Terkini Nasional
Anak Muda Keluhkan soal Keterampilan, Mendikbud Nadiem Makarim Paparkan Solusinya
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia.
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
Menurut Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, standar yang ditetapkan melalui pelaksanaan UN tidak merata di sejumlah tempat.
"Standarisasi melalui UN di beberapa daerah tidak memenuhi asas keadilan."
"Sebab pelaksanaan kurikulum dan metode pengajaran relatif tidak sama antardaerah," ujar Syaiful Huda seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).
Akan tetapi, politisi PKB itu meminta Nadiem Makarim untuk menggodok dengan matang wacana tersebut.
Hal tersebut dikarenakan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia tak sama.
"Perlu diingat metode pembelajaran dan kualitas sarana dan prasarana sekolah tidak sama di wilayah di Indonesia," kata Syaiful.
"Kompetensi guru juga tidak merata. Dalam konteks ini bisa dipahami muncul opsi untuk meniadakan Ujian Nasional,” jelasnya.
Sofyan ingin Kemendikbud mengkaji dengan benar perbedaan tersebut, agar nantinya perubahan yang dilakukan Nadiem kelak dapat merata di sejumlah wilayah.
• Ketika Nadiem Makarim Salah Tingkah Ketemu Sri Mulyani, sampai Keliru saat Ucapkan Ini
Komentar Pengamat
Pengamat kebijakan publik, Mochtar Adam mengomentari wacana yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengapus ujian nasional (UN) sebagai syarat kelulusan.
Menurutnya, hal tersebut merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan Indonesia, karena ternyata di bidang kebijakan terdapat ada dua isu utama.
"Pertama tidak digunakan lagi sebagai penentu kelulusan, kedua tidak lagi digunakan menjadi standar untuk masuk jenjang berikutnya," papar Mochtar seperti yang dikutip TribunWow.com dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (29/11/2019).
"Tetapi dia (UN) digunakan sebagai alat untuk evaluasi," lanjutnya.
Mochtar lalu mengatakan, UN hanya diperuntukan untuk mengevaluasi apa yang dilakukan negara dalam menguji kualitas kurikulum dan keberhasilan.
"Jadi si anak didik digunakan sebagai alat pengujian bahwa nanti ada perubahan kebijakan, si anak yang diuji tadi tidak akan menikmati apa kebijakannya," papar Mochtar.
