Ahok Jadi Bos Pertamina
Bahas Ahok, Karni Ilyas Peringatkan Arya Sinulingga saat Akan Ungkapkan Hal Ini, Ali Ngabalin: Stop
Staf Khusus BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga sempat diperingatkan oleh Pembawa Acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Kemudian, Arya tetap melanjutkan pernyataanya bahwa Ahok tidak melakukan pelanggaran soal anggaran denda yang dipakai untuk membangun Simpang Susun Semanggi.
"Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa kan ini kan dihitung silahkan hitung jangan-jangan nilainya."
"Tadi kan coba dihitung biayanya jangan-jangan enggak sesuai dengan nilai denda itu," ujar Arya.
Arya menegaskan, Ahok tidak mungkin Ahok melakukan korupsi dalam pembangunan Simpang Susun Semanggi apalagi BUMN lah yang menjadi kontraktor.
"Enggak mungkin karena yang mengerjakan itu entah itu dari swasta bisalah kita curiga mungkin ada kongkalikong.
"Ini dengan BUMN juga kok yang untung juga BUMN kok punya negara juga," kata dia.
Selain itu, masalah tersebut juga pernah diperiksa di KPK hingga akhirnya kasus tersebut dihentikan karena Ahok tidak melakukan pelanggaran.
Sehingga, apa yang ditudingkan Marwan kepada Ahok hanya sebuah halusinasi.
"Jadi yang dikatakan oleh Bang Marwan tadi clear bahwa sudah sampai ke KPK. clear Bang Marwan lagi kena halusinasi saja," jelas Arya.
Sementara itu sebelumnya, Marwan memang sempat menyinggung masalah pembangunan Simpang Susun Semanggi di ILC.
Marwan mempermasalahkan soal anggaran yang dipakai Ahok dalam membangun Simpang Susun Semanggi.
• Di ILC, Ilham Bintang Protes Ahok Dianak Emaskan, Dibandingkan dengan Nasib Rizieq Shihab
"Kemudian ada kasus misalnya tentang denda terhadap tinggi bangunan."
"Kemudian nanti ini bisa digunakan untuk infrastruktur, sanksi yang, sanksi untuk pelanggaran ini dipake untuk lintas Susun Semanggi," ujar Marwan.
Menurutnya apa yang dilakukan Ahok membangun Simpang Susun Semanggi tanpa APBD merupakan suatu pelanggaran
"Ahok menepuk dada bahwa berhasil membangun Simpang Susun ini tanpa APBD, tapi di sisi lain ini jelas melanggar karena tadi saya sebutkan tidak boleh lagi ada yang namanya pembangunan atau spending oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dengan pengolahan keuangan yang off budget," protesnya.
Lihat videonya mulai menit ke-14:25:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)