Soal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Presiden Jokowi: Cari Muka

TRIBUNWOW.COM - Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode akhirnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara.

Dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/12/2019), menurutnya, ada tiga kemungkinan mengapa wacana tersebut muncul ke permukaan.

"Satu ingin menampar muka saya, dua ingin cari muka, padahal saya udah punya muka, tiga ingin menjerumuskan," ujar Jokowi saat acara bincang santai dengan wartawan kepresidenan.

• Jokowi Curiga Dirinya Dijebak dengan Wacana Presiden 3 Periode: Ingin Menjerumuskan

Di awal ia juga menjelaskan, dirinya sendiri merupakan hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat.

Terkait dengan munculnya rencana Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Jokowi pun sempat mengkhawatirkan hal ini.

Jokowi tak ingin hal pokok amandemen yang awalnya membahas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu kemudian melebar ke hal lain, seperti yang sedang diperbincangkan saat ini, yaitu penambahan masa jabatan presiden.

"Nah sekarang ini kenyataannya seperti itu," kata Jokowi.

Presiden kemudian mengatakan dengan adanya rencana Amandemen UUD 1945, membuat banyak pihak yang mengusulkan penambahan masa jabatan presiden.

"Ada yang lari ke presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun," papar Jokowi.

Menurut Jokowi, apabila akhirnya menjadi seperti ini, lebih baik rencana soal amandemen dibatalkan.

Jokowi menilai ada urusan yang lebih penting ketimbang memikirkan hal tersebut.

"Ya kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan nasional yang tidak mudah diselesaikan," ucap Jokowi.

Presiden dalam kesempatan sebelumnya juga sudah mengeluarkan pernyataan resminya melalui rilis media yang diunggah Juru Bicara Presden Fadjroel Rachman dalam akun Instagram @fadjroelrachman.

"Presiden Tetap Dipilih Rakyat Secara Langsung. "Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR," kata Presiden @jokowi ~ #Jubir" tulis Fadjroel Rachman, Sabtu (30/11/2019).

Dalam rilis media itu disebutkan, pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Hal ini dikarenakan rakyat merupkan legitimasi kekuasaan negara dan pemerintah.

Sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat, Jokowi juga mengatakan dirinya tidak mendukung presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Saya ini produk pilihan langsung rakyat, masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR?." ujar Jokowi.

Hal lain yang mejadikan pemerintah mengambil sikap ini adalah, soal ketercapaian cita-cita bangsa.

Menurut pemerintah, keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh penentuan dan pemilihan pemimpin nasional secara langsung.

• Minta Jokowi Ambil Sikap soal Penambahan Masa Jabatan Presiden, Humprey Djemat: Diam Berarti Setuju

Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, politisi Nasdem Willy Aditya ikut menanggapi soal pernyataan Jokowi tersebut.

Dilansir dari laman Kompas.com, Senin (2/12/2019), menurutnya, Jokowi tak perlu berlebihan dalam menanggapi persoalan ini.

Willy menilai, hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Itu tidak terkait pribadi Pak Jokowi. Itu adalah aspirasi masyarakat. Kalau dalam konteks itu Pak Jokowi tak usah baper (bawa perasaan) ya. Itu justru aspirasi publik," ujar Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Soal tudingan mencari muka, Willy pun menampiknya.

"Bukan mencari muka. Buat apa partai mencari muka sama Pak Jokowi. Enggak. Bukan itu konteksnya," tegas Willy.

Willy mengatakan, konteks dari wacana penambahan masa jabatan presiden ini adalah agar masyarakat dapat mendiskusikannya.

Selain itu, hal tersebut juga dapat dikaji.

"Sebagai sebuah diskusi wajar saja. Bukannya politik ide ini lantas disalahkan dan jangan dicurigai. Kan ini bukan ke pribadi Pak Jokowi. Nah kalau ada Persiden berikut nya kan (bisa diterapkan)," beber Ketua DPP Nasdem ini.

Willy berujar agar usulan ini dpat dikaji oleh peneliti, akademisi, ataupun masyarakat biasa.

"Apakah ini sesuai spirit zaman ? Apakah sesuai spirit demokrasi? Usulan ini belum menjadi keputusan politik tapi jadi diskursus politik," pungkas Willy.

• Soal Isu Masa Jabatan Presiden, Hidayat Nur Wahid Yakin Presiden Risih: Saya Yakin Jokowi Tak Nyaman

Lain halnya dengan pernyataan dari politisi Nasdem lain, Irma Suryani Chaniago.

Irma menyatakan untuk menghentikan usulan ini apabila terjadi penolakan dalam masyarakat.

"Jika ada kekhawatiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan (presiden) melalui MPR akan menjadi bahan amandemen sementara dan banyak pihak yang tidak setuju, tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan," ujar Irma.

Nasdem disebut Irma baru akan mendorong jika usulan ini didahului dengan kajian yang mendalam.

"Tentu kami dukung jika ada kajian terlebih dulu. Karena bagi Nasdem yang terpenting adalah kehendak rakyat. Bahkan saat ini kami fokus pada penguatan sistem presidensial agar pemerintah dapat bekerja dengan otoritas penuh dalam menjakankan amanat rakyat," imbuh Irma.

Selain itu, politisi Nasdem ini juga mengusulkan tentang sosialisasi kepada khalayak lebih dulu soal wacana ini.

Ia juga meminta MPR untuk merumuskan hal-hal penting dalam wacana tersebut, baru kemudian diuji ke publik.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)