Angkut Harley Ilegal, Denda Rp 100 Juta Menanti Garuda Indonesia

TRIBUNWOW.COM - PT Garuda Indonesia diberikan sanksi administrasi terkait dengan kasus penyelundupan Harley Davidson di pesawat Garuda yang juga melibatkan sejumlah pimpinan Garuda Indonesia termasuk mantan Direktur Utama Garuda Ari Askhara.

Dilansir dari TribunBisnis, Senin (9/12/2019), sanksi yang dijatuhkan pada Garuda mengacu pada PM 78 tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti.

• Sebut Garuda Jadi Dalang Mahalnya Tiket Pesawat, PHRI: Kalau Dia di Atas, Semuanya Naik ke Atas

Saat ini pihaknya sedang menunggu respon dari pihak Garuda Indonesia.

"Sanksi administrasi kepada Garuda, karena melanggar PM 78 Tahun 2017 terkait dengan kesesuaian terhadap flight approval. Dan itu sudah ada di PM kami dan sudah disampaikan kepada Garuda hari ini. Kami menunggu reaksinya," kata Polana di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Terkait denda yang akan dibebankan oleh Garuda Indonesia berkisar Rp 25 juta hingga Rp 100 juta.

"Iya (diberikan) ke institusi. Denda antara Rp 25 juta sampai Rp 100 juta sesuai PM 78 Tahun 2017," ucapnya.

Kemenhub lalu memberi tenggat waktu selama tujuh hari untuk membayar denda tersebut.

Sementara itu menurut pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti Yenti Garnasih, Ari Askhara dapat terjerat UU Korupsi.

"Sepertinya kalau ternyata ada penyalahgunaan wewenang dan berakhir ketahuannya berupa perbuatan menyelundupkan barang tanpa dokumen sama sekali bisa juga dijerat dengan UU korupsi," ujar pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih, Senin (9/12/2019).

Ia menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini.

"Kalau penyelundupan biasa, benar memasukkan barang tanpa dikenal atau ada dokumen tapi isinya tidak sesuai dan biasanya dilakukan sekedar mencari peluang keuntungan dan bukan oleh pejabat yang punya kewenangan," jelas Yenti.

"Kalau ini lebih parah melakukan perbuatan menyelundupkan barang dan menggunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya," tegasnya.

• Garuda Disebut Dalang Tiket Mahal, Alvin Lie Beri Pernyataan Berbeda: Itu karena Pemerintah

Pencopotan Dirut Garuda Indonesia

Sebelumnya, Ari Askhara dicopot dari jabtannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam konferensi yang dilakukan bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan pihak terkait , Erick Thohir menyatakan pihaknya merasa sedih dengan kasus ini.

"Ini yang sungguh menyedihkan, ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah BUMN, bukan individu, menyeluruh,"

"Ini yang tentu ibu (Menkeu) pasti sangat sedih dan saya sangat sedih, ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, membangun kinerja BUMN, ketika oknum-oknumnya tidak siap, inilah yang terjadi," seperti dilansir dari tayangan Breaking News Kompas Tv, Kamis (5/12/2019). 

Dikatakan menyeluruh karena dalam kasus ini ternyata melibatkan petinggi Garuda lain.

Ari Ashkara disebut membeli Harley Davidson klasik tipe Shovelhead keluaran 1970 an ini, pada April 2019 lalu.

Proses transaksi dilakukan dengan menggunakan rekening pribadi dari Finance Manager Garuda Indonesia di Amsterdam, Belanda.

Erick Thohir kemudian mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui keterlibatan sejumlah pihak lain. 

"Tentu proses daripada ini, karena ini adalah perusahaan publik pasti ada prosedurnya lagi, tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini," ujar Erick Thohir.

Kasus ini pun akan ditangani oleh Kementerian Keuangan dan juga Dirjen Bea Cukai karena menyangkut dengan kerugian negara.

Menteri BUMN juga berujar, dikarenakan kasus ini merupakan kerugian negara, maka tak menutup kemungkinan kasus ini menjadi pidana.

• ICW Minta Penyelidikan Lanjutan soal Kasus Ari Askhara Eks Dirut Garuda: Ini Sangat Keterlaluan

Total Kerugian Negara

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani memaparkan soal kerugian yang dialami negara dalam kasus penyelundupan Harley Davidson di pesawat baru Garuda ini.

Sri Mulyani mengatakan kerugian negara berkisar hingga angka Rp 1,5 miliar.

"Berdasarkan penelusuran kami dan harga di pasar, perkiraan motor Harley Davidson tersebut mungkin mencapai Rp 800 juta per unitnya."

"Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara Rp 50 hingga 60 juta per unitnya, mungkin ada yang bilang lebih, dengan demikian total kerugian negara potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak deklarasi, adalah antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar," beber Sri Mulyani.

Saat ini, pihak Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk ground handling dan juga penumpang yang namanya tertera pada claim tax boks berisi Harley tersebut.

Berdasarkan pengakuan dari penumpang berinisial SAS, Menkeu juga menyebut barang ini dibeli melalui situs jual beli eBay.

Namun saat dilakukan pengecekan oleh pihaknya, Sri Mulyani mengaku tak menemukan kontak dari penjual di situs eBay tersebut.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)