Ma'ruf Amin Buka Suara soal Mundurnya Wakil Bupati Nduga, Bahas Alasan Keberadaan TNI dan Polri

TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi aksi mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge.

Ma'ruf Amin menyoroti alasan mundurnya Wentius Nimiangge yang mengatakan keberadaan aparat keamanan di Nduga dianggap mengganggu ketenangan masyarakat.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (26/12/2019), Ma'ruf Amin mengatakan penempatan aparat keamanan di Nduga tidak bisa dihindari.

• Di ILC, Mahfud MD Blak-blakan Akui Banyak Pelanggaran HAM Era Jokowi, hingga Singgung Rusuh Papua

Sampai kondisi di Nduga aman dari ancaman, Ma'ruf Amin menjelaskan penempatan aparat keamanan akan terus dilakukan.

"Saya kira pendekatan keamanan itu sepanjang itu masih di Nduga masih ada (ancaman keamanan). Kalau sudah selesai saya kira pasti ditarik (pasukannya)," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Namun Ma'ruf Amin menambahkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah di Nduga bukan hanya penempatan aparat keamanan.

Pemerintah pusat juga turut melakukan pendekatan-pendekatan lain mulai dari sektor sosial hingga pendidikan.

"Pendekatan yang dilakukan tidak hanya keamanan, juga kan sosial, ekonomi pendidikan. Jadi kalau keamanan itu hanya bersifat sementara sampai situasi kondusif," ujar Ma'ruf Amin.

Tanggapan Wagub Papua

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal turut mengomentari mundurnya Wentius Nimiangge.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2019), ia mengatakan apa yang dilakukan oleh Wabup Nduga tersebut harus dikaji lebih dalam.

Hal tersebut untuk mengetahui maksud dari pengunduran diri yang dilakukan oleh Wentius Nimiangge.

"Mundur atau tidak sebagai pejabat daerah itu ada mekanisme yang mengatur soal (pengunduran) itu," ujar Klemen di Jayapura, Jumat (27/12/2019).

"Kami berharap, pemimpin juga harus lebih arif dan bijaksana dalam melihat hal ini secara lebih luas."

"Apakah dia mengundurkan diri itu sifatnya harfiah atau mundur secara politik," imbuh Klemen.

Klemen mengatakan meskipun Wentius Nimiangge sudah mengatakan mengundurkan diri secara sepihak, tetap akan ada mekanisme yang harus dijalankan oleh Wentius Nimiangge.

"Soal mundurnya Wakil Bupati Nduga dari jabatannya akan kami lihat lagi, karena itu adalah spontanitas dari beliau pada saat dilapangan dan juga kami harus melakukan klarifikasi lagi karena apapun fakta nantinya itu tetap akan ada mekanisme yang dijalankan," tuturnya.

Di sisi lain, Klemen mengiyakan bahwa kondisi di Nduga memang tidak dalam kondisi yang aman.

Ia berharap agar pemerintah pusat mampu menyelesaikan permasalahan di Nduga dengan serius.

"Kalau mewakili masyarakat Nduga, tentu Pemerintah Provinsi dan pusat harus serius. Masyarakat Nduga berapa sih? Sedikit, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, kasihan," tutur Klemen.

• Jokowi Optimis Papua Muda Inspiratif akan Beri Dampak Besar pada Tanah Papua

Reaksi Tito Karnavian

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2019), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apa yang diminta oleh Wentius Nimiangge, saat berorasi untuk menarik pasukan militer Indonesia dari Nduga tidak dapat dibenarkan.

Tito mengatakan aparat keamanan perlu ditempatkan di wilayah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin, baik bupati, wakil bupati tokoh-tokoh disana," kata Tito di Istana Bogor, Jumat (27/12/2019).

Tito kemudian menjelaskan bahwa penemapatan aparat keamanan tersebut dilakukan setelah terjadinya penembakan terhadap pekerja proyek Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Desember 2018 lalu.

Selama tidak ada yang dapat menjamin kemanan masyarakat di Papua, Tito menegaskan keberadaan aparat keamanan tetap diperlukan.

"Siapa yang bisa menjamin kalau enggak terulang lagi pembantaian itu. Maka karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum. Penegakan hukum Polri dan TNI," kata Tito.

Soal kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, Tito mengatakan jika terbukti saat investigasi yang melakukan penembakan adalah aparat keamanan, maka orang tersebut akan ditindak tegas.

"Saya sudah sampaikan pada Pak Kapolri kalau memang ada anggota yang melakukan pelanggaran ada proses hukumnya, biasa lah. Diproses kemudian diinvestigasi," ucap Tito.

"Kalau terbukti pasti ada sanksi, kalau enggak terbukti ya mungkin dianggap ada kontak tembak. Ini tergantung hasil investigasi," tambahnya.

Alasan Wentius Nimiangge Lepas Jabatan Wabup

Sebelumnya diberitakan beredar video Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Nduga.

Aksi tersebut dilakukannya di Bandara Kenyam, Selasa (24/12/2019).

Wentius Nimiangge mengundurkan diri setelah sopir sekaligus ajudannya, Hendrik Lokbere tewas tertembak pada Jumat (20/12/2019).

Saat melakukan aksi pengunduran diri, Wentius Nimiangge juga berorasi soal rasa kecewanya karena meskipun memiliki jabatan sebagai wakil bupati Nduga, dirinya mengakui tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat.

Wentius Nimiangge kemudian mengeluhkan soal perlakuan pemerintah yang ia rasa diskriminatif dengan penduduk Papua dan warga Indonesia lain yang berada di luar Papua.

Ia menyayangkan adanya diskriminasi perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Beberapa kali Wentius Nimiangge mengatakan soal kesamaan derajat manusia sebagai ciptaan tuhan.

Wentius Nimiangge menyuarakan bahwa warga Nduga dan Papua sebagai ciptaan tuhan sudah seharusnya diperlakukan sama dengan masyarakat yang berada di luar Papua.

sama dengan masyarakat yang berada di luar Papua.

• Guru di Pedalaman Papua Tulis Surat Terbuka untuk Nadiem, Ceritakan Kondisi Sekolah hingga Pungutan

Lihat videonya di bawah ini mulai menit awal:

(TribunWow.com/Anung Malik)