Soal Wacana Penghapusan UN, Mendikbud Nadiem Makarim Sebut Masih Dikaji

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim angkat bicara terkait dengan wacana penghapusan ujian nasional (UN).

Nadiem mengungkapkan wacana tersebut kini sedang dikaji oleh pihak Kemendikbud.

"Nanti ditunggu karena enggak makan waktu terlalu lama, hasil kajiannya akan kita share."

"Baru minggu lalu kan tahap asesmen, tahap mengevaluasi," kata Nadiem Makarim seperti yang dikutip dari Tribunnews, Sabtu (30/11/2019).

• Ketua BNSP Sebut Wacana Penghapusan UN oleh Mendikbud Nadiem Makarim sebagai Upaya Peningkatan Mutu

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, Nadiem lalu menyebut pelaksanaan UN masih dilaksanakan pada 2020.

"Cuma sudah kami umumkan biar tenang. Sebenarnya ini keputusan untuk yang setahun berikutnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Nadiem Makarim berwacana untuk menghapus UN untuk para siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perubahan di beberapa aspek pendidikan.

"Untuk mencapai itu kan ada beberapa hal, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan makanya platfornya yang kami sebut itu Merdeka Belajar," terang Nadiem Makarim.

"Merdeka untuk lembaga, merdeka untuk guru, merdeka untuk murid dan mahasiswa, dan itu adalah step pertama," imbuhnya.

Nadiem Makarim juga menambahkan adanya penyederhanaan kurikulum dan assesment untuk beralih ke kompetensi.

"Dan dari situ harus adanya penyederhanaan dari sisi kurikulum maupun assesment agar beralih pada yang sifatnya kompetensi dan bukan saja menghafal informasi, itu suatu perubahan juga yang akan terus kita terapkan dan kita sempurnakan," jelas Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim juga menyampaikan bahwa hal yang mendasar dari perubahan yang ingin ia terapkan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik.

"Dan tentunya yang terpenting adalah peningkatan kualitas dari SDM pendidik baik di vokasi maupun di unit pendidik dalam SMA, SD, SMP kita," kata Nadiem Makarim.

"Itu adalah kunci dari fokus aktivitas kita, berarti semua itu adalah mengarah kepada pelatihan peningkatan dan penyederhaan hidup seorang pendidik." 

• Wacana Penghapusan UN oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Pengamat: Ujian Digunakan sebagai Evaluasi

Wacana ini juga mendapat respon positif dari beberapa pihak.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan Indonesia, karena ternyata di bidang kebijakan terdapat ada dua isu utama.

"Pertama tidak digunakan lagi sebagai penentu kelulusan, kedua tidak lagi digunakan menjadi standar untuk masuk jenjang berikutnya," papar Mochtar seperti yang dikutip TribunWow.com dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (29/11/2019).

"Tetapi dia (UN) digunakan sebagai alat untuk evaluasi," lanjutnya. 

Mochtar lalu mengatakan, UN hanya diperuntukan untuk mengevaluasi apa yang dilakukan negara dalam menguji kualitas kurikulum dan keberhasilan.

"Jadi si anak didik digunakan sebagai alat pengujian bahwa nanti ada perubahan kebijakan, si anak yang diuji tadi tidak akan menikmati apa kebijakannya," papar Mochtar.

"Tapi dia tidak menjadi standar untuk dia masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi."

Mochtar berpendapat pola ujian yang harusnya dilakukan adalah menguji kualitas anak didik sejak masuk sekolah.

Sehingga nantinya guru akan memfasilitasi anak didik sesuai dengan minat bakatnya.

"Na, baru di situ dilakukan model pengembangannya," ucap Mochtar.

Dengan model seperti itu, negara dapat mengevaluasi kualitas siswa melalui catatan yang ada.

• Anak Muda Keluhkan soal Keterampilan, Mendikbud Nadiem Makarim Paparkan Solusinya

Sementara itu, dukungan soal wacana Nadiem dalam menghapus UN juga disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda.

Menurut Syaiful, standar yang ditetapkan melalui pelaksanaan UN tidak merata di sejumlah tempat.

"Standarisasi melalui UN di beberapa daerah tidak memenuhi asas keadilan."

"Sebab pelaksanaan kurikulum dan metode pengajaran relatif tidak sama antardaerah," ujar Syaiful Huda seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Akan tetapi, politisi PKB itu meminta Nadiem Makarim untuk menggodok dengan matang wacana tersebut.

Hal tersebut dikarenakan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia tak sama.

"Perlu diingat metode pembelajaran dan kualitas sarana dan prasarana sekolah tidak sama di wilayah di Indonesia," kata Syaiful.

"Kompetensi guru juga tidak merata. Dalam konteks ini bisa dipahami muncul opsi untuk meniadakan Ujian Nasional,” jelasnya.

Sofyan ingin Kemendikbud mengkaji dengan benar perbedaan tersebut, agar nantinya perubahan yang dilakukan Nadiem kelak dapat merata di sejumlah wilayah.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)