Menggebu-gebu dan Keras, Haikal Hassan Kritik Mahfud MD dan Ungkit Petugas TPS Tewas: Coba Visum

TRIBUNWOW.COM - Ketua II Presidium Alumni 212, Haikal Hassan memberi kritikan pada Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Haikal Hassan mengkritisi klarifikasi Mahfud MD soal 'tak ada pelanggaran HAM di era Jokowi'.

Hal itu diungkapkan Haikal Hasan saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang tayang pada Selasa (17/12/2019).

• Mahfud MD Tegaskan Kekerasan Aparat Bukan Pelanggaran HAM jika dalam Kondisi Ini: Masa Pelanggaran?

Menurut Haikal Hassan, Mahfud MD terlalu luas memberikan klarifikasinya soal 'Tak ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi'.

Sehingga, ia balik mengatakan bahwa adanya sejumlah bus yang enggan mengangkut peserta 212 pada 2 Desember lalu.

"Akan terjadi debat kusir kalau saya berkata kepada pak penasehat, Pak Ibdal meluas pak kumpulkan semua pengusaha bus dari Aceh sampai Papua yang dilarang tidak boleh angkut acara 212 kumpulkan, meluas itu," kata dia.

Babe Haikal menilai, hal itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM.

"Dan itu termasuk pelanggaran HAM, enggak boleh angkut orang masak," lanjutnya.

Sehingga, Babe Haikal menyayangkan protes Mahfud MD pada wartawan.

"Jadi ukuran ini apa gitu loh, yang jelas masyarakat terframing dengan kata-kata Mahfud MD."

"Kalau tidak mau dikutip wartawan sebagian, jangan ucapkan kata-kata yang ambigu seperti itu," protes Babe Haikal.

• Mahfud MD Kritik Wartawan soal Tak Ada Pelanggaran HAM Era Jokowi: Banyak yang Tak Ngerti Hukum

Babe Haikal kecewa dengan pejabat yang dianggapnya seringkali mengganggap enteng suatu masalah.

"Yang berbahaya ini kan hari ini kita lihat kekerasan aparat dan yang lebih bahaya lagi adanya pejabat yang dengan narasi dan diksi tertentu menganggap itu enggak ada apa-apa," kata dia.

Kemudian, ia mengungkit kembali meninggalnya sejumlah pegawai TPS pada Pilpres 2019.

"Ambil contoh tewasnya ratusan orang dalam pemilihan Pilpres kemarin, kita itu minta divisum pak," katanya.

Menggebu-gebu dan terdengar lantang, Babe Haikal meminta agar oran-orang yang meninggal di TPS itu dilakukan visum.

Pasalnya, menurut Babe Haikal meninggalnya petugas TPS secara bersama-sama adalah suatu yang janggal.

"Pak Komnas HAM hari ini kita minta divisum pak, minta divisum."

"Kenapa mereka serentak meninggal jumlahnya sampai fantastis lebih dari satu pesawat Boeing, 500 orang lebih orang itu wafat, hampir 700," protesnya.

• Hadir di ILC, Haikal Hassan Singgung Jabatan Mahfud MD: Watak Asli Muncul ketika Pegang Kekuasaan

Babe Haikal meminta petugas TPS segera divisum agar apa yang diungkapkan Mahfud MD benar.

Mahfud MD mengatakan tidak ada pelanggaran HAM yang sistematis dari pemerintah Jokowi terhadap rakyat.

"Kita malem ini tolong divisum begimana ceritanya enggak jelas, enggak tau tapi coba visum gitu loh, kita minta agar bener enggak ada kejahatan HAM gitu loh, terkonfirmasi ucapan Pak Mahfud MD," ujar Babe Hassan keras.

Lihat videonya mulai menit ke-2:13:

Mahfud MD Beri Klarifikasi soal Pernyataan Tak Ada 'Pelanggaran HAM' Era Jokowi

Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sempat menyampaikan bahwa dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahfud MD menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak ada pelanggaran HAM di Pemerintahan Jokowi merupakan tidak adanya tindak kekerasan hingga membunuh suatu pihak dengan unsur sistematis dari pemerintah.

• Mahfud MD Klaim Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Komnas HAM Beka Ulung Sebut Tak sesuai Fakta

Ia mengatakan, pelanggaran HAM terjadi memang banyak namun itu terjadi antar rakyat dengan rakyat, seperti kerusuhan.

"Nah pelanggaran HAM di situ kan banyak, yang terjadi kan sekarang konflik horizontal yang banyak, rakyat menganiaya rakyat apakah itu pelanggaran HAM?."

"Itu bukan pelanggaran HAM namanya, meskipun substansinya pelanggaran HAM, itu apa kerusuhan," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, pelanggaran HAM jika dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah biasanya disebut pelanggaran HAM berat.

"Jadi setiap pelanggaran HAM itu ada namanya, nah Pelanggaran HAM yang saya sebut tadi di dalam pidato itu pelanggaran yang dilakukan secara sistematis."

"Kalau dalam Ilmu Hak Asasi Manusia, pada umumnya disebut pelanggaran HAM berat gitu," ungkap menteri asal Madura ini.

Lalu, Mahfud MD bertanya pada publik apakah ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi?

Namun, pelanggaran HAM dilakukan oleh orang lain banyak, seperti apa yang dilakukan oleh beberapa polisi

"Nah, apakah itu terjadi di era Pak Jokowi? Itu tidak ada satupun, apa ada pelanggaran HAM di era Jokowi banyak?."

"Tetapi misalnya sudah diadili juga gitu, ada yang sedang dalam proses, ada yang polisi masuk penjara banyak," lanjutnya.

• Jawaban Mahfud MD saat Ditanya soal Tahun 2024, Justru Sebut Angka 67

Kemudian, Mahfud MD tampak membacakan sejumlah tindak kekerasan polisi pada rakyat yang kini sudah diadili dan mendapatkan hukuman.

Mahfud MD mengatakan, secara subtansi hal itu memang pelanggaran HAM dari polisi kepada rakyat.

Namun, lebih tepatnya apa yang dilakukan oleh polisi itu penganiaayaan.

Pasalnya, Mahfud MD sekali lagi menegaskan bahwa pelanggaran HAM pemerintahan Jokowi terjadi jika presiden sengaja menghilangkan nyawa seseorang demi kepentingan politik misalnya.

"Itu pelanggaran HAM memang gitu, tetapi itu bukan pelanggaran HAM sebenarnya penganiayaan."

"Kalau pelanggaran HAM itu yang direncanakan sistematis untuk melakukan atau mencapai tujuan tertentu dari penganiayaan itu karena motif politik biasanya," demikian jelas Mahfud MD.

• Bersama Prabowo, Mahfud MD Tegaskan Tak akan Turuti Permintaan Tebusan Rp 8,3 Miliar dari Abu Sayyaf

Lihat videonya mulai menit ke-5:28:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)