JK Sebut Setya Novanto Biang Rusaknya Citra Golkar: Dia Mengemis, Melobi, Saya Bilang Tak Bisa Urus

TRIBUNWOW.COM - Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut Setya Novanto sebagai biang memburuknya citra Partai Golkar.

Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang kemudian menetapkan Novanto sebagai terdakwa.

"Ternyata dia (Novanto) biangnya. Semua pada tahu itu, dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

• Bahas Masa Jabatan Presiden, Hidayat Nur Wahid Ceritakan Jusuf Kalla Tolak Dampingi Jokowi Lagi

Kalla lantas bercerita bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai ketua umum, Novanto pernah memohon untuk menjadi wakil sekretaris Fraksi Golkar.

Novanto juga sempat melobi sejumlah elite Golkar agar permintaannya itu diwujudkan.

Setya Novanto Mengemis Jabatan

Namun, seluruh lobi itu gagal dan tidak satu pun elite partai bersedia memenuhi permintaan Novanto.

"Dia mengemis jadi wakil sekretaris fraksi, melobi. Saya bilang tidak bisa urus apa pun di partai, enggak boleh campur tangan di partai apa pun. Sudah semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apa pun," ujar Kalla.

"Jadi aman kita," lanjutnya.

Menurut Kalla, dirinya berkukuh menolak Novanto karena tahu jejak rekam Novanto.

Kalla tak mau ada anggota DPR yang mencampuri proyek, apalagi mengambil "manfaat" dari proyek-proyek tersebut.

Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla bertekad agar partainya bersih dari kasus korupsi apa pun. Bagi Kalla, pemerintahan yang baik bisa tercipta hanya jika partai politik tidak koruptif.

"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara antikorupsi, gimana bicara good governance, tapi kita sendiri governance-nya enggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara," kata dia.

Ketum Parpol bak Malaikat Maut

Jusuf Kalla mengungkap citra dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, khususnya ketua umum dan sekretaris jenderal, yang dianggap seperti 'malaikat maut' oleh pengurus di bawahnya.

Sebutan itu digunakan untuk menggambarkan kewenangan ketua umum dan sekjen yang bisa sewaktu-waktu mengganti struktur kepengurusan, jika ada kader yang tak sejalan.

Kondisi itu, kata Kalla, tidak hanya terjadi di internal Golkar, tetapi hampir di semua partai politik.

"Ada seorang pimpinan partai, bukan Golkar, tapi saya kira persoalan itu sama saja hampir semua partai, termasuk Golkar, 'Pak, DPP itu sekarang seperti malaikat maut', loh apa maksud dia malaikat maut DPP itu?" ujar Kalla dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Ketua umum itu 'Ya dia tentukan segala-galanya, kalau kita enggak setuju dan sejalan langsung di Plt kan', dan itu terjadi di Golkar luar biasa banyaknya karena enggak setuju," sambungnya.

Tidak hanya itu, Kalla mengatakan, calon anggota legislastif, gubernur, hingga bupati, seluruhnya DPP yang menentukan.

Ia menyinggung kondisi tersebut hampir sama dengan era diktator.

"Jangan sampai ada diktator zaman dulu pindah ke partai," ujarnya.

Oleh karenanya, Kalla mendorong adanya revisi undang-undang kepartaian.

Revisi tersebut harus mengatur ulang tentang kewenangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai, khususnya dalam hal memberhentikan pengurus harian dan menunjuk calon legislatif hingga kepala daerah.

"Itu yang harus diubah itu semuanya undang-undang kepartaian," katanya.

• Jelang Munas Golkar, Kubu Bambang Soesatyo Siap Gelar Munas Tandingan, Ini Alasannya

Partai Terima Beres

Jusuf Kalla, berbicara soal demokrasi dalam berpolitik.

Ia menyinggung tentang pemilihan umum (pemilu) pada masa lampau yang diatur sedemikian rupa sehingga partai politik hanya terima beres.

Hal itu, kata Kalla, khusus berlaku untuk Golkar pada masa lalu.

"Zaman dulu kalau pemilu ya tinggal diatur oleh bupati, camat, babinsa (bintara pembina desa), semuanya selesai. Partai itu hanya terima beres saja," kata Kalla dalam diskusi berjudul 'Golkar Memperkuat Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

"Khususnya Golkar, partai lain enggak. Partai lain harus berjuang di tengah-tengah persaingan yang ketat," kata dia disambut tawa peserta diskusi.

Meski begitu, Kalla menyebut, pemilu pada masa kini sudah tak begitu lagi. Jika dulu pegawai negeri sipil (PNS) pasti "berbaju kuning", kini, PNS tidak boleh berpolitik apalagi jadi anggota partai.

Dulu, aparat keamanan pun "berbaju kuning", tetapi sekarang tidak lagi.

"Babinsa netral, polisi netral," ujar Kalla.

Ia mengakui, perubahan tersebut membuat suara Golkar menjadi turun.

Jika pada pemilu tahun 1997 Golkar meraup suara sekitar 64 persen, pada pemilu 2019 partai berlambang beringin itu hanya mengantongi 12 persen suara.

• Diawali Bamsoet, Sejumlah Caketum Golkar Mundur Jelang Munas, Ada Apa?

Meski begitu, Kalla menyebut bahwa perubahan ini adalah bagian dari demokrasi.

Ia mengatakan, demokrasi harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk seluruh pemilih dalam pemilu.

"Partai itu juga harus demokratis karena tidak mungkin partai sebagai instrumen pokok demokrasi partainya tidak demokratis," kata Kalla.

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jusuf Kalla: Novanto Biangnya, Nama Partai Jadi Kena...", "Jusuf Kalla Cerita soal Ketum Parpol Layaknya Malaikat Maut...", dan "JK: Zaman Dulu Pemilu Sudah Diatur, Partai Terima Beres"