Di ILC, Mahfud MD Jelaskan Alasan Jaksa Agung dan Komnas HAM Saling Lari dari Kasus HAM

TRIBUNWOW.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan alasan di balik aksi saling menghindar antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Mahfud MD menjelaskan ketakutan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menyebabkan kasus tersebut tidak bisa tuntas hingga saat ini.

Dikutip TribunWow.com, ketakutan tersebut bersumber dari sulitnya mencari barang bukti karena peristiwa pelanggaran HAM sudah terjadi jauh di masa lalu.

• Mahfud MD Klaim Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Komnas HAM Beka Ulung Sebut Tak sesuai Fakta

Mulanya Mahfud MD mencontohkan sangat sulit untuk mencari barang bukti visum pada peristiwa Tanjung Priok tahun 1984.

Padahal untuk penyelesaian kasus tersebut melalui pengadilan, diperlukan barang bukti yang jelas.

Sedangkan dari pihak Komnas HAM, Mahfud MD mengatakan lembaga tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan Jaksa Agung.

"Misalnya bagaimana Anda disuruh mencari visum korban tahun '84, orangnya sudah tidak ada, itu kan Jaksanya meminta begitu," kata Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/12/2019).

"Komnas HAM mengatakan mana bisa begitu, kalau tidak begitu tidak bisa kata Jaksa, misalnya," tambahnya.

Mahfud MD meyakini agar kasus pelanggaran HAM dapat terselesaikan perlu untuk mencapai kesepakatan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

"Kalau begitu kan harus ketemu (sepakat), lalu cari jalan keluar, agar penataan penegakan HAM ke masa depan itu menjadi lebih baik, tidak lagi berputar-putar di soal isu karena takut," ujarnya.

Ia mengatakan Komnas HAM takut menangani kasus HAM karena ketika lembaga tersebut melepas kasus, mereka akan dicap membebaskan pelanggar HAM.

Sedangkan Kejaksaan Agung tidak ingin mengadili seseorang tanpa adanya barang bukti yang jelas.

Padahal untuk peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, pencarian bukti sangat sulit untuk dilakukan.

"Yang satu takut dikatakan membebaskan, yang satu takut dikatakan menghukum tidak ada bukti," kata Mahfud MD.

"Kenapa tidak ketemu di tengah kalau punya niat baik," tambahnya.

• Di ILC, Mahfud MD Blak-blakan Akui Banyak Pelanggaran HAM Era Jokowi, hingga Singgung Rusuh Papua

Video dapat dilihat di menit 12.50

Mahfud MD Sebut Alasan Macetnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh Mahfud MD, mulai dari kesulitan mencari pelaku dan korban, hingga sulitnya pencarian bukti.

Dikutip TribunWow.com, mulanya Mahfud MD menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah penyelesaian kasus HAM di masa lalu.

• Mahfud MD Klaim Tak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi, Komnas HAM Beka Ulung Sebut Tak sesuai Fakta

Mahfud MD mengatakan belum ada kasus pelanggaran HAM di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dinyatakan benar pelanggaran oleh Komnas HAM.

"Saya ingin menunjukan apa yang kami lakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu yang itu tidak terjadi di era Pak Jokowi," jelas Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/12/2019).

"Yang terjadi di era Pak Jokowi itu belum diputuskan oleh Komnas HAM."

"Dan belum ada satupun Komnas HAM menyatakan di era Pak Jokowi ada pelanggaran HAM," tambahnya.

Setelah melakukan konfirmasi ke Komnas HAM, Mahfud MD menegaskan kasus pelanggaran HAM di era Jokowi masih diperiksa oleh lembaga tersebut.

"Saya sudah konfirmasi ke HAM (Komnas HAM) masih dalam proses-proses," ujar Mahfud MD.

Ia tidak menampik jika memang ditemukan pelanggaran HAM di era Jokowi, kasus tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tapi kita akan selesaikan itu secara fair (adil)," kata Mahfud MD.

Mahfud MD lanjut menyatakan komitmennya menyelesaikan kasus HAM yang tak tuntas pada pemerintahan-pemerintahan terdahulu.

"Jadi begini pelanggaran HAM masa lalu yang 12 itu, yang ditinggalkan ke saya, nanti kita harus selesaikan karena itu tidak selesai," katanya.

