Wacana 3 Periode Jabatan Presiden, Hendri Satrio pada Nasdem: Kenapa Ikut-ikutan yang Tak Tepat?

"Kan mereka pinter-pinter, masa waktu itu kita keras sekali dalam melakukan reformasi, masa dikembalikan lagi," tutur Hendri.

Sementara itu, Emmy menaggapi pernyataan Hendri tersebut.

Menurutnya, wacana untuk amandemen UUD 1945 ini bukan berarti Nasdem berusaha untuk membelakangi reformasi, namun menyeimbangkan.

Lihat video selengkapnya:

• Presiden Jokowi Enggan Perpanjang Masa Jabatan, Fadli Zon Minta Hentikan soal Adu Pendapat

Pendapat  Fadli Zon

Tak hanya Hendri Satrio yang menganggap rencana amandemen ini merupakan sesuatu hal yang berisiko.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Politisi Gerindra Fadli Zon.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan wacana terkait penambahan masa jabatan presiden sebagai hal yang tidak boleh dilakukan.

Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan sesuatu permasalahan yang serius di masa depan.

"Wacana seperti ini merupakan wacana yang sangat bahaya," ujar Fadli Zon seperti yang dikutip dari program Aiman, Senin (2/12/2019).

• Ali Ngabalin Luruskan Kesalahpahaman terkait Isu Masa Jabatan Presiden: Itu Semua Fitnah

Wacana tersebut dinilai Fadli Zon dapat memunculkan oligarki.

Fadli Zon lalu menyatakan, perpanjangan masa jabatan presiden juga dapat menimbulkan kecenderungan pemerintahan yang otoriter.

"Menurut saya, ini akan membuka kotak pandora itu mengenai dasar negara dan bentuk negara, apakah menjadi negara kesatuan atau federasi," papar Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon juga mengungkapkan dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden dapat membuat konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, jangan karena nafsu dan hasrat, yang belum tentu bermanfaat untuk rakyat, bisa saja itu membawa kemudaratan,"

Terkait dengan sikap Partai Gerindra yang setuju dengan aturan yang menyatakan presiden dipilih kembali oleh MPR, Fadli Zon punya pendapatnya sendiri.

Politisi Gerindra ini menyatakan dalam manifesto Gerindra dikatakan soal pengembalian UUD 1945 yang asli.

Meski dalam UUD 1945 itu tertulis soal masa jabatan presiden yang tidak menetapkan secara pasti masa jabatan presiden, Fadli mengatakan dapat dilakukan adendum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adendeum merupakan penambahan pasal atau ketentuan.