Soal Kursi Wagub DKI, PKS Minta Gerindra Tak Banyak Manuver: Konsistensi Pimpinan Dipertanyakan

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari menyampaikan agar kader Partai Gerindra tidak terlalu banyak melakukan manuver politik.

Hal tersebut disampaikannya dalam kaitan dengan persoalan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang masih kosong hingga saat ini, padahal periode kepemimpinan Anies tinggal 2 tahun.

Diketahui, PKS telah mengusulkan beberapa nama untuk mengisi jabatan Wagub DKI Jakarta.

Awalnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif, menjelaskan posisi Partai Gerindra dalam penentuan jabatan Wagub DKI dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (30/12/2019).

• Yakin Prabowo Restui Bobby, Qodari Soroti Makna di Balik Foto yang Beredar: Spesial Sekali

"Sejak menjelang pelantikan anggota DPRD baru, memang ada banyak dinamika. Pertama, tata tertib belum bisa disahkan. Kemudian, menjelang pelantikan ada situasi transisi antara tanggal 17 sampai 26 Agustus ada surat dari DPP PKS yang meminta persetujuan calon baru. Catatan saya itu ada Nurmasyah Lubis dengan Adhyaksa Dault," kata Syarif.

"Dari situ kemudian Gerindra berpikir bahwa memang kita harus sama-sama melakukan evaluasi," lanjutnya.

Satu minggu kemudian surat itu kemudian ditarik kembali oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelum sempat dibahas oleh DPP Gerindra.

Sebelum kedua nama tersebut diajukan, PKS sudah mengajukan dua nama, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

• Pengamat Soroti Pertemuan Bobby dengan Ketum Gerindra, Singgung Ada Aliansi Jokowi-Prabowo

PKS Pertanyakan Konsistensi Gerindra

Sementara itu, Ahmad Fathul Bari selaku Juru Bicara PKS mengatakan pihak PKS ingin mempertanyakan konsistensi Partai Gerindra.

"Kita sebetulnya ingin menegaskan komitmen dari pimpinan Gerindra sendiri," kata Fathul.

"Konsistensi pimpinan itu dipertanyakan. Apalagi sekarang justru beredar itu manuver-manuver yang kontraproduktif," katanya.

Fathul menanyakan sikap Gerindra yang dulu sudah menjanjikan posisi Wagub DKI kepada PKS.

"Konteks konsistensi itu mengenai apa yang sudah dijanjikan komitmennya, bahkan oleh dua orang yang sangat dibanggakan oleh masyarakat kita, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengenai kursi wagub yang akan diserahkan kepada PKS," jelas Fathul.

"Kalau mengenai hal-hal tersebut 'kan sebetulnya yang sudah resmi diajukan ke DPRD itu dua nama tadi, Pak Agung Yulianto dan Pak Ahmad Syaikhu," katanya.

"Itu sudah diproses sampai ke DPRD. Tapi yang terjadi justru mandek prosesnya," kata Fathul.

Fathul mencurigai pemrosesan nama sengaja diulur.

"Kita tidak tahu proses mandek itu memang karena waktu yang sangat lama sampai akhirnya ada konstestasi Pemilu 2019 atau memang kesengajaan yang dilakukan. Mengulur-ulur sehingga buying time," jelasnya.

Mengenai pengajuan dua nama baru oleh PKS, Fathul mengatakan tindakan tersebut adalah cara untuk melihat dinamika yang terjadi.

"Kalau nama baru, tadi sudah disampaikan, (sudah) ditarik, ya. Konteksnya sebetulnya nama yang sama, bahwa dari PKS. Jadi itu lebih ke bagaimana melihat dinamika," katanya.

"Walaupun sebetulnya saya belum cek lagi memang sudah resmi atau tidak. Kalau ditarik itu 'kan berarti tidak resmi. Artinya memang proses politik biasa saja."

Fathul memastikan kedua nama tersebut sudah masuk meskipun tidak lanjut diproses.

"Akhirnya muncul nama baru. Empat nama itu diajukan. Bahkan sudah gegap gempita, kemarin bahkan deklarasi," kata Fathul.

"Artinya menurut saya agak aneh, nalar politik dan nalar konfliknya dipermainkan," tegasnya.

Lihat videonya dari awal:

• Pesimis Gibran akan Diusung oleh PDIP, Qodari Soroti Hambatan Utama: Gerindra Lebih Leluasa

Ajak Gerindra Komunikasi

Fathul menegaskan PKS sebetulnya tidak sangat bernafsu mendapat jabatan wagub.

Pihaknya hanya ingin mendukung komitmen yang telah dicetuskan Gerindra.

"Sebetulnya kami bukan pihak yang sebegitu nafsunya memegang posisi wagub, ya. Justru kami ingin mendukung komitmen dari tokoh besar tadi, Pak Prabowo dan Bang Sandiaga, untuk memperjuangkan komitmennya sendiri yang akan diperjuangkan oleh teman-teman di DPRD DKI," kata Fathul.

"Tapi itu 'kan tidak terjadi. Jadi ini menjadi catatan penting menurut saya."

Fathul meminta agar Gerindra konsisten dengan keputusannya.

Ia juga meminta agar kader-kader Gerindra jangan terlalu banyak melakukan manuver politik.

"Bawahannya juga jangan terlalu banyak bermanuver," kata Fathul.

"Apalagi langkah yang dilakukan sudah sangat off-side menurut saya, pakai deklarasi segala. Ini kita mau membuat apa dalam politik kita? Mau tambah gaduh?" tanya Fathul.

Ia mengajak Gerindra agar berkomunikasi dengan baik kepada PKS.

"Jadi kita dudukkan dengan baik, komunikasikan.
Bahkan Presiden PKS tadi sudah sangat bijak membuka peluang-peluang yang ada," lanjut Fathul.

"Karena kita berpikir ini bukan hanya untuk kami, kita berpikir untuk masyarakat DKI Jakarta. Untuk Gubernur Anies Baswedan bisa menjalankan fungsi pemerintahannya secara baik dan akhirnya bisa bermanfaat baik buat masyarakat," tegas Fathul.

• Tak Dibahas di Rapat RAPBD, DPRD DKI Kaget Ada Anggaran Dana Hibah Rp 6 Miliar untuk Bamus Betawi

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)