Kepala Daerah yang Punya Rekening Kasino Bakal Dilarang Bepergian ke Luar Negeri, Ini Alasannya

TRIBUNWOW.COM - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, Kemendagri akan melarang kepala daerah yang memiliki rekening di kasino untuk bepergian ke luar negeri.

Hal ini sebagai tindak lanjut atas informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait adanya rekening di luar negeri itu.

"Kasino kan biasanya ada di luar negeri. Nah kalau kita temukan ada indikasi seperti itu (rekening) ya pasti yang bersangkutan akan kita blacklist. Tidak boleh lagi pergi ke luar negeri," ujar Akmal ketika dihubungi wartawan, Selasa (17/12/2019).

• Kepala PPATK Jawab Alasan Tak Bisa Ungkap Sosok Kepala Daerah yang Miliki Rekening Kasino: Hati-hati

Akmal melanjutkan, seorang kepala daerah yang akan bepergian ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Kemendagri.

Sehingga ke depannya jika kepala daerah yang bersangkutan dicurigai melakukan perbuatan tidak terpuji, pemberian izin tidak akan diberikan.

"Kemudian konsekuensi ke depan izin ke luar negeri lebih ketat lagi (untuk kepala daerah lain)," ungkapnya.

Akmal lantas menegaskan kembali bahwa tindakan Kemendagri tersebut merupakan bentuk pembinaan kepada kepala daerah.

• Soal Rekening Kasino Kepala Daerah, Jubir KPK Febri Diansyah Sebut Tak Bisa Ungkap Detail, Mengapa?

Pasalnya, kata Akmal, dalam konteks kasus rekening ini, Kemendagri hanya memiliki wewenang pembinaan.

"Kami mengonfirmasi informasi dari PPATK untuk koordinasi dan pencegahan agar praktik yang seperti ini tidak disalahgunakan ke depannya. Pembinaan itu bisa memperketat izin ke luar negeri atau memperketat tata kelola keuangan daerah, " tambah Akmal.

• Bukan Cari Panggung, Ini Tujuan PPATK Ungkap ke Publik Rekening Kasino Kepala Daerah hingga Rp 50 M

Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews.com, Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan beberapa hal tentang refleksi PPATK sepanjang tahun 2019 Kiagus menekankan, banyak tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu temuan menarik, Kiagus menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah.

Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019). (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendagri Larang Kepala Daerah Punya Rekening Kasino Bepergian ke Luar Negeri"