Masa Jabatan Presiden
Beri Komentar soal Penambahan Masa Jabatan Presiden hingga 3 Periode, Jubir PKS: Jangan Main-main
Wacana masa jabatan presiden hingga tiga kali periode tengah santer dibicarakan. Menanggapi hal itu, Juru Bicara PKS, Handi Risza mengaku tidak setuju
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Wacana soal masa jabatan presiden hingga tiga kali periode tengah santer dibicarakan.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara PKS, Handi Risza mengaku tidak setuju.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Minggu (24/11/2019), Handi Risza lantas membeberkan alasan PKS mengapa menolak wacana tersebut.
• Kabar Duka, Paman Jokowi, Agus Supriyanto Meninggal Dunia di Dalam Pesawat Menuju Bandara Soeta
"Artinya kami tidak setuju dengan ide tersebut," ujar Handi.
Handi meminta agar jangan sampai lupa dengan perjuangan reformasi pada 1998 yang telah dilakukan.
Pada 1998 masyarakat bersemangat untuk membatasi jabatan presiden.
"Semangat untuk membatasi jabatan presiden kan semangat reformasi tentu kan kita belum lupa ketika kita melakukan proses reformasi sekitar 20 tahun yang lalu."
"Salah satunya tuntutan itu adalah membatasi jabatan presiden menjadi dua periode," jelas dia.
Kemudian yang kedua tak kalah pentingnya, Handi mengatakan bahwa kekuasaan yang semakin kuat justru akan membuat peluang korupsi semakin besar.
"Nah ini tentu harus mendapat sorotan atau garis merah bagi kita."
"Nah yang kedua tentu kita sangat familiar dengan kata-kata power tends to corrupt ya, (absolute power) corrupt absolutely (Kekuasaan itu cenderung korup, mutlak berkuasa, mutlak korupsi)," ujarnya.
Handi menilai hal itu akan membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Jadi kekuasaan yang terlalu lama cenderung melahirkan model kepemimpinan yang korup, sehingga ini akan membahayakan bagi kesehatan demokrasi kita yang akan datang," ujarnya.
• Dukung Wacana Masa Jabatan hingga 3 Periode, Politisi NasDem Zulfan Lindan: Enggak Usah Takut
Handi lantas memperingatkan agar jangan main-main dengan wacana soal penambahan masa jabatan presiden.
"Dan ini juga highlight bagi kami, jabatan presiden itu jangan main-main gitu loh," ucap Handi.
Handi menegaskan sekali lagi, pihak PKS tak setuju dengan wacana itu
"Betul-betul, sampai hari ini itu sikap kami," tegasnya.
Kemudian, Handi mengungkapkan bahwa PKS menginginkan presiden lahir dari kader politik.
"Tentu kami juga menginginkan proses kaderisasi di partai politik yang sehat tentunya, kita tentu mengingkan pemimpin bangsa ke depan lahir-lahir dari kader politik yang dihasilkan," terang.
Lihat videonya mulai menit ke-13:35:
Berbeda dengan PKS, Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan yang hadir dalam acara tersebut mengaku setuju dengan wacana tersebut.
"Kita melihat bahwa tidak ada salahnya presiden itu tiga periode," kata Zulfan dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (25/11/2019).
Meski demikian, Zulfan mengatakan bahwa biarlah wacana ini berkembang.
Jangan sampai ada keinginan masyarakat yang belum apa-apa sudah ditutup.
"Ini kan undang-undang dasar ini apakah nanti MPR setuju atau fraksi setuju ini kan wacana pasti berkembang."
"Saya kira jangan menutup peluang masyarakat yang ingin melakukan kajian-kajian terhadap apapun bangsa ini."
Ya tentu masyarakat akan menilai apakah pantas revisi atau amandemen undang-undang ini pasal 7 undang-undang 45 misalnya bahwa presiden itu tiga kali," terang Zulfan.
• Puan Maharani: Semua Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan, Ini Alasannya
Lantas, Zulfan menyinggung soal wacana lain bahwa seseorang hanya bisa menjabat satu periode namun dalam jangka waktu delapan tahun.
Zulfan menyayangkan mengapa orang-orang meributkan masalah masa jabatan tiga periode sedangkan masa jabatan satu periode tidak.
"Kemudian ada yang meminta satu periode saja delapan tahun misalnya, kenapa kalo ada orang tidak meributkan soal delapan tahun tetapi orang yang meributkan tiga kali?," katanya.

Padahal menurutnya, semua wacana-wacana itu termasuk bagian dari demokrasi yang pantas didiskusikan.
"Ini biar wacana demokrasi di tengah-tengah masyarakat ini berkembang nanti kita lihat apakah partai-partai politik yang ada fraksi-fraksi di MPR itu."
"Bagaimana cara mereka menyambut pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat ini," jelas Zulfan.
Zulfan bahkan mengaku tidak takut jika nantinya wacana tiga periode itu akan dituding pro oligarki.
"Kenapa? Ya kenapa? Kita kalau di alam demokrasi ini enggak usah takut."
"Kita takut kapan kita akan mengembangkan aspirasi masyarakat, kapan kita akan mengembangkan demokrasi," jelasnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)