Blak-blakan Tolak Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika Justru Dukung Kebijakan Anies Baswedan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hidrodinamika, Muslim Muin bersyukur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mengikuti kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadimuljono sempat terlibat beda pendapat dengan Anies Baswedan soal normalisasi Kali Ciliwung.

Basuki Hadimuljono menginginkan program normalisasi, namun Anies Baswedan justru cenderung ingin melakukan naturalisasi Kali Ciliwung.

Terkait hal itu, melalui tayangan YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020), Muslim Muin terang-terangan juga mengaku tak sependapat dengan Menteri Basuki Hadimuljono.

• Banjir Surut, Rumah Roy Marten Dapat Serangan Ular saat Bersih-bersih Hunian

• Blue Bird Pastikan Layanannya Kembali Normal setelah Adanya Armada yang Terendam Banjir

Ia menyebut keinginan Basuki Hadimuljono itu justru akan menenggelamkan Jakarta.

"Malah saya bersyukur normalisasi tidak dilakukan," ucap Muslim.

Menurutnya, pelebaran sungai di kawasan hulu justru akan menyebabkan banjir di kawasan hilir.

"Karena kita punya Kali Ciliwung nih, ada air dari hulu dia tertahan dulu di daerah banjir itu."

"Kalau air yang tertahan ini kita perlancar, kita normalisasi, air yang ke hilir kan lebih besar kan?," sambungnya.

Muslim menjelaskan, normalisasi di hulu Kali Ciliwung akan menyebabkan luapan air di kawasan Banjir Kanal Barat (BKB).

Hal itu akan menyebabkan pusat kota Jakarta justru terendam banjir.

"Yang di hilir ini udah siap belum?," tanya Muslim.

"Ini BKB akan meluap," sambungnya sambil menunjuk siku tangan.

Ia menilai, normalisasi sungai justru akan menghancurkan Jakarta.

• Bahas Warga yang Bandel Dievakuasi saat Banjir, Anies Baswedan Ceritakan Kejadian Unik

Secara terang-terangan, Muslim mengaku tak setuju dengan pendapat Menteri PUPR, Basuki Hadmuljono.

"Jadi kalau dinormalisasi, yakin Jakarta hancur," ucap Muslim.

"Jadi terbalik saya sama Pak Menteri."

Lantas, Muslim menambahkan, normalisasi seharusnya dilakukan di kawasan Banjir Kanal Barat.

Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mengurangi banjir.

"Kalau Pak Menteri mau menormalisasi mulailah dari hilir," ujar dia.

"Mulailah dari BKB dulu, BKB itu sudah bisa belum menerima air yang begitu banyak dari Ciliwung."

Lebih lanjut, Muslim menyebut kondisi hilir Kali Ciliwung kini belum siap untuk dinormalisasi.

"Hilirnya itu tidak sanggup sekarang kondisinya," ujar dia .

"Jadi hilirnya paling tidak dikeruk, tanggulnya dipertinggi, kapasitas angkutnya itu diperbesar."

Lantas, ia pun kembali menegaskan Jakarta akan tenggelam jika Kal Ciliwung dinormalisasi.

"Tapi kalau kondisi sekarang ini, kalau dinormalisasi malah tenggelam Jakarta," tegasnya.

"Alhamdulillah Pak Anies tidak lakukan normalisasi."

Simak video berikut ini menit 1.58:

Beda Pendapat dengan Menteri

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna buka suara soal bencana alam banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta sejak Rabu (1/1/2020).

Dilansir TribunWow.com, Yayat Supriyatna menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggulangan bencana banjir.

Yayat Supriyatna pun menyinggung adanya perbedaan pendapat antara Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. 

Melalui tayangan live YouTube metrotv, Rabu (1/1/2020), Yayat Supriyatna menyatakan, penanggulangan banjir Jakarta selalu saja berbenturan dengan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.

"Masalah mendasar normalisasi memang menjadi masalah besar ketika ada masalah hulu dengan hilir," ucap Yayat.

• Bahas Warga yang Bandel Dievakuasi saat Banjir, Anies Baswedan Ceritakan Kejadian Unik

Menurutnya, ada perbedaan pendapat antara Anies Baswedan denga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Disebutnya, Anies Baswedan cenderung pesimis terhadap normalisasi di Sungai Ciliwung.

"Memang Pak Gubernur misalnya menyatakan normalisasi di Jakarta tidak akan maksimal kalau masalah di hulunya belum diselesaikan," ucap Yayat.

"Sementara Pak Menteri mengatakan penanganan normalisasi di Jakarta sudah memberikan manfaat, misalnya upaya normalisasi yang 16 kilometer itu sudah membebaskan kawasan sepanjang daerah aliran sungainya."

Yayat menyatakan, Anies Baswedan justru cenderung ingin melakukan naturalisasi untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.

"Sementara dukungan dari Pak Gubernur menginginkan normalisasi itu jika ada persyaratan di wilayah hulu bisa dituntaskan," ucap Yayat.

"Nah gubernur kan selama ini mendorong adanya naturalisasi."

Terkait perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki dengan Anies Baswedan, Yayat menyebut ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

• Jakarta Kebanjiran, Pakar Hidrodinamika Tegas Tolak Wacana Relokasi Warga: Jangan Ngaku Pancasila

Ia mengungkapkan, pembebasan tanah adalah hal yang menjadi dalam penerapan normalisasi ataupun naturalisasi untuk mencegah banjir.

"Tetapi dalam konteks realitas yang kita hadapi sekarang, persoalan normalisasi maupun naturalisasi itu terbentur dengan masalah pembebasan tanah," kata Yayat.

"Coba lihat sekarang dalam gagasan ide naturalisasi yang digagas oleh gubernur kita ingin lihat sejauh mana sudah diimplementasikan."

"Daerah mana yang sudah dibebaskan tanahnya untuk dinaturalisasi?," sambungnya.

Lantas, ia menyebut padatnya pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung-Cisadane menjadi faktor yang menyebabkan masalah banjir di Jakarta tak kunjung terselesaikan.

"Saya mendengar informasi bahwa ada persoalan pembebasan tanah," ujar Yayat.

"Normalisasi atau naturalisasi itu akan berhadapan dengan realita kondisi pemukiman yang semakin padat di bantaran sungai."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)