Polemik APBD DKI 2020
Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi Sebut William Juga Bisa Disalahkan jika Tak Kritisi Anies Baswedan
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI, Achmad Nawawi mengatakan anggota dewan seperti William juga dapat disalahkan jika tidak mengkritisi eksekutif
Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Ia mengatakan hal tersebut, karena tak ada anggota yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Anggota DPRD sebelumnya yang paling buruk. Anggotanya nggak ada yang lapor LHKPN bahkan wakil ketua KPK bilang jangan pilih petahana," jelas pria yang akrab dipanggil William.
Pria berumur 23 tahun tersebut mengatakan Gubernur DKI juga memiliki kinerja yang buruk.
"Ditambah kita sekarang punya Gubernur Anies yang menurut saya bisa jadi Gubernur terburuk sepanjang DKI Jakarta. Nah kombinasi ini yang membuat saya mau terjun langsung ke politik praktis," ucap William saat berbincang dengan Kompas.com di kantor DPW PSI, Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Menurut dirinya, wakil rakyat melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat berkampanye.
"Sistem politik kita itu terlalu termal kampanye caleg itu bisa Rp 10 - 12 milliar jor-joran, jadi enggak cukup dia kalau cuma gaji dan tunjangan. Harus cari masukkan lain," jelas William.
• Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bantah Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Jelaskan Jumlah yang Direvisi
Ia membandingkan hal tersebut dengan dirinya yang hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 500 juta.
"Saya hitung dengan gaji dan tunjangan pasti balik modal jadi kalau di PSI kita menjaga betul pengeluaran caleg. Kita nggak diminta uang mahar, pada saat jadi anggota DPRD pun kita nggak ditarikin duit. Malah pengurus DKI Jakarta sndiri yang nyari duit gitu. Jadi sistemnya itu harus diubah nggak bisa kita ngandalin modal perorangan," katanya.
Saat melakukan kampanye, William mengatakan dirinya hanya berkampanye secara sederhana.
"Bikin mahal itu kan sebenarnya kalau kita kasih sembako atau uang ke warga. 1 orang bisa 200 sampai 300 ribu itu yang biikin mahal. Saya enggak melakukan itu, saya enggak membagikan sembako enhhak membagikan amplop-amplop uang. Saksi pun hanya di kecamatan jadi sangat murah," paparnya.
Ia menambahkan untuk alat peraga kampanye, dirinya mendapat bantuan dari Partai PSI.
"Spanduk itu pun di DPP itu membantu kita. Stiker kartu nama jadi kita disupport,"kata William.
Awal Viral Lem Aibon Rp 82,3 miliar
Awalnya, cuitan soal "Aibon" itu viral karena unggahan akun Instagram @willsarana, akun milik Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.
Dalam unggahannya, William Aditya Sarana memberikan screenshot rencana pembelian lem aibon Pemprov DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai RP 82,3 miliar.
