Penggantian Sistem Ujian Nasional oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai tanggapan terkait peniadaan Ujian Nasional (UN) setelah tahun 2020.

Diketahui, Ujian Nasional (UN) pada 2020 mendatang akan menjadi yang terakhir dilaksanakan.

Hal ini menyusul adanya pengumuman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal penggantian program evaluasi siswa tersebut.

Terkait hal tersebut, Jokowi pun memberikan komentarnya seusai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Kamis (12/12/2019).

• Nadiem Makarim Jelaskan Format Pengganti Ujian Nasional (UN) hingga Perubahan Sistem Zonasi

Dilansir dari video yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan dirinya mendukung keputusan Nadiem Makarim tersebut.

Presiden mengatakan pada program pengganti UN nanti terdapat assesment kompetensi dan survei karakter.

"Artinya yang di-assessment nanti adalah sekolah dan guru-guru, juga ada yang namanya nanti survei karakter," tutur presiden.

Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pendidikan Indonesia.

"Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level mana, tingkat yang mana," ujar Jokowi.

Mengenai kesiapan sekolah dan guru soal assesment tersebut, Jokowi menyatakan nantinya tiap sekolah terdapat tingkatan angkanya.

"Ya artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya," papar Jokowi.

"Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi."

Meski pendidikan dasar dan menengah ditangani oleh pemerintah daerah, Jokowi berujar itu merupakan hal teknis.

Menurutnya, segala kebijakan bersumber dari pemerintah pusat.

"Bisa saja suatu saat nanti, misal nanti perhitungan dari Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat, bisa saja," ujar Jokowi.

"Tapi kalau misalnya policy ini betul-betul misalnya menaikan kualitas pendidikan kita, menaikan PISA kita, ya tentu kita jalani terus," tandasnya.

Lihat video selengkapnya mulai menit ke1.51:

• Nadiem Ungkap Mengapa Rombak Sistem Zonasi: Banyak Ibu-ibu yang Komplain Anaknya Sudah Belajar Keras

Penjelasan Nadiem Makarim di DPR RI

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI Komisi X, Kamis (12/12/2019).

Dalam rapat tersebut, pria yang akrab disapa mas menteri ini menjelaskan secara rinci tentang program assessment pengganti UN.

Dikutip dari laman Kompas.com, Nadiem mengatakan dalam assessment tersebut akan merujuk pada penilaian PISA, yaitu literasi dan numerasi.

"Kita telah menarik inspirasi dari berbagai asesmen di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Kita bekerja sama dengan organisasi yang membuat PISA, yaitu OECD yang semuanya mengasesmen murni kompetensi bernalar," ujarnya.

"Artinya konten dari asesmen kompetensi sangat sulit dibimbelkan," lanjut Nadiem.

Nadiem menilai, kedua hal tersebut sangat penting dimiliki oleh tiap individu.

"Topiknya cuma dua. Satu, literasi, yaitu kemampuan memahami konsep bacaan. Bukan membaca. Yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata," kata Nadiem.

Tak hanya soal pengukuran literasi dan numerasi, Nadiem lalu menjelaskan soal survey karakter.

Hal ini dilakukan untuk menilai penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah.

Nadiem berujar, pengajaran soal Pancasila ini bukan hanya sekadar menghafalkan sila-sila tersebut, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan.

"Caranya bukan dengan nanya sila apa atau lambang Indonesia. Asas-asas seperti gotong royong, keadilan, kebinekaan, toleransi. Hal-hal seperti ini akan kita ubah jadi format simple dalam survei," tutur Nadiem.

"Apakah misal ia dikondisikan dengan aman, apakah ia di-bully di kelas, apakah mendapatkan tekanan dari orang tua, guru, dan teman di lingkungan, apakah diberikan ajaran yang tidak toleran, apakah ia diberikan kesempatan beropini. Seperti itu," jelasnya.

• UN Dihapus Mendikbud Nadiem Makarim, Pengamat Pendidikan: Akan Terjadi Banyak Kemerdekaan

Tanggapan Pengamat Pendidikan

Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mengundang sejumlah pihak untuk berkomentar.

Satu di antaranya adalah pengamat pendidikan Budi Trikorayanto seperti yang dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Malam, Rabu (11/12/2019).

Dilansir TribunWow.com, Budi mengatakan dengan dihapusnya UN akan membawa dampak dan perubahan bagi kalangan pendidikan.

Dalam hal ini pihak yang terkena dampak tersebut adalah para siswa dan juga guru.

"Akan terjadi banyak kemerdekaan, guru bisa lebih berkreasi tidak hanya fokus hanya untuk UN," ujar Budi.

"Tidak hanya membaca kisi-kisi dari UN dan sebagainya."

Sementara dampak untuk para siswa sendiri Budi mengatakan dengan program yang akan diterapkan nanti, murid-murid ini akan lebih pintar.

Budi menilai, dengan ketiadaan beban dalam belajar akan membuat anak lebih bisa menyerap materi yang disampaikan oleh guru.

"Anak yang merdeka, anak yang tidak berbeban, anak yang lebih bahagia akan lebih mampu menyerap pelajaran daripada anak yang tertekan," papar Budi.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)