Kenapa Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina Bukan Direktur? Ini Alasan yang Diungkap Arya Sinulingga

TRIBUNWOW.COM - Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok resmi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.

Menjadi narasumber di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Senin (25/11/2019), Arya Sinulingga mengungkap mengapa Ahok didapuk menjadi Komut bukan Direktur Utama (Dirut).

Mulanya, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa Pertamina merupakan perusahaan terbesar di Indonesia.

• Ahok Disuruh Turunkan Impor Pertamina, Arya Sinulingga: Nanti Ada yang Marah kalau Betul Ada Mafia

Sehingga, Pertamina membutuhkan orang-orang yang paling baik untuk mengelola perusahaan di bidang energi itu.

"Kita yang pasti mencari komposisi pengurus untuk Pertamina karena ini adalah BUMN strategis tidak hanya dari sisi keuntungan bagi negara karena kita tahu bahwa Pertamina adalah perusahaan yang terbesar juga di Indonesia."

"Atau BUMN terbesar di Indonesia sehingga kami mencari pengurus-pengurus yang terbaik saat ini gitu," terang Arya.

Namun, Arya menjelaskan bahwa orang-orang di Pertamina kini masih bekerja dengan baik.

"Baik untuk Komisarisnya dan Direksinya, bahwa kita melihat beberapa saat ini memang Pertamina kita lihat setelah kita evaluasi berada dalam track yang masih benar," ujarnya.

Akibatnya, Pertamina saat ini lebih banyak membutuhkan Komisaris dibanding Direktur.

"Sehingga yang kami tambahkan di Direktur Keuangannya itu diambil dari Telkomsel gitu yah, itu pun sebenarnya karena Pak Pahala kita pindahkan ke BTN yang memang membutuhkan seorang Direktur Utama gitu," ucap Arya.

"Sementara yang banyak kita utak atik adalah di Komisarisnya," imbuhnya.

Lantas Arya menjelaskan mengapa Pertamina kini lebih banyak mencari komisaris.

Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir disebutkan tengah mencari pengawas-pengawas.

"Kenapa di Komisarisnya, sama seperti yang kami sampaikan selalu sama saat ini adalah bahwa komisaris kita perkuat."

"Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN selalu mengatakan mereka pengawas-pengawas di BUMN yang kita berikan kewenangan dari pemegang saham yaitu pemerintah adalah milik negara melalui Menteri BUMN itu menyerahkannya kepada Komisaris untuk melakukan pengawasan," terang Arya panjang lebar.

• Baru Sehari Menjabat di Pertamina, Candaan Ahok Malah Dikhawatirkan M Qodari: Bisa Jadi Bom Waktu