Kabar Tokoh
Susi, Jonan, dan Rudiantara Bakal Jadi Bos BUMN, Ini Tanggapan Politisi Gerindra dan Golkar
3 nama menteri digadang-gadang jadi bos di BUMN, yakni Ignasius Jonan, Rudiantara, dan Susi Pudjiastuti. Ini tanggapan Gerindra dan Golkar.
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
“Kabinet kan deket dengan dukungan politik. Mereka tidak punya dukungan politik, mereka merupakan profesional sehingga pesiden sulit mempertahankan mereka. Meskipun mereka tidak jadi menteri, tapi positifnya mereka punya kemampuan, jadi tidak ada masalah,” katanya.
Justru menurut Andre lebih tepat menunjuk para mantan menteri ketimbang Ahok.
Selain jauh dari kontroversi, para menteri sudah terbukti kinerjanya.
“Ahok saja diberi kesempatan, mengapa mereka tidak,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengapresiasi rencana penunjukan tiga mantan menteri era Jokowi pada periode pertama menjadi bos BUMN.
Menurutnya penunjukan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan pemberdayaan lanjutan kepada tiga mantan menteri tersebut.
“Itu saya melihatnya sebagai pemberdayaan lanjutan karena sebelumnya kan mereka dari profesional kan. Misalnya Rudiantara, pak Rudi kan sebelumnya dari profesional sebelum menjadi menteri kalau enggak salah pernah menjadi direksi dan komisaris BUMN. Sekarang dia masuk ke PLN,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/11/2019).
Menurut Bambang masuknya tiga mantan menteri tersebut sangat positif.
Ia juga menambahkan tidak ada isitilahnya turun kelas dari menteri menjadi bos BUMN, karena sama-sama bekerja untuk negara.
“Selama mereka mau mengabdi, mau berkontribusi untuk negeri ini, tidak ada salahnya, kan ini masalah ego saja,” katanya.
Bambang menilai rencana penunjukkan tiga mantan menteri itu tidak ada muatan politis.
• Sekjen PDIP Hasto Pastikan Status Kader Ahok Tak akan Intervensi Kinerja di BUMN
Penunjukkan ketiganya bukan merupakan bagian dari politik akomodatif untuk menampung mereka yang tidak masuk kabinet.
“Spekulasi bisa apa saja yang jelas mekanismenya memang menteri BUMN ingin memaksimalkan dari jaringan yang ada, dan itu sah saja sepanjang yang bersangkutan mau dan berkontribusi positif , jadi kalau saya menyikapinya sepanjang yang bersangkutan mau kenapa engga,” katanya.
Ahok sambangi kantor Erick Thohir
