Dewan Pengawas KPK
Ali Ngabalin Jelaskan Makna 'Manusia Setengah Dewa' Dewas KPK: Miliki Sifat Kenabian 50-75 Persen
Ngabalin menjamin Dewas KPK yang ia sebut-sebut sudah bersih dari nafsu duniawi akan jawab kegelisahan masyarakat terkait revisi UU KPK
Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Ngabalin tidak memberikan nama-nama yang akan menjadi anggota dan ketua Dewas KPK.
Namun ia menyebutkan kriterianya adalah berasal dari kalangan ahli dan pakar hukum.
"Tentu saja mereka yang mempunyai umur, tapi tidak mustahil orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan hukum bisa saja," lanjut Ngabalin.
• Siang Ini, Jokowi Lantik Dewan Pengawas KPK, Berikut Bocorannya
Video dapat dilihat di awal
Aktivis Hukum Ragukan Kredibilitas Dewas KPK
Dewan Pengawas KPK yang dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dikhawatirkan tidak akan berani menindak orang-orang dari kubu presiden.
Aktivis Hukum Feri Amsari menjelaskan, ketua dan anggota dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh presiden akan menimbulkan pertanyaan apakah mereka akan menyelidiki atau menyidik kasus dari kubu presiden.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Talk Show tvOne, Minggu (3/11/2019), mulanya Feri menerangkan tentang bagaimana adanya undang-undang baru yang memungkinkan presiden menunjuk langsung dewan pengawas.
"Kalau diperhatikan pasal 69 ayat 1, untuk pertama kali Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditunjuk dan dilantik oleh presiden," jelasnya.
Feri mengatakan adanya hal tersebut akan menimbulkan pandangan masyarakat yang melihat Jokowi berusaha meletakkan orang-orangnya di lembaga KPK.
"Itu memang sulit dihindari dari persepektif (publik), publik melihat ini sebagai all jokowi men (semua orang Jokowi)," terangnya.
Masyarakat juga akan bertanya-tanya kemungkinan Jokowi memilih orang yang bukan dari kubunya sebagai dewan pengawas.
"Bagaimana caranya Jokowi tidak memilih orang yang bukan Jokowi," jelasnya.
• Haris Azhar Sebut KPK Harus Cium Tangan Dewas sebelum Lakukan Penyadapan, Irma Chaniago: Lebay Betul
Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya sebagai presiden melalui KPK.
"Dan ini kan melihat bahwa dalam banyak hal, ada upaya meletakkan posisi kekuasaan presiden dalam KPK," kata dia.