Soal Gibran, Adi Prayitno Blak-blakan Ungkap Dinasti Politik Jokowi: Bukan soal Boleh Enggak Boleh

TRIBUNWOW.COM - Direktur Ekesekutif Parameter Politik, Adi Prayitno membenarkan adanya dinasti politik dalam pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Gibran telah mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada 2020 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Adi Prayitno pun menyatakan penolakannya terhadap dinasti politik itu. 

Bahkan, ia membandingkan nasib putra presiden dengan anak petani yang dinilainya sangat kontras.

• Kritisi Pencalonan Gibran, Saidiman Ahmad Malah Didebat Politisi NasDem: Kita Seperti Orang Bodoh

• Tanggapi Pro Kontra Pencalonan Gibran, Relawan Ungkap Poin Plus yang Dimiliki: Jadi Anak Jokowi

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (16/12/2019).

"Ya sebenarnya cacat bawaan dari demokrasi yang sampai saat ini belum hilang adalah politik dinasti itu," ujar Adi Prayitno.

Ia pun menyebut adanya dinasti politik membuat sistem demokrasi tercoreng.

"Demokrasi enggak akan tumbuh 100 persen sehat dan bagus kalau politik dinasti itu selalu terjadi," kata dia.

"Karena inner circle kekuasaan akan berputar di orang yang itu-itu aja."

Lantas, Adi Prayitno menyebut telah menolak adanya dinasti politik sejak lama.

• Menimbang Peluang Gibran di Pilkada 2020, Rico Marbun: Dipilih karena Faktor Emosi

Sebab, selain dari kalangan elite politik, masyarakat biasa disebutnya juga berhak menduduki posisi penguasa.

"Jadi sejak awal menjadi aktivis menentang politik dinasti ini karena ingin mendistribusikan kekuasaan politik ke orang yang biasa-biasa saja yang juga punya kesempatan yang sama," ujar dua,

Ia menambahkan, majunya Gibran di Pilkada 2020 akan menimbulkan persaingan yang tak sehat.

"Ya jelas dong, pasti kompetisinya enggak sehat lah," kata Adi Prayitno.

Lantas, ia pun membandingkan nasib anak penguasa dengan nasib anak petani.

Adi Prayitno bahkan mengibaratkan dengan lomba lari untuk memperjelas pernyataannya.

"Ibaratkan ini lari, kalau anak penguasa dia sudah hampir finish, tinggal closing aja," kata dia.

"Dibandingkan anak petani yang lillahita'ala ingin masuk surga yang jelas jauh kebalap."

Lebih lanjut, Adi Prayitno mengaku cukup kaget dengan keputusan Jokowi yang membiarkan sang putra masuk ke ranah politik.

"Ini yang sebenarnya ingin didobrak dari kemauan reformasi 98 yang sampai saat ini belum selesai," kata dia.

"Tiba-tiba Pak Presiden Jokowi yang dilahirkan dari proses reformasi, yang awalnya orang biasa-biasa saja juga ikut-ikutan dari presiden-presiden sebelumnya."

Adi Prayitno pun sebenarnya berharap Gibran maju ke Pilkada seusai Jokowi menyelesaikan masa jabatan lima tahun ke depan.

"Kan kalau kita boleh berharap, Pak Presiden nunggu jeda 5 tahun setelah tidak jadi apapun, bolehlah keluarga besarnya kemudian ikut berkompetisi masuk dalam wilayah politik," kata Adi Prayitno.

"Bukan soal boleh enggak boleh."

Simak video berikut ini menit 36.36:

Dunia Seakan Runtuh

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada banyak kesempatan, termasuk pada kampanye Pilpres 2019.

Dilansir TribunWow.com, Adi Prayitno sempat menyebut Jokowi tak akan melibatkan anggota keluarga dalam urusan politik.

Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya.

Mulanya Politisi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut membantah adanya dinasti politik di pemerintahan Jokowi.

"Menurut saya agak aneh ya kalau kita lihat dari sisi kenyataan sebenarnya di dunia nyata yang dibilang dinasti politik ini hanya di dunia politik," ujar Hillary.

• Tanggapi Pro Kontra Pencalonan Gibran, Relawan Ungkap Poin Plus yang Dimiliki: Jadi Anak Jokowi

Menurut dia, istilah 'dinasti' hanya diterapkan dalam dunia politik.

"Coba kita bayangkan, kalau ada petani dengan keluarga petani tidak pernah dibilang pertanian dinasti," kata Hillary,

"Kalau kita bilang ada dokter, suaminya dokter, anaknya dokter, tidak ada kedokteran dinasti."

"Ada juga polisi yang hebat-hebat, anaknya, cucunya semuanya sama-sama Akpol," sambung dia.

Hillary pun menegaskan bahwa istilah dinasti politik itu merupakan bentuk kebencian yang diperhalus.

"Ini sepertinya hanya hate speech yang diperhalus gitu," ujar Hillary.

Ia menambahkan, tak ada satu pun aturan yang melarang pencalonan anggota keluarga politisi atau bahkan presiden.

"Yang dilarang di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, tapi kalau urusan anak dari siapa, keturunan dari siapa kita tidak bisa memilih."

Lantas, ia menganggap istilah politik dinasti itu merupakan bentuk diskriminasi pada mereka yang berasal dari keluarga politisi.

"Menurut saya kalau sampai kita gunakan frasa political dynasty ini untuk menyudutkan pihak-pihak yang lahir dari keluarga berpolitik, menurut saya itulah yang namanya diskriminasi," sambung Hillary.

Namun, anggapan berbeda disampaikan oleh Adi Prayitno.

• Relawan Gibran Ungkap Strategi Dongkrak Elektabilitas Putra Jokowi, Blusukan di Medsos hingga Pasar

Ia pun menganggap Jokowi melanggar ucapan yang disampaikan dalam banyak kesempatan.

Termasuk, pada kampanye Pilkada 2019.

"Menurut saya yang bikin dunia ini seakan runtuh karena Jokowi dalam banyak kesempatan dan dalam kampanye menyatakan bahwa tidak akan menyertakan keluarga besarnya dalam politik," kata Adi Prayitno.

"Itu yang menjadi perdebatan kenapa ada Bobby dan Gibran menjadi penting dalam diskursus dinasti politik."

Adi Prayitno pun menyinggung soal citra Jokowi yang dikenal sebagai presiden yang enggan mengikutsertakan keluarga dalam urusan politik.

"Pak Jokowi sejak awal karena dianggap sebagai presiden yang memiliki nilai pembeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang mengajak keluarga menjadi bagian penting dalam politik," kata dua,

"Kalau mau kita sebut sebenarnya masuknya Bobby dan Gibran dalam lingkaran politik ini adalah bagian dari generasi keempat politik dinasti di Indonesia."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)