Kabar Tokoh
Wanti-wanti Said Didu untuk Erick Thohir agar Terhindar dari Mafia Pejabat dan Direksi Penjilat
Mantan Sekretaris Kemnterian BUMN, Said Didu memperingatkan Erick Thohir agar tidak terjerumus dalam praktik kotor di BUMN
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memperingatkan godaan besar yang akan menyerang Erick Thohir sebagai Menteri BUMN Indonesia.
Said Didu menjelaskan Erick Thohir harus selalu mampu bersikap objektif dalam menilai seluruh anggota BUMN berdasarkan kinerjanya.
Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (4/12/2019), mulanya Said Didu bercerita soal pengalamannya menjabat di Kementerian BUMN.
• Said Didu Sebut 4 Tugas Utama Ahok di Pertamina, Libatkan Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, dan Arifin
• Di Mata Najwa, Sandiaga Uno Beberkan PR Ahok sebagai Komut Pertamina: Kita Beri Waktu 6 Bulan
Ia mengatakan dirinya pernah penasaran bagaimana direksi dan komisaris BUMN diangkat.
Dengan banyaknya calon nama yang masuk dan belum adanya fit and proper test, Said Didu akhirnya mengetahui fakta dibalik pemilihan komisaris dan direksi BUMN kala itu.
Said Didu mengatakan saat itu, untuk bisa menjabat sebagai direksi dan komisaris, ada harga yang harus dibayarkan sesuai dengan badan usahanya.
"Saya masuk kementerian BUMN itu, di meja saya 972 CV untuk dicalonkan menjadi direksi dan komisaris BUMN, di pikiran saya muncul ini seperti apa sebenarnya pemilihan direksi," kata Said Didu.
"Karena pada saat itu belum ada fit and proper test, akhirnya saya mendengar sudah ada BUMN itu tarifnya sekian."
"Sangat tergantung, bayangkan yang pertamina belanjanya Rp 3 triliun per hari," imbuhnya.
Mafia Pejabat dan Direksi Penjilat....
Said Didu mengatakan motif jual beli jabatan di tubuh BUMN masih terjadi hingga saat ini.
Hal tersebut terjadi karena masa jabatan komisaris dan direksi yang bisa diganti sewaktu-waktu.
"Saya menyatakan sepertinya masih tidak masuk akal BUMN yang gajinya sangat besar itu masih mau korupsi, kalau tidak ada beban lain, terlalu bodoh dia mau korupsi seperti itu," jelas Said Didu.
"Penyebab utamanya sebenarnya adalah karena direksi dan komisaris bisa diganti kapan saja."
"Kalau bisa diganti kapan saja maka muncul mafia pejabat, dan menghasilkan direksi penjilat," tambahnya.
