lanjut Connie.

Patroli yang telat dan pengiriman pasukan ketika baru ada masalah, menurut Connie merupakan hal yang harus diubah apabila Indonesia berniat serius menjaga kedaulatannya.

"Enggak saat seperti ini, ada kejadian baru, sudah harus patrol rutin," tegas Connie.

"Kalau memang Natuna menjadi national interest (kepentingan negara), kita mesti jelas, karena dengan kita menjadi negara poros maritim, mau sampai kemana kita memproyeksikan kekuatan postur pertahanan baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara," paparnya.

• Prabowo Ingin Damai Soal Kapal Asing Masuk Natuna, Dedi Mulyadi: Kami Dambakan Kegarangan Bapak

Manfaatkan ASEAN untuk Keamanan

Setelah membahas peran dari Indonesia, Connie berlanjut mengulas bagaimana memanfaatkan posisi Indonesia yang merupakan anggota dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama ASEAN.

Menurutnya Indonesia harus bisa memanfaatkan keberadaan ASEAN.

Melalui ASEAN Indonesia dapat menginisiasi adanya patroli bersama agar kedaulatan wilayahnya dapat terjamin.

"Kedua, bagaimana sekarang kita mengaktifkan ASEAN," kata Connie.

"ASEAN ini punya namanya pilar political security (keamanan politik)."

"Menurut saya sekarang sudah harus lebih konkrit apakah kita mau membuat semacam patroli bersama, ataukah coast guard bersama."

"Tetapi harus sesuatu yang dilakukan bersama-sama kita negara ASEAN," tandasnya.

• Terkait Kapal Asing Masuki Perairan Natuna, Dahnil Anzar Sebut Prabowo Ingin Cara Damai Saja

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

Prabowo Optimis Masalah Natuna Selesai dengan Baik

Masuknya kapal nelayan asal China secara ilegal ke perairan Natuna berkibat tegangnya hubungan negeri tirai bambu tersebut dengan Indonesia.

Tak berhenti di situ, belum lama terjadi kapal penjaga pantai atau coast guard milik China juga masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (4/1/2020), insiden tersebut menuai banyak kontroversi dan reaksi dari berbagai pihak, salah satunya berasal dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Prabowo meyakini melalui negosiasi dan perundingan dengan Negara China, mereka dapat menemukan suatu solusi yang baik.

"Kita tentunya, kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baik di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik," ujarnya.

Tidak nampak keinginan dari Prabowo untuk menyelesaikan masalah perairan Natuna dengan cara kekerasan.

Prabowo berdalih posisi China yang saat ini merupakan negara sahabat Indonesia adalah alasan dirinya yakin permasalahan masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan Natuna dapat diselesaikan secara baik-baik.

"Saya kira kita harus selesaikan dengan baik, bagaimanapun China adalah negara sahabat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal pelanggaran yang telah dilakukan oleh China.

Retno mengatakan bahwa masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai secara ilegal ke wilayah ZEE perairan Natuna merupakan sebuah bentuk pelanggaran dari hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa dikenal dengan nama UNCLOS 1982.

Ia menuntut China untuk mematuhi UNCLOS 1982, karena China adalah negara yang turut menyetujui berlakunya UNCLOS 1982.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

(TribunWow.com/Anung Malik)