Terkini Nasional
Bahas FPI, Irmanputra Sidi Justru Blak-blakan Sebut Pemerintah Langgar Pancasila, Ini Alasannya
Pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyinggung soal isu yang menyebut Front Pembela Islam (FPI) sebagai pelanggar pancasila.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyinggung soal isu yang menyebut organisasi masyarakat (ormas) sebagai pelanggar pancasila.
Dilansir TribunWow.com, menurut Irmanputra, pemerintah justru lebih dulu melanggar pancasila.
Hal itu disampaikan Irmanputra melalui tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (3/12/2019).
• Ungkap Beda FPI dan Pemerintah, Irmanputra Sidi: Enggak Perjuangkan Triliunan Harta seperti Negara
Mulanya, Irmanputra menyinggung soal polemik Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).
"Pada konteks itu lah maka ini kan hanya surat keterangan terdaftar," jelas Irmanputra.
"Dalam undang-undang ormas sebenarnya yang dibuat oleh rakyat melalui perwakilannya, tidak ada satu pun yang mengatakan surat keterangan terdaftar itu 5 tahun, enggak ada," sambungnya.
Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lah yang membuat aturan tersebut.
"Itu adalah ditambah oleh peraturan Mendagri kalau tidak salah tahun 2017," kata Irmanputra.
"Karena bayangan saya, karena soal politik ditambah dia, jadi mungkin 'Nanti akan kita anu nih', jadi itu ditambah," sambungnya.
• Di ILC, Irmanputra Siddin Bela Junimart Girsang yang Dituding Haikal Hassan Bangun Opini Buruk FPI
Tak Mau Negara Bubar...
Lantas, Irmanputra pun menyebut pemerintah adalah pihak yang lebih dahulu melanggar pancasila.
"Jadi kalau mau dikatakan bahwa siapa yang melanggar pancasila duluan? Pemerintah duluan yang melanggar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," jelas Irmanputra.
Ucapan Irmanputra itu pun mengundang tepuk tangan para penonton.
Irmanputra melanjutkan, meskipun pemerintah melanggar pencasila, rakyat pun tak meminta negara dibubarkan.
Namun, hal tersebut tak terjadi saat pemerintah menilai organisasi masyarakat tertentu melanggar pancasila.
"Tapi kita tidak mau bilang bubarkan negara ini, tidak," kata Irmanputra.
"Enggak sampai begitu kita pikir."

• Bahas FPI, Haikal Hassan Protes Acara ILC soal Karikatur Gambar Habib Rizieq: Sedikit Ternoda
Bahkan, menurutnya rakyat justru memaklumi pelanggaran pancasila oleh pemerintah.
"Kita maklumi karena banyak tugas pemerintahan yang lebih berat yang kita harus bantu pemerintahan ini," jelas dia.
"Kita juga enggak mau juga, enggak usah lah bahwa ke Mahkamah Agung, mungkin Mahkamah Agung juga belum tentu mau mengabulkan karena 'Ya udah lah, itu niat baik kok ke depan seperti ini'," sambungnya.
"Tidak sampai seperti itu, juga kita berpikir untuk membubarkan negara ini."
Lantas, Irmanputra menjelaskan, ormas bisa menjalankan dua peran sekaligus.
Yakni sebagai lawan pemerintah, serta menjadi kawan bagi pemerintah.
"Yang lebih penting harus dipahami adalah bahwa memang ada ormas sebagai organisasi masyarakat bisa menjadi seteru kekuasaan, tapi juga bisa menjadi tandem kekuasaan guna pencapaian tujuan negara," jelas dia.
"Negara belum tentu walaupun cita-citanya hadir 24 jam, dalam setiap warga negaranya sakit, bisa jadi ormas duluan yang ada di situ."
• Haikal Hassan Klaim Tito Karnavian Sebenarnya Dukung FPI, Salahkan Sosok Ini di ILC: Beliau Blunder
Dalam hal ini, Irmanputra pun mengimbau ormas di Indonesia untuk tak mencapuradukkan kepentingan tertentu dengan urusan agama.
"Itu lah fungsi ormas tadi, organisasi negara yang bisa menjadi sahabat, bisa menjadi seteru," jelas dia.
"Yang penting adalah jangan sampai ada kepentingan-kepentingan lain yang mengatasnamakan agama."
Simak video berikut ini menit 13.32:
Presiden Boleh Dikritik
Pada kesempatan itu, sebelumnya Irman Putra Sidin membuat Pengamat Politik Rocky Gerung tertawa saat mendengar penjelasannya.
Imanputra Sidin menyinggung soal kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mulanya, Irmanputra menyebut presiden bukanlah simbol negara.
Disebutnya, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.
Untuk itu, menurut Irmanputra publik bisa saja mengkritik presiden.
"Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan," terang Irmanputra.
"Orang bisa mengkritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya," sambungnya.
• Mahfud MD Ungkap Tito Karnavian Dicecar DPR Gara-gara Masalah FPI: Jangan Salahin Pemerintah Terus
Mendengar pernyataan itu, Rocky Gerung pun tertawa lebar sambil menunjuk ke arah Irmanputra.
Tak hanya Rocky Gerung, penonton pun turut tergelak dan bertepuk tangan mendengar pernyataan itu.
"Tidak perlu pikir apa-apa, siapapun jadi presiden, keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya tapi Anda (presiden) harus siap saya kritik, seperti itu," ujar Irmanputra.
"Jadi saya kira ini yang harus dipahami, jadi orang bisa, silakan mengkritik presiden," imbuhnya.
Penonton pun sekali lagi bertepuk tangan mendegar pernyataan Pengamat Hukum Tata Negara itu.
"Karena masyarakat ini enggak tunggu kinerja dulu baru dia bayar, sebelum dia (presiden) kerja udah disiapkan gajinya," kata Irmanputra.
"Penghasilannya, mobil dinasnya semua (sudah disiapkan)," imbuhnya.
(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)
Baca juga:
• Ungkap Beda FPI dan Pemerintah, Irmanputra Sidi: Enggak Perjuangkan Triliunan Harta seperti Negara
• Di ILC, Irmanputra Siddin Bela Junimart Girsang yang Dituding Haikal Hassan Bangun Opini Buruk FPI
• Sebut Presiden Boleh Dikritik, Ucapan Irman Putra Sidin Buat Rocky Gerung Tertawa, Lihat Ekspresinya
• Akhirnya Terlihat Lagi di Acara ILC, Rocky Gerung Jawab Alasan Menghilang: Saya Bosan
• Rizieq Shihab Tak Kunjung Dipulangkan ke Indonesia, Haikal Hassan Justru Ungkap Kebaikan Arab Saudi