Ada beberapa masalah yang terjadi menurut Mahfud MD, pertamanya adalah karena kasus tersebut selalu digaungkan untuk kepentingan politik.

Padahal berdasarkan penjelasannya, kasus tersebut telah usai.

"Sebenarnya banyak masalah, satu masalahnya sendiri sebenarnya sudah selesai, cuma selalu disebut dalam event (peristiwa) politik," jelas Mahfud MD.

Masalah kedua yang dialami oleh Mahfud MD adalah kesulitan mencari korban dan pelaku yang peristiwanyan sendiri telah berlangsung berpuluh-puluh tahun lalu.

"Kedua pelaku dan korbannya sudah tidak ada," ujar Mahfud MD.

"Peristiwa '84 Petrus, itu juga korbannnya siapa? Yang dirugikan siapa? Itu tidak ditemukan, termasuk oleh Komnas HAM juga."

"Kemudian ada yang bisa diadili, dan itu masih dalam proses sekarang," tambahnya.

Selanjutnya Mahfud MD mengakui untuk menentukan siapa pihak yang menjadi korban dan pelaku adalah hal yang sulit karena persitiwa sudah terjadi jauh di masa lalu.

"Kemudian ada yang sudah tidak bisa, seperti misalnya tidak jelas, kasus '65, pelakunya siapa, korbannya siapa, kalau menunjukan si korban si A si B juga menggugat saya juga menjadi korban," terangnya.

"Yang seperti itu harus diselesaikan, jangan hanya jadi debat kusir," tambahnya.

• Di ILC, Mahfud MD Blak-blakan Akui Banyak Pelanggaran HAM Era Jokowi, hingga Singgung Rusuh Papua

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Saling Menghindar

Dalam penyelesaian kasus HAM, Mahfud MD mengatakan dirinya sangat berniat dan berkomitmen.

"Saya sungguh-sungguh ingin melakukan ini, saya sudah bertemu masing-masing dengan Komnas HAM," ujarnya.

Mahfud MD mengatakan masalah lain yang ia hadapi adalah dari pihak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM saling lempar tanggung jawab.

Ketika dirinya berdiskusi dengan Komnas HAM untuk penyelesaian kasus HAM, ia dilempar ke Kejaksaan Agung, dan begitu juga sebaliknya.

"Karena untuk beberapa kasus, Komnas HAM mengatakan ini harus dibawa ke pengadilan karena terjadi pelanggaran HAM berat," kata Mahfud MD.

"Kemudian dikembalikan Kejaksaan Agung, Anda tidak punya cukup bukti secara formiil maupun materiil."

"Komnas HAM membalikkan kembali, tugas Anda yang mencari bukti."

"Kami sudah berkeyakinan kalau tidak punya bukti, kata Komnas HAMnya sudah keluarkan SP3."

"Kejaksaan Agung mengatakan saya tidak bisa keluarkan SP3, karena bukti Anda belum lengkap," imbuhnya.

Karena tidak adanya kejelasan penyelesaian kasus dari kedua belah pihak, Mahfud MD mengatakan kasus penyelesaian HAM di Indonesia akhirnya terhenti tanpa kejelasan.

"Jadi macet di situ, terus gimana?" katanya.

Untuk mengakhiri kondisi penyelesaian HAM yang stagnan tersebut, Mahfud MD menggunakan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).

Ia yakin nantinya dengan menggunakan UU KKR, kasus HAM di Indonesia dapat dituntaskan.

"Semuanya saling menghindar, saling mengunci," jelas Mahfud.

"Kalau anda tidak bisa membuktikan, lalu Jaksa Agung menyatakan tidak bisa melanjutkan, lalu tidak boleh macet di sini."

"Itulah kemudian persetujuan dituangkan dalam Undang-Undang nantinya."

"Itu yang kita sebut untuk sementara Undang-Undang KKR itu."

"Cari faktanya, ungkap faktanya, kemudian kalau tidak bisa dibuktikan, nyatakan tidak bisa, tidak ditemukan lagi buktinya," lanjutnya.

• Jawaban Mahfud MD saat Ditanya soal Tahun 2024, Justru Sebut Angka 67

(TribunWow.com/Anung Malik